Trump Ancaman Cabut Dana Polisi Jika Kota Tolak Aturan Pemilu Baru

Sebuah konflik besar tengah memanas di antara Gedung Putih dan pemerintah daerah di seluruh Amerika Serikat. Presiden Donald Trump dikabarkan mengancam akan menahan jutaan dolar dana kepolisian dan anti-terorisme bagi negara bagian serta kota yang menolak menerapkan aturan pemilu baru yang ia inginkan. Langkah ini memicu kemarahan sejumlah pemerintah lokal yang kini melawan balik lewat jalur hukum.

Kebijakan yang disebut Trump sebagai upaya "integritas pemilu" tersebut dinilai banyak pihak sebagai cara tidak langsung untuk memaksa kebijakan yang gagal lolos di Kongres. Alih-alih melalui proses legislasi, tekanan dilakukan dengan menyandera dana keselamatan publik — sesuatu yang oleh para pejabat daerah disebut sebagai tindakan yang membahayakan warga secara langsung.

Gugatan Hukum Dari Empat Wilayah

Harris County di Texas, yang mencakup wilayah Houston, bersama Columbus di Ohio, Nashville di Tennessee, dan El Paso County di Texas, pekan lalu resmi mengajukan gugatan terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS). Mereka menuduh DHS menyandera dana hibah keselamatan publik sebagai alat tekanan politik.

"Mereka sedang mencoba memangkas pendanaan keselamatan publik dan kontraterorisme," ujar Jaksa Harris County, Abbie Kamin.

Empat wilayah tersebut terancam kehilangan jutaan dolar dana hibah jika tidak menerapkan aturan pemilu kontroversial yang diminta Trump. Dana tersebut bukan sembarang anggaran — ia digunakan untuk tim penanggulangan terorisme, peralatan counter-drone, perlengkapan menghadapi serangan bom, rompi pelindung, hingga pembayaran lembur para petugas kepolisian.

Apa Saja Tuntutan Trump?

Terdapat beberapa syarat utama yang dipersyaratkan oleh Gedung Putih kepada pemerintah daerah agar dana tetap mengalir:

• Transisi ke surat suara kertas untuk seluruh proses pemungutan suara.
• Verifikasi bukti kewarganegaraan bagi setiap pemilih yang terdaftar.
• Audit hitung manual wajib sebanyak 5% dari seluruh surat suara.
• Berbagai persyaratan administratif tambahan lainnya.

Para pejabat daerah menyebut tuntutan tersebut mahal secara biaya implementasi dan tidak perlu. Lebih ironis lagi, beban biaya ini harus ditanggung kota-kota yang justru sedang diancam kehilangan dana keselamatan publiknya.

Kemenangan Kecil di Mahkamah Agung

Meski menghadapi perlawanan di jalur gugatan, Trump mendapat angin segar dari arah lain. Senin lalu, Mahkamah Agung AS mencabut pemblokiran atas rencana Trump untuk menggunakan layanan Pos Amerika guna membatasi pengiriman surat suara melalui pos. Namun, rencana ini masih menghadapi tantangan hukum lebih lanjut dan belum sepenuhnya berlaku.

Dampak Nyata pada Keselamatan Publik

Yang membuat isu ini semakin sensitif adalah sifat dana yang disandera. Bukan dana proyek infrastruktur biasa, melainkan dana untuk melindungi warga dari ancaman terorisme. Petugas kepolisian di garis depan bisa kehilangan akses ke peralatan pelindung dan sistem deteksi drone yang vital.

"Kami memiliki abdi negara yang berdedikasi dari semua latar belakang politik yang terlibat dalam memastikan keselamatan masyarakat," kata seorang pejabat setempat.

Kondisi ini menunjukkan polarisasi politik yang semakin tajam menjelang pemilu. Pemerintah daerah yang seharusnya fokus pada layanan publik kini harus membagi energi untuk berperkara di pengadilan melawan pemerintah federal sendiri. Pertanyaannya kini: apakah keselamatan publik boleh dijadikan alat tawar politik?

Sementara itu, masyarakat tinggal menunggu putusan pengadilan. Apa pun hasilnya, kasus ini akan menjadi preseden penting tentang sejauh mana kekuasaan federal dapat membentuk aturan pemilu melalui mekanisme pendanaan.