Puan Maharani Angkat Bicara soal Polemik Komisaris BUMN: Dorong Penunjukan Berbasis Profesionalisme dan Kompetensi

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait proses pemilihan komisaris di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan menjadi sorotan publik. Kritik tajam mengemuka setelah sejumlah figur yang diangkat dinilai minim kompetensi dan pengalaman yang linear dengan bidang usaha perusahaan pelat merah yang bersangkutan, memicu perdebatan tentang kredibilitas tata kelola BUMN. Menanggapi dinamika tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR mendorong agar pengisian jabatan strategis di BUMN ke depan benar-benar mengedepankan aspek profesionalisme dan kompetensi, bukan sekadar akomodasi politik atau kedekatan personal.

“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” tegas Puan dalam keterangan resmi yang dikutip media kami dari laman DPR, Minggu (5/7/2026).

Meritokrasi sebagai Pilar Tata Kelola BUMN

Pernyataan Puan ini muncul di tengah meningkatnya desakan publik agar proses rekrutmen dan seleksi pejabat BUMN dilakukan secara transparan dan berbasis merit. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar daftar nama-nama yang dinilai tidak memiliki latar belakang teknis atau pengalaman manajemen yang memadai untuk mengawasi perusahaan-perusahaan besar negara. Media kami telah mengonfirmasi bahwa sejumlah tokoh yang ramai diperbincangkan berasal dari latar belakang politik dan hubungan personal dengan lingkaran kekuasaan, sehingga memunculkan tuduhan adanya praktik “bagi-bagi kursi” tanpa mempertimbangkan kualifikasi substansial.

Puan, yang juga merupakan politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menekankan bahwa dewan komisaris memiliki peran vital dalam mengawasi direksi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, penunjukan figur yang tidak tepat dapat berdampak langsung pada kinerja dan kesehatan perusahaan BUMN, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap posisi, khususnya di BUMN, diisi oleh individu yang benar-benar mengerti tanggung jawabnya, memiliki pengetahuan yang relevan, dan mampu menjaga integritas perusahaan. Bukan hanya sebagai titipan atau kompensasi politik,” imbuh Puan.

Respons DPR terhadap Kritik Publik

DPR, menurut Puan, memahami kegelisahan publik terkait isu ini. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan proses seleksi yang ketat dan menghasilkan komisaris yang mumpuni. Meskipun kewenangan penunjukan komisaris BUMN berada di tangan Menteri BUMN dan sebagian melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), DPR dapat memainkan peran preventif melalui rekomendasi dan pengawasan kebijakan.

Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya reformulasi sistem rekrutmen yang selama ini dianggap tertutup. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penerapan panitia seleksi independen dengan melibatkan akademisi, profesional, dan lembaga antikorupsi untuk memverifikasi rekam jejak, kompetensi teknis, serta integritas kandidat. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang wajib menjadi acuan seluruh BUMN.

Publik sendiri melalui berbagai platform mendesak agar pemerintah tidak lagi menempatkan figur-figur yang kontroversial pada kursi komisaris, terutama di BUMN-BUMN strategis yang bergerak di sektor energi, keuangan, dan infrastruktur. Kasus-kasus sebelumnya sering menunjukkan bahwa komisaris yang tidak kompeten hanya menjadi “penonton” tanpa mampu memberikan masukan berarti atau melakukan pengawasan efektif terhadap direksi.

Media kami mencatat, isu ini bukanlah kali pertama mencuat. Setiap periode pemerintahan, polemik serupa muncul dan kerap dikaitkan dengan praktik patronase. Bedanya, kali ini kritik disuarakan lebih lantang berkat transparansi informasi dan meningkatnya kesadaran publik terhadap tata kelola badan usaha milik negara. Organisasi masyarakat sipil dan pengamat BUMN telah mengirimkan surat terbuka kepada Kementerian BUMN, meminta agar daftar kandidat komisaris dipublikasikan untuk mendapatkan masukan masyarakat sebelum keputusan final.

Pemerintah sendiri belum secara gamblang merespons tuntutan tersebut. Namun, Menteri BUMN dalam beberapa kesempatan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi dewan komisaris di seluruh lini. Langkah ini mungkin merupakan cerminan dari tekanan politik yang disuarakan oleh DPR melalui pernyataan Puan Maharani tersebut.

Puan menutup keterangannya dengan harapan bahwa ke depan, BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang dikelola oleh sumber daya manusia unggul. “Kita semua sepakat, BUMN harus dikelola dengan baik oleh orang-orang yang tepat. Itu adalah amanat konstitusi dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.