Transformasi Digital Trenggalek di Tangan Bupati Muda Mochamad Nur Arifin

Transformasi Digital Trenggalek di Tangan Bupati Muda Mochamad Nur Arifin

Mochamad Nur Arifin, akrab disapa Mas Ipin, menjabat sebagai Bupati Trenggalek sejak 26 Februari 2021. Ia sebelumnya menduduki posisi Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021 mendampingi Emil Elestianto Dardak. Lahir di Trenggalek pada 31 Desember 1990, Mas Ipin menjadi salah satu kepala daerah termuda di Indonesia saat dilantik pada usia 30 tahun. Pada Pilkada serentak 2024, ia berhasil mempertahankan kursinya dengan raihan suara telak, melanjutkan mandat kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Profil dan Latar Belakang

Secara akademik, Mochamad Nur Arifin menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Prasetiya Mulya dengan gelar Magister Manajemen. Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Mas Ipin sempat berkarier sebagai profesional di sektor korporasi. Karier politiknya dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang mengusungnya dalam kontestasi Pilkada. Kombinasi latar belakang teknik, manajemen bisnis, dan pengalaman korporasi membentuk pola pikir teknokratis yang kelak mewarnai gaya kepemimpinannya di Trenggalek.

Program Unggulan dan Kinerja

Kepemimpinan Mas Ipin identik dengan akselerasi digitalisasi daerah. Salah satu program terobosannya adalah Trenggalek Smart City yang mengintegrasikan layanan publik berbasis teknologi informasi. Melalui program ini, lebih dari 152 desa di Trenggalek telah terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi melalui proyek Trenggalek Digital Village. Pada 2023, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Trenggalek mencatat lonjakan signifikan ke angka 3,71 dari sebelumnya 2,84 pada 2021, menempatkan kabupaten ini di peringkat teratas di Jawa Timur untuk kategori kabupaten. Layanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga aduan masyarakat kini terpusat dalam satu platform digital yang memangkas waktu pengurusan hingga 60 persen.

Di bidang ekonomi kerakyatan, program Gerakan Trenggalek Wirausaha (GERTAK) menjadi motor pengembangan UMKM berbasis digital. Pemerintah kabupaten memfasilitasi ribuan pelaku usaha mikro untuk onboarding ke marketplace dan platform e-commerce. Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Trenggalek mencatat pertumbuhan omzet UMKM binaan rata-rata 35 persen per tahun sejak program ini berjalan pada 2022. Selain itu, sektor pariwisata digenjot melalui digitalisasi destinasi wisata, termasuk pemasangan QR code interaktif di 27 titik wisata unggulan yang terintegrasi dengan aplikasi Visit Trenggalek. Kunjungan wisatawan pasca-pandemi tercatat melonjak dari 800 ribu pada 2021 menjadi 2,1 juta pada 2024, mendorong geliat ekonomi lokal secara langsung.

Kontroversi dan Tantangan

Meski kinerja digitalisasi mendapat banyak apresiasi, pemerintahan Mas Ipin tidak sepenuhnya lepas dari kritik. Sejumlah kalangan menilai fokus besar pada infrastruktur digital belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan infrastruktur dasar. Beberapa kecamatan di wilayah selatan Trenggalek, seperti Munjungan dan Panggul, masih menghadapi persoalan jalan rusak dan akses air bersih yang belum tuntas. Pada 2023, serikat petani setempat juga sempat menyuarakan protes terkait alih fungsi lahan pertanian untuk proyek pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Tantangan klasik berupa angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 12,8 persen pada 2024—meskipun menurun dari 14,1 persen pada 2021—menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian berkelanjutan di luar gebrakan digital.

Penilaian dan Prospek

Secara objektif, Mochamad Nur Arifin berhasil membawa Trenggalek melompat dalam aspek tata kelola digital dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi. Penghargaan Innovative Government Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri dan apresiasi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2024 menjadi pengakuan eksternal atas konsistensi agenda digitalisasi daerahnya. Namun, ujian sesungguhnya terletak pada kemampuannya menerjemahkan capaian indikator digital menjadi penurunan angka kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan yang nyata dirasakan masyarakat akar rumput. Dengan mandat periode kedua yang baru dimulai, publik menantikan apakah fondasi digital yang telah dibangun mampu menjadi katalisator transformasi sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Trenggalek.