Pramono Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi, BPS Pastikan Keamanan Data

Suara gemerisik kertas dan ketukan jari di layar tablet menjadi melodi yang ritmis di sebuah kios kelontong di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sana, Sri Wahyuni (45) tengah mencermati setiap detail pertanyaan dari petugas sensus yang hadir di depan tokonya. Senyum tipis mengembang di wajahnya, bukan karena beban bertambah, melainkan karena ia merasa dilibatkan dalam sesuatu yang lebih besar: merekam denyut ekonomi negeri.

Momen serupa akan berulang di seluruh penjuru negeri. Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar hitung-hitungan angka. Lebih dari itu, ini adalah upaya kolektif untuk memotret wajah ekonomi Indonesia secara utuh, dari warung kecil di gang sempit hingga perusahaan besar di gedung pencakar langit, tanpa terkecuali. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak bersama, memastikan perjalanan pendataan ini berjalan mulus dan terpercaya.

Benteng Digital untuk Setiap Jawaban

Kekhawatiran akan bocornya data pribadi kerap menjadi hantu yang membayangi setiap kali warga diminta menyerahkan informasi. Menyadari hal itu, BPS mengambil langkah lebih awal untuk menenangkan semua pihak. Sistem enkripsi berlapis diterapkan sejak titik awal pengumpulan data. Setiap digit jawaban yang masuk dari tablet petugas langsung terenkripsi dan tersimpan di pusat data yang terlindungi.

“Kami paham betul apa yang dirasakan warga. Karena itu, jaminan keamanan data tidak hanya menjadi slogan, melainkan prioritas utama,” ujar seorang pejabat BPS yang ditemui di sela-sela pelatihan petugas sensus, Rabu (18/6). Ia menegaskan, informasi seperti omzet, jumlah karyawan, hingga alamat usaha hanya akan digunakan untuk keperluan statistik. Tidak ada celah bagi pihak ketiga untuk menyalahgunakannya.

Proses ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. “Awalnya ragu, takut data penjualan saya disalahgunakan. Tetapi setelah dijelaskan, saya jadi percaya,” kisah Sri. Keterbukaan BPS meredakan kecemasan yang selama ini muncul tiap kali ada sensus berskala nasional.

Potret Utuh, Kebijakan Tepat

Sensus kali ini hadir pada waktu yang krusial. Pasca berbagai dinamika ekonomi, pemerintah memerlukan peta yang akurat untuk menentukan arah pembangunan. Data yang terkumpul nantinya menjadi fondasi perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Tanpa fondasi yang kokoh, kebijakan yang disusun akan mudah goyah.

“Bayangkan jika data tidak lengkap. Bantuan bagi UMKM bisa salah sasaran, atau pembangunan infrastruktur justru tidak menyentuh wilayah yang benar-benar membutuhkan,” ungkap seorang ekonom yang dimintai pendapat mengenai pentingnya partisipasi penuh warga. Inilah mengapa sensus tidak memandang skala usaha. Pedagang pentol, pemilik kos, hingga perusahaan rintisan teknologi memiliki suara yang setara dalam pemetaan ini.

Jakarta, sebagai jantung ekonomi, memegang peranan sentral. Kepala daerah pun tak tinggal diam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung menyuarakan pentingnya keterlibatan aktif warga. Ia berkeliling ke beberapa titik, berbincang dengan para pedagang, dan mendengarkan aspirasi mereka.

Ajakan Hangat dari Balai Kota

Bagi Pramono, sensus merupakan jembatan. Ia menghubungkan warga biasa dengan ruang perencanaan pembangunan yang sering kali terasa jauh. “Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk menyukseskan ini. Jawablah pertanyaan petugas dengan jujur dan lengkap. Data yang Anda berikan adalah kontribusi nyata bagi kemajuan kota ini,” ajaknya di Balai Kota, Kamis (19/6).

Pramono memahami bahwa masih ada segmen warga yang apatis atau bahkan antipati terhadap pendataan resmi. Untuk itu, ia memerintahkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk turut menjadi perpanjangan tangan sosialisasi. Lurah dan camat diminta mendekati warga secara personal, bukan dengan bahasa birokrasi yang kaku, tetapi dengan pendekatan kekeluargaan yang hangat.

“Tidak perlu takut. Justru dengan didata secara resmi, keberadaan usaha Anda diakui dan dilindungi,” tambahnya. Pernyataan itu disambut pelan namun pasti di berbagai komunitas. Di kelompok usaha bersama di Cipinang, misalnya, para ibu pemilik catering rumahan mulai ramai mendaftarkan diri. Mereka menyadari bahwa data yang akurat bisa membuka pintu pelatihan dan akses permodalan dari pemerintah.

Enam Puluh Menit yang Menentukan

Proses wawancara dengan petugas sensus diperkirakan memakan waktu kurang dari satu jam. Meski singkat, dampaknya membentang panjang. Dalam enam puluh menit itu, seorang pelaku usaha mengisahkan perjuangannya, menyampaikan impiannya, dan ikut mengukir sejarah statistik Indonesia.

Dari sebuah warung kecil di bawah kolong jembatan Tol Cawang, Herman (52) berseru dengan penuh semangat, “Selama ini kami hanya merasa jadi penonton pembangunan. Dengan sensus ini, kami seperti diajak bicara langsung oleh pemerintah.” Air mata haru nyaris membasahi pipinya saat ia memegang surat tanda terima pendataan. Baginya, kertas itu bukan sekadar bukti, melainkan pengakuan atas eksistensinya.

Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya milik BPS atau pemerintah. Ini adalah cerita tentang tiap orang yang berani bermimpi dan berusaha. Dengan perlindungan data yang terjamin, serta ajakan tulus dari para pemimpin, potret ekonomi yang jujur akan tergambar. Dari situlah, langkah Indonesia berikutnya akan dirancang, tidak dalam gelap, tetapi dengan cahaya data yang terang dan terpercaya.

Baca juga:

• Truk Hantam Rombongan Pengantin di Indramayu, 12 Orang Tewas
• Pemerintah Resmi Perluas Koperasi ke Sektor Tambang dan Energi