Aug 28, 2026
Hukum

NU Perkuat Kerja Sama Pemerintah untuk Perluas Manfaat Rakyat

JOMBANG — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antara NU dan peme

NU Perkuat Kerja Sama Pemerintah untuk Perluas Manfaat Rakyat

JOMBANG — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antara NU dan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar menjangkau warga, terutama komunitas yang selama ini menjadi bagian dari basis sosial NU.

Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya saat membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026. Di tengah suasana pesantren yang dipenuhi peserta dan tokoh organisasi, ia menyampaikan bahwa NU perlu menempatkan kemaslahatan warga sebagai orientasi utama dalam menjalankan peran keumatan dan kebangsaan.

Gus Yahya mengatakan, gagasan untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba. Keputusan itu, menurut dia, lahir melalui proses panjang berupa pergulatan pemikiran dan perenungan mengenai cara organisasi menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Apabila jam’iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam’iyah ini, organisasi ini, harus bekerja sama dengan pemerintah,” ujar Gus Yahya.

Kolaborasi Dinilai Menjadi Jalan Memperluas Manfaat

Kerja sama dengan pemerintah dinilai dapat membuka ruang yang lebih luas bagi NU untuk ikut mengawal program-program publik. Melalui jaringan pesantren, lembaga pendidikan, badan sosial, serta komunitas keagamaan yang tersebar di berbagai daerah, NU memiliki infrastruktur sosial yang dapat membantu menyampaikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, NU tidak hanya dipandang sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan masyarakat sipil dengan hubungan yang dekat dengan warga. Kedekatan itu dianggap penting karena pelaksanaan kebijakan pemerintah sering kali membutuhkan kepercayaan, komunikasi langsung, dan pemahaman terhadap kondisi lokal.

Kolaborasi yang efektif, bagaimanapun, tidak cukup hanya dibangun melalui pertemuan formal atau kesepakatan kelembagaan. Kerja sama perlu diterjemahkan ke dalam program yang memiliki sasaran jelas, mekanisme pengawasan, serta ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dan dievaluasi oleh publik.

Basis Warga NU Membawa Tanggung Jawab Besar

Gus Yahya menyebut NU memiliki basis warga yang sangat besar. Berdasarkan survei yang ia sampaikan, warga NU diperkirakan mencapai sekitar 57 persen dari keseluruhan penduduk muslim Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang disebut berada di kisaran 244 juta orang, perkiraan tersebut berarti jumlah warga NU dapat mencapai lebih dari 120 juta orang.

Angka itu bukan semata-mata menunjukkan besarnya pengaruh sosial NU. Menurut Gus Yahya, jumlah tersebut juga membawa tanggung jawab yang sebanding. Semakin besar jumlah warga yang berada dalam ekosistem organisasi, semakin besar pula tuntutan agar NU mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas pelayanan, dan memastikan program organisasi menjawab kebutuhan masyarakat.

Indikator Perkiraan Makna Strategis
Proporsi warga NU 57 persen penduduk muslim Basis sosial organisasi sangat luas
Jumlah penduduk muslim Sekitar 244 juta orang Potensi jangkauan program berskala nasional
Perkiraan warga NU Lebih dari 120 juta orang Kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi

Tantangan Penguatan Organisasi

Besarnya basis warga juga menghadirkan tantangan tersendiri. NU perlu memastikan agar koordinasi antara struktur pusat, wilayah, cabang, hingga lembaga-lembaga di tingkat akar rumput berjalan secara efektif. Tanpa koordinasi yang kuat, program yang dirancang di tingkat nasional berisiko tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Selain itu, penguatan kapasitas organisasi mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan data warga, dan transparansi dalam menjalankan program. Langkah-langkah tersebut menjadi semakin penting ketika NU terlibat dalam kerja sama dengan pemerintah yang memiliki cakupan program luas serta tuntutan akuntabilitas yang tinggi.

Kerja sama juga perlu tetap menjaga posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepentingan utama pada kemaslahatan umat. Hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dapat membantu memperluas manfaat, sementara sikap kritis dan independen tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Dari Pernyataan ke Program Nyata

Muktamar ke-35 NU menjadi momentum untuk membahas arah organisasi di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung cepat. Pesan Gus Yahya menempatkan kerja sama dengan pemerintah sebagai salah satu strategi agar NU mampu memainkan peran yang lebih konkret dalam pembangunan bangsa.

Namun, keberhasilan gagasan tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Warga tentu menunggu bentuk nyata dari kolaborasi itu, mulai dari penguatan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Inti pesan Gus Yahya adalah bahwa besarnya organisasi harus diikuti kemampuan menghadirkan manfaat yang terukur. Dengan kerja sama yang terarah, tata kelola yang transparan, dan program yang menyentuh kebutuhan dasar warga, NU berpeluang memperluas kontribusinya dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS andika-rivaldi

Reporter Fintech. Meliput payment gateway, bank digital, dan inklusi keuangan.

Comments (0)

User