Saipul Bahri Desak Wali Kota Copot Lurah Dwikora

Sidak yang dilakukan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, ke Kantor Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, berbuntut panjang. Kondisi kantor yang terlihat tidak terawat memicu pemeriksaan terhadap Lurah Dwikora beserta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kelurahan tersebut. Kini, sorotan publik bergeser dari sekadar persoalan kebersihan menuju tuntutan evaluasi kinerja aparat pelayanan.

Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, secara terbuka mendesak Wali Kota Rico Waas untuk tidak berhenti pada pembenahan fisik kantor. Menurut dia, evaluasi terhadap pimpinan kelurahan perlu dilakukan agar pelayanan kepada warga benar-benar membaik. Tuntutan ini muncul tak lama setelah Inspektorat Kota Medan memeriksa lurah dan ASN terkait temuan dalam sidak.

Sidak Temukan Kantor Berdebu dan Berkas Berserakan

Sidak Wali Kota berlangsung Selasa (29/9/2026) di Kantor Kelurahan Dwikora yang berlokasi di Jalan Setia Luhur. Dari kunjungan mendadak itu, Rico menemukan sejumlah persoalan yang mencolok. Kondisi ruangan berdebu tebal, berkas-berkas pelayanan berserakan, serta ruang kerja yang tampak kurang tertata menjadi temuan utama. Kondisi tersebut dinilai jauh dari standar kantor pelayanan publik yang representatif.

Berikut ringkasan temuan sidak di Kelurahan Dwikora:

Saipul Bahri: Kantor Lurah Cerminan Pelayanan

Saipul Bahri menekankan bahwa kondisi kantor kelurahan bukan sekadar urusan estetika. Bagi dia, keadaan kantor merupakan cerminan kedisiplinan aparatur sekaligus wajah pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika kantor saja terlihat tidak terawat, kepercayaan warga terhadap kualitas layanan bisa tergerus.

“Bagaimana mau melayani masyarakat kalau membenahi dan merawat kantornya saja tidak becus. Kantor lurah itu merupakan tempat pelayanan masyarakat, sehingga harus menunjukkan kesiapan dan profesionalitas aparatur,” ucap Saipul menjawab wartawan, Jumat (2/10/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan yang ditemukan Wali Kota bukan hal sepele. Saipul melihat temuan sidak sebagai indikasi lebih luas tentang bagaimana budaya kerja di lingkungan kelurahan dibangun selama ini. Ia pun menilai pembenahan fisik saja tidak cukup apabila akar masalahnya ada pada pengawasan dan tanggung jawab pimpinan kelurahan.

Desakan Copot Lurah Dwikora

Lebih tegas, Saipul Bahri mendesak Wali Kota Medan mencopot Lurah Dwikora, Rio R.A Siregar. Langkah ini dianggap perlu sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota menuntaskan persoalan yang terungkap dalam sidak. Menurut Saipul, rotasi atau pencopotan dapat menjadi sinyal bahwa kinerja aparatur akan terus dipantau.

Permintaan Saipul sejalan dengan proses pemeriksaan yang sedang berjalan di Inspektorat. Pemeriksaan terhadap lurah dan sejumlah ASN diharapkan menghasilkan rekomendasi yang jelas, apakah ada pelanggaran disiplin atau kekelolaan dokumen yang perlu diperbaiki secara struktural. Wali Kota Rico Waas sendiri sebelumnya menegaskan sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Warga Berharap Layanan Segera Membaik

Bagi warga Medan Helvetia, kelurahan adalah garda terdepan pemerintah. Setiap perizinan, surat pengantar, hingga pengaduan warga melewati meja pelayanan di sana. Karena itu, kondisi kantor dan sikap aparatur menentukan langsung pengalaman warga saat mengurus keperluan administrasi.

Banyak warga berharap pemeriksaan Inspektorat tidak berhenti sebagai formalitas belaka. Mereka menginginkan adanya perbaikan nyata, mulai dari penataan berkas, peningkatan disiplin ASN, hingga ketersediaan petugas yang siap melayani selama jam kerja. Kepuasan warga, menurut mereka, adalah ukuran keberhasilan evaluasi yang dilakukan pemerintah kota.

Sementara itu, konflik antara sorotan DPRD dan Pemko Medan membuka ruang evaluasi yang lebih terbuka. Jika Wali Kota merespons desakan Saipul Bahri dengan tegas, langkah tersebut bisa menjadi contoh bahwa pengawasan antarlembaga berjalan efektif demi pelayanan publik yang lebih profesional.