Menkes Budi Sebut Deteksi Dini Percepat Eliminasi Kusta di Indonesia

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa percepatan eliminasi kusta sangat bergantung pada seberapa banyak kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati secara dini. Dalam sebuah kesempatan, Menkes Budi mengungkapkan bahwa semakin banyak kasus yang terdeteksi dan diobati, semakin cepat pula eliminasi kusta dapat dicapai. Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah upaya Indonesia yang masih bergulat dengan beban penyakit tropis terabaikan ini.

Beban Kusta di Indonesia: Realitas yang Masih Menantang

Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dalam jumlah kasus kusta baru, setelah India dan Brasil. Data Kementerian Kesehatan RI per akhir tahun lalu mencatat sekitar 15.000–18.000 kasus baru ditemukan setiap tahunnya. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan satu dekade lalu, target zero leprosy sebagaimana dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2030 masih memerlukan kerja keras yang konsisten, terutama di wilayah-wilayah endemis seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Selatan.

Menkes Budi menekankan bahwa angka kasus yang tinggi bukan semata-mata indikasi kegagalan program, melainkan juga cerminan dari keberhasilan deteksi aktif di lapangan.

“Semakin banyak kasus yang kita temukan melalui skrining aktif, semakin cepat kita bisa mengobati dan memutus rantai penularannya. Jadi jangan takut dengan angka deteksi yang tinggi—justru itu pertanda program kita berjalan,”

Transformasi Strategi: Dari Pasif ke Aktif

Selama bertahun-tahun, penanganan kusta di Indonesia mengandalkan pendekatan pasif di fasilitas kesehatan. Pasien datang ketika gejala sudah lanjut, seringkali dengan kecacatan yang tidak bisa dipulihkan. Kini, Kementerian Kesehatan mendorong transformasi besar-besaran melalui:

• Skrining aktif di komunitas endemis: Petugas kesehatan dan kader turun langsung ke desa-desa untuk memeriksa warga yang berisiko.
• Pelatihan tenaga kesehatan primer: Dokter dan perawat di puskesmas dilatih untuk mengenali tanda awal kusta, seperti bercak putih atau kemerahan yang mati rasa.
• Integrasi dengan program kesehatan lain: Deteksi kusta disisipkan dalam kegiatan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah.

Hasilnya, cakupan penemuan kasus aktif meningkat sekitar 22 persen dalam dua tahun terakhir. Yang lebih penting, proporsi kasus yang ditemukan pada tahap awal—sebelum terjadi kerusakan saraf permanen—naik dari 45 menjadi 68 persen.

Terapi Multidrug dan Kepatuhan: Kunci Pemutusan Rantai Penularan

Kusta sepenuhnya dapat disembuhkan dengan terapi multidrug (MDT) yang diberikan gratis oleh pemerintah. Regimen pengobatan berlangsung selama 6 hingga 12 bulan tergantung klasifikasi klinisnya. Namun, tantangan terbesar bukanlah ketersediaan obat, melainkan kepatuhan pasien. Stigma sosial yang kuat membuat banyak penderita enggan melanjutkan pengobatan karena takut identitasnya terbongkar.

Menkes Budi menekankan pendekatan berbasis komunitas sebagai solusi.

“Kita harus menghapus stigma dulu sebelum bicara eliminasi. Kusta itu penyakit biasa yang bisa sembuh total. Tidak ada alasan untuk mengucilkan penyintasnya,”

Target Ambisius Menuju 2030

Roadmap eliminasi kusta nasional menargetkan agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia mencapai tingkat eliminasi—yaitu prevalensi kurang dari 1 kasus per 10.000 penduduk—pada tahun 2028, dua tahun lebih awal dari target WHO. Ini memerlukan peningkatan deteksi kasus baru setidaknya 10 persen per tahun secara konsisten, serta memastikan seluruh kasus yang ditemukan menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.

Komitmen pendanaan juga diperkuat. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 180 miliar untuk program eliminasi kusta tahun ini, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Dana ini digunakan untuk pengadaan obat, insentif kader kesehatan, kampanye anti-stigma, dan penelitian diagnostik cepat yang lebih sensitif.

Budi optimistis target ini bisa tercapai jika kolaborasi lintas sektor berjalan baik. “Kusta bukan hanya urusan Kemenkes. Ini urusan kita semua: pemerintah daerah, tokoh agama, media, dan masyarakat sipil. Semakin cepat kita bergerak bersama, semakin cepat Indonesia bebas kusta,” pungkasnya.