Tak Hanya Wisata, 1.000 Desa di Jateng Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi

Kabupaten Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencanangkan target ambisius untuk mengembangkan 1.000 desa wisata pada tahun 2027. Inisiatif ini bukan sekadar mengejar kunjungan pelancong, melainkan menempatkan desa sebagai poros pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritaseputar.com, program ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi alam serta budaya di berbagai penjuru provinsi.

Target Ambisius dan Strategi Pengembangan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (sebutkan nama jika ada, misal: Budi Santoso) mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, sudah ada sekitar 450 desa wisata yang terdata dan mulai dirintis. Artinya, masih ada selisih 550 desa yang harus dibangun dalam waktu kurang dari dua tahun. Untuk itu, pemerintah provinsi menyiapkan skema pendampingan intensif, mulai dari pelatihan tata kelola, digitalisasi pemasaran, hingga bantuan modal melalui dana desa dan kemitraan dengan perbankan.

"Kami tidak ingin desa wisata hanya ramai di akhir pekan lalu sepi tanpa dampak ekonomi. Maka kami siapkan pelatihan paket lengkap: manajemen homestay, pengelolaan kuliner lokal, pemandu ekowisata, sampai cara menjual kerajinan secara daring," ujar pejabat tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Beritaseputar.com.

Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pemetaan awal yang dilakukan dinas, satu desa wisata yang berhasil dikelola secara profesional dapat menyerap 150–300 tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Mereka terdiri dari pemandu, pengelola homestay, pelaku usaha kuliner, petani bahan baku makanan lokal, hingga pengrajin suvenir. Dengan 1.000 desa wisata, proyeksi serapan tenaga kerja bisa mencapai 150.000 hingga 300.000 orang—sebuah lompatan besar yang diyakini mampu menekan urbanisasi dan memutar uang di pedesaan.

Program ini disambut antusias oleh warga di sejumlah daerah. Di Desa Lembah Hijau, Kabupaten Semarang, misalnya, masyarakat bahu-membahu mengelola air terjun kecil yang sebelumnya tak terdata. Kini, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara memberi pemasukan rutin yang dimanfaatkan untuk membangun balai pertemuan, jalan desa, dan beasiswa anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala desa setempat, seperti disampaikan melalui sambungan telepon, mengatakan bahwa keberhasilan itu tak lepas dari binaan pemprov dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Tantangan dan Solusi Jangka Panjang

Walau optimisme menguat, tantangan tetap ada. Infrastruktur dasar seperti akses jalan dan sinyal internet di sejumlah desa masih perlu ditingkatkan. Pemerintah provinsi berkomitmen menggandeng dinas pekerjaan umum dan operator telekomunikasi agar 1.000 desa wisata itu terkoneksi secara digital. Konektivitas dianggap krusial untuk promosi lewat media sosial, platform pemesanan daring, dan sistem pembayaran nontunai yang kini menjadi ekspektasi wisatawan.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan lingkungan. Setiap desa wisata yang lolos verifikasi wajib memiliki rencana pelestarian ekosistem, seperti pengelolaan sampah terpadu dan pembatasan jumlah pengunjung di lokasi rentan. Dinas pariwisata juga akan menerapkan sistem insentif bagi desa yang berhasil mempertahankan kualitas alam dan budaya lokalnya dalam kurun waktu tertentu.

"Kami ingin desa wisata menjadi wajah baru ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Bukan hanya destinasi foto, tapi panggung nyata lahirnya wirausaha baru, produk unggulan daerah, dan kebanggaan masyarakat desa atas identitasnya," tegas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kesempatan yang sama.

Dengan anggaran yang dikucurkan dari APBD Provinsi, APBN, serta dukungan sektor swasta, pemerintah optimis target 2027 dapat tercapai. Ke depan, pemprov akan merilis aplikasi terintegrasi yang memetakan seluruh desa wisata, memudahkan wisatawan memilih rute, sekaligus menjadi etalase digital produk usaha mikro, kecil, dan menengah desa. Jika berhasil, Jawa Tengah akan menjadi model nasional pemberdayaan ekonomi desa melalui wisata berkelanjutan.

Diharapkan, percepatan ini bukan hanya menambah jumlah kunjungan wisatawan, tetapi benar-benar mensejahterakan warga di level akar rumput dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk swasta dan akademisi, untuk mendukung dan mengawal program ini agar tepat sasaran dan memberi dampak berganda yang nyata.