kartika-dewi
Jakarta — Krisis air bersih di kawasan perkotaan dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur di wilayah hilir. Penurunan kualitas dan kuantitas air yang dirasakan masyarakat kota berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan di wilayah hulu, terutama dalam satu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo, mengatakan pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan melihat kondisi DAS secara menyeluruh. Menurut dia, hubungan antara hulu dan hilir bersifat ekologis sehingga tidak dapat dibatasi oleh batas administratif pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Hatma dalam tayangan YouTube RRI Pro3 yang dikutip pada Jumat, 28 Agustus 2026. Ia menilai gangguan pada siklus hidrologi di kawasan hulu pada akhirnya akan memengaruhi ketersediaan air, kualitas air baku, hingga biaya pengolahan air di wilayah perkotaan.
Kerusakan Hulu Memicu Masalah di Perkotaan
Menurut Hatma, krisis air bersih merupakan gambaran dari terganggunya siklus hidrologi dalam seluruh wilayah DAS. Kawasan hulu memiliki fungsi penting untuk menyerap, menyimpan, dan mengatur pelepasan air secara bertahap. Ketika tutupan hutan berkurang atau lahan mengalami perubahan fungsi, kemampuan alam dalam mengendalikan aliran air ikut melemah.
“Krisis air bersih ini sebenarnya adalah cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah DAS. Kalau kita hanya membenahi hilir tanpa membenahi hulu, kita hanya memindahkan krisis, bukan menyelesaikannya,” ujar Hatma.
Kerusakan di hulu dapat meningkatkan limpasan permukaan saat hujan. Air yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru mengalir cepat ke sungai dan membawa sedimen. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi pengisian air tanah, meningkatkan risiko banjir, serta menyebabkan debit sungai tidak stabil saat musim kemarau.
Di wilayah hilir, dampaknya muncul dalam bentuk air baku yang lebih keruh, pasokan yang tidak menentu, dan meningkatnya kebutuhan bahan kimia dalam proses pengolahan. Masyarakat perkotaan pun berpotensi menghadapi gangguan layanan, terutama ketika permintaan air meningkat sementara sumber air mengalami tekanan.
Ketimpangan Batas Administratif dan Ekologis
Hatma juga menyoroti persoalan koordinasi pengelolaan DAS. Batas administratif kabupaten, kota, atau provinsi sering kali tidak sejalan dengan batas ekologis sebuah DAS. Satu sungai dapat melintasi beberapa wilayah pemerintahan, sementara kebijakan pembangunan di satu daerah dapat menimbulkan dampak langsung bagi daerah lain.
Situasi tersebut membuat pengelolaan air membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Kebijakan konservasi di hulu, pengawasan pemanfaatan lahan, pengendalian pencemaran, dan pengaturan kebutuhan air di hilir perlu disusun dalam kerangka yang sama.
- Kerusakan tutupan lahan mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan.
- Limpasan permukaan meningkat dan membawa lumpur serta material pencemar ke badan air.
- Kualitas air baku menurun sehingga proses pengolahan menjadi lebih kompleks.
- Pasokan air perkotaan tertekan ketika debit sungai dan cadangan air tanah berkurang.
Pembangunan Industri Perlu Mengikuti Neraca Air
Selain pemulihan ekosistem, pembangunan kawasan industri juga dinilai perlu memperhitungkan neraca ketersediaan air tanah setempat. Kebutuhan air untuk industri, permukiman, pertanian, dan ekosistem harus dihitung secara berkala agar pemanfaatannya tidak melampaui kemampuan alam.
Pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menurunkan muka air tanah dan memperbesar risiko penurunan permukaan tanah. Di kawasan pesisir, tekanan tersebut juga dapat meningkatkan ancaman intrusi air laut, yaitu masuknya air asin ke lapisan air tanah yang semestinya menjadi sumber air tawar.
| Aspek | Dampak Kerusakan Hulu | Kebutuhan Penanganan |
|---|---|---|
| Kuantitas air | Debit tidak stabil dan cadangan air tanah berkurang | Rehabilitasi hutan, sumur resapan, dan perlindungan kawasan tangkapan |
| Kualitas air | Kekeruhan dan beban pencemar meningkat | Pengawasan limbah serta pengendalian erosi |
| Wilayah pesisir | Intrusi air laut mengancam sumber air tawar | Pengendalian pengambilan air tanah dan pemulihan kawasan resapan |
Pengelolaan DAS perlu dipandang sebagai kebijakan jangka panjang, bukan sekadar proyek perbaikan ketika krisis sudah terjadi. Pemulihan hulu membutuhkan konsistensi, mulai dari perlindungan hutan, penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan, hingga pelibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sumber air.
Langkah Penanganan Harus Berlangsung Bersamaan
Pemerintah dan pengelola layanan air minum tetap perlu memperbaiki infrastruktur hilir, termasuk jaringan distribusi, fasilitas pengolahan, dan sistem pemantauan kualitas air. Namun, langkah tersebut harus berjalan bersamaan dengan pemulihan wilayah hulu agar penyebab utama krisis tidak dibiarkan.
Sejumlah tindakan yang dapat dilakukan antara lain:
- memulihkan tutupan vegetasi di kawasan tangkapan air;
- menjaga sempadan sungai dari pembangunan yang tidak terkendali;
- memperkuat pengawasan terhadap limbah industri dan domestik;
- mengatur pengambilan air tanah berdasarkan data ketersediaan;
- menyesuaikan tata ruang dengan kapasitas ekologis DAS; dan
- membangun sistem data bersama lintas pemerintah daerah.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan krisis air tidak berhenti pada penyediaan air ketika pasokan menurun. Kebijakan harus diarahkan untuk menjaga siklus air sejak hujan turun, meresap ke tanah, mengalir melalui sungai, hingga digunakan oleh masyarakat.
Krisis air di kota pada akhirnya bukan hanya persoalan teknis perusahaan air minum. Masalah tersebut juga berkaitan dengan tata ruang, perlindungan hutan, pertumbuhan industri, perubahan iklim, dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan kebijakan terpadu yang menjadikan DAS sebagai satu kesatuan pengelolaan.
Comments (0)