Pemkot Bekasi Dampingi Santriwati Korban Kekerasan Seksual

Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di wilayah tersebut. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan bahwa para korban kini telah berada dalam perlindungan pemerintah dan mendapatkan pendampingan menyeluruh.

Langkah ini menjadi respons resmi pemkot setelah kasus yang mengguncang dunia pendidikan berbasis agama itu mencuat ke permukaan. Tri Adhianto menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan konkret demi keselamatan serta pemulihan para korban.

"Nah itu sudah kita amankan, kita berikan pendampingan psikologis. Psikolognya juga sudah ada, kemudian mereka juga sudah berada di rumah aman," katanya, Senin, 12 Oktober 2026.

Rumah Aman dan Pendampingan Psikologis

Menurut Tri Adhianto, para santriwati korban saat ini ditempatkan di rumah aman milik Pemerintah Kota Bekasi. Fasilitas tersebut digunakan untuk memastikan mereka terhindar dari potensi intimidasi maupun tekanan pihak-pihak tertentu selama proses hukum dan pemulihan berjalan.

Selain pengamanan fisik, pemkot juga menyiapkan pendampingan psikologis oleh tenaga profesional. Pendampingan ini dinilai krusial karena trauma akibat kekerasan seksual tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pemerintah berkomitmen mendampingi korban hingga mereka benar-benar pulih dan mampu kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

Tri menegaskan bahwa pendampingan tidak akan berhenti di tengah jalan. Pemkot ingin memastikan para korban kembali ceria, percaya diri, dan bisa melupakan peristiwa kelam yang menimpa mereka.

"Jadi kita yakinkan betul anak ini tetap dalam kondisi yang happy, bahagia. Dan yang paling utama adalah membangkitkan semangat dan juga bagaimana melupakan satu proses peristiwa yang sudah terjadi," ujarnya.

Usulan Penutupan Pondok Pesantren

Dalam pernyataannya, Tri Adhianto juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah mengusulkan penutupan pondok pesantren tempat para korban belajar. Usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Kementerian Agama sebagai pihak yang memiliki kewenangan menangani pondok pesantren.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan keselamatan dan kepentingan terbaik anak-anak. Pemerintah daerah menilai bahwa keberadaan pondok pesantren tersebut tidak lagi layak dipertahankan jika terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap santriwati.

Pemkot Akan Kumpulkan Orang Tua Santri

Selain penanganan korban dan usulan penutupan, pemkot juga berencana mengumpulkan para orang tua santri dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan membahas skema atau opsi terbaik bagi kelanjutan pendidikan para santri, termasuk kemungkinan relokasi ke pondok pesantren lain yang lebih aman.

• Pengamanan korban di rumah aman milik Pemkot Bekasi
• Pendampingan psikologis oleh psikolog profesional hingga korban pulih
• Usulan penutupan pondok pesantren disampaikan ke Kementerian Agama
• Pertemuan orang tua santri untuk membahas opsi pendidikan lanjutan

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, harus menjadi ruang aman bagi anak. Pemerintah Kota Bekasi berharap langkah-langkah yang diambil dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.