Dorong Insentif, Industri Nikel Perkuat Ekosistem Baterai EV

Indonesia tengah serius menggenjot hilirisasi nikel untuk memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di dalam negeri. Namun, para pelaku industri menilai langkah tersebut belum cukup tanpa dukungan insentif yang konkret. Potensi besar sebagai produsen nikel dunia masih belum tergarap optimal karena biaya investasi yang tinggi dan ketidakpastian regulasi fiskal.

Potensi Nikel Belum Optimal

Sebagai produsen nikel terbesar dunia, Indonesia memiliki cadangan bahan baku baterai yang melimpah. Namun, transisi dari nikel kadar rendah menjadi produk bernilai tambah seperti prekursor katoda dan sel baterai memerlukan teknologi hidrometalurgi berbiaya tinggi, terutama melalui pabrik High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi investasi pada smelter HPAL baru mencapai 30% dari kapasitas yang dibutuhkan industri baterai nasional.

“Biaya pembangunan satu unit smelter HPAL bisa menembus US$1 miliar. Tanpa insentif yang menarik, investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya,” jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) dalam wawancara eksklusif. Ketidakpastian insentif inilah yang menyebabkan sejumlah proyek strategis terhambat, padahal permintaan baterai EV global diproyeksikan tumbuh 25% per tahun hingga 2035.

“Kami membutuhkan kepastian insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk peralatan produksi, agar rantai pasok baterai EV bisa terbangun secara utuh,” ujar perwakilan APNI.

Insentif yang Diusulkan

Agar hilirisasi nikel benar-benar memberikan efek berganda, APNI mengajukan tiga pilar insentif kepada pemerintah:

• Tax holiday selama 15–20 tahun bagi investor baru yang membangun smelter HPAL atau fasilitas produksi material baterai.
• Pembebasan PPN atas impor bahan baku penunjang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, seperti katalis dan reagen kimia.
• Super deduction pajak hingga 200% untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) baterai lokal, guna mendorong inovasi dan mengurangi ketergantungan impor teknologi.

Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian menyambut positif dan menyatakan bahwa usulan tersebut sedang dikaji untuk diintegrasikan dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang insentif fiskal. “Kami optimistis insentif ini akan mempercepat terbentuknya ekosistem baterai EV nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Dampak Luas Bagi Kendaraan Listrik

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi sektor hilirisasi nikel sepanjang 2025 mencapai US$15,6 miliar, naik 12% dari tahun sebelumnya. Namun, porsi untuk produksi bahan baku baterai masih sangat kecil. Dengan stimulus yang tepat, Indonesia ditargetkan mampu memproduksi baterai hingga 50 gigawatt-hour (GWh) pada 2030—cukup untuk memasok jutaan mobil listrik dan sistem penyimpanan energi.

Ekonom dari INDEF mengingatkan, persaingan dengan negara seperti China dan Korea Selatan semakin ketat. “Biaya listrik dan gas untuk smelter kita masih lebih tinggi. Insentif harga energi khusus industri hilirisasi mutlak diperlukan agar biaya produksi bisa ditekan,” tegasnya. Selain itu, insentif non-fiskal berupa kemudahan perizinan dan pembangunan kawasan industri baterai terpadu juga dinilai mendesak.

Beberapa perusahaan global seperti CATL dan LG Energy Solution telah menyatakan minat, namun menunggu kepastian regulasi. Apabila insentif segera digulirkan, Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi baterai EV terbesar di dunia pada 2035, menciptakan jutaan lapangan kerja dan mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.