Solidaritas Polri Kejaksaan TNI Kuat, Nasib Eks Jampidsus Dipertanyakan

Di tengah memanasnya dinamika penegakan hukum nasional, potret solidaritas tiga pilar utama negara — Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia — menjadi sorotan publik yang tak terelakkan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Panglima TNI dalam beberapa kesempatan terakhir menunjukkan kekompakan yang patut diapresiasi. Namun, di balik layar soliditas itu, satu nama terus menggantung tanpa kejelasan: Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Tiga Pilar dalam Bingkai Solidaritas

Perhelatan hukum di Indonesia acap kali menguji kohesi antar-lembaga penegak hukum. Belakangan, sinergi Polri, Kejaksaan, dan TNI tampil mencolok dalam berbagai forum bersama — mulai dari penanganan kasus-kasus strategis, pengamanan aset negara, hingga operasi terpadu pemberantasan korupsi. Ketiganya seakan mengirim pesan tegas bahwa tidak ada ruang bagi friksi institusional yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Langkah Kapolri yang secara terbuka mendukung langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut korupsi besar, serta peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses penegakan hukum berlangsung, menandai babak baru kolaborasi yang lebih matang. Namun, publik belum sepenuhnya bisa menarik napas lega.

Pertanyaan yang Menggantung: Keberadaan Febrie Adriansyah

Di tengah panggung solidaritas itu, satu figur penting justru menghilang dari radar publik tanpa penjelasan memadai. Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai Jampidsus—jabatan strategis yang menangani perkara-perkara korupsi kelas kakap—kini seperti lenyap ditelan ketidakpastian status. Tidak ada pernyataan resmi yang gamblang mengenai posisinya saat ini, baik dari internal Kejaksaan Agung maupun dari institusi terkait lainnya.

Beberapa kalangan pemerhati hukum menilai bahwa ketiadaan informasi tentang Febrie justru kontraproduktif terhadap citra solidaritas yang tengah dibangun. Seorang pengamat hukum dari Universitas Indonesia yang enggan disebutkan namanya berkomentar:

"Solidaritas pimpinan itu penting, tapi jangan sampai jadi layar asap. Publik berhak tahu status eks Jampidsus yang dulu memegang banyak perkara besar. Transparansi soal ini justru akan memperkuat solidaritas yang diklaim."

Spekulasi dan Desakan Transparansi

Minimnya informasi memicu beragam spekulasi di kalangan media dan aktivis antikorupsi. Ada yang menduga Febrie tengah menjalani proses internal, ada pula yang mengaitkannya dengan sejumlah kasus yang pernah ditanganinya semasa menjabat. Ruang kosong informasi ini justru diisi oleh narasi-narasi liar yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi di Korps Adhyaksa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah LSM antikorupsi lainnya mendesak Jaksa Agung untuk memberikan keterbukaan. Menurut mereka, transparansi tentang nasib seorang pejabat setingkat Jampidsus adalah bagian dari akuntabilitas publik, bukan sekadar urusan internal institusi. Desakan ini semakin relevan mengingat Jampidsus adalah ujung tombak pemberantasan korupsi yang kerap bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi besar.

Ujian Solidaritas: Antara Citra dan Substansi

Momentum solidaritas Polri-Kejaksaan-TNI ini sesungguhnya adalah ujian sejati: apakah kekompakan yang ditunjukkan hanya sekadar photo opportunity dan seremoni bersama, atau benar-benar mencerminkan kesatuan visi dalam menegakkan hukum yang berkeadilan? Jika kasus atau status Febrie Adriansyah tidak kunjung dijelaskan, publik berpotensi menilai bahwa solidaritas yang dibangun bersifat elitis dan mengabaikan akar persoalan yang lebih mendasar.

Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam beberapa pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa Kejaksaan Agung terus melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan. Ia mengklaim proses-proses administratif dan pengawasan terhadap seluruh jajaran berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Namun, tanpa bukti konkret berupa kejelasan status figur-figur kunci seperti Febrie, klaim tersebut masih menyisakan lubang besar yang siap dimasuki keraguan publik.

Solidaritas sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering para pimpinan duduk bersama dalam satu forum, tetapi dari keberanian mereka untuk bersikap transparan bahkan terhadap hal-hal yang tidak nyaman. Ketika tiga pilar negara berdiri tegak bersama, fondasinya harus dibangun di atas kejujuran dan akuntabilitas — bukan di atas ketidakjelasan yang bisa sewaktu-waktu memicu longsor kepercayaan.