Kantah Tangsel Wujudkan Layanan Bebas Pungli, Ajak Warga Aktif Awasi

Di sudut ruang tunggu berukuran 4x6 meter yang dipenuhi kursi plastik biru, seorang ibu paruh baya menggenggam erat map cokelat berisi dokumen tanah. Wajahnya campur aduk antara cemas dan lelah. Sudah dua jam ia menunggu giliran, namun pikirannya bukan hanya pada antrean yang panjang. Ia masih ingat cerita tetangganya yang harus merogoh kocek lebih saat mengurus sertifikat di tempat lain. “Katanya sih, kalau tidak ‘dilancarin’, bisa berbulan-bulan,” ujarnya lirih sambil menghela napas. Tapi pagi itu di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan, ia menemukan pemandangan yang berbeda. Tidak ada calo yang menawarkan jasa kilat. Hanya petugas berseragam rapi yang sibuk melayani dengan ramah, dan sebuah spanduk besar bertuliskan: “Kami Siap Melayani dengan Bersih dan Profesional”.

Janji di Balik Meja Pelayanan

Transformasi pelayanan publik di sektor pertanahan bukanlah cerita instan. Selama bertahun-tahun, stigma pelayanan berbelit dan pungutan liar (pungli) melekat erat di benak masyarakat. Di Kantah Tangsel, upaya menghapus stigma itu dimulai dari komitmen internal yang digaungkan secara konsisten oleh pimpinannya. Seto, sang nahkoda, tak henti-hentinya menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat harus sesuai aturan, bukan hasil tawar-menawar di bawah meja. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan pesan sederhana namun menusuk: “Pelayanan yang bersih adalah hak, bukan belas kasihan. Jika ada satu pun oknum yang bermain, itu pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.”

Komitmen itu bukan sekadar rangkaian kata yang indah. Di lantai dua gedung putih beraksen hijau itu, ia memastikan bahwa sistem pengawasan berjalan berlapis. Mulai dari standar operasional prosedur yang dipasang di setiap sudut, hingga kotak saran yang diletakkan tepat di depan meja informasi. Setiap pengaduan yang masuk, sekecil apa pun, dijamin akan ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam. Bagi Seto, pelayanan yang profesional adalah ketika warga bisa pulang dengan senyum lega, bukan dengan kantong yang terkuras tanpa alasan. “Kita ini pelayan masyarakat, bukan penguasa. Jabatan tidak memberi hak untuk mempersulit apalagi meminta imbalan,” ujarnya tegas.

Merangkul Masyarakat lewat Kanal Pengaduan

Namun, menjaga integritas pelayanan publik tidak bisa hanya mengandalkan tembok pengawasan dari dalam. Seto sadar betul bahwa mata dan telinga warga adalah kekuatan terbesar untuk memberantas praktik pungli. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Ajakan itu bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah gerakan partisipatif yang ia bangun lewat beragam kanal pengaduan. Mulai dari nomor WhatsApp khusus, kotak pengaduan digital di situs resmi, hingga media sosial yang responsif. Semua jalur itu dirancang agar warga bisa melapor dengan mudah, tanpa takut, dan tanpa perlu datang langsung ke kantor.

“Kami ingin warga merasa memiliki Kantah ini. Kalau ada yang tidak beres, laporkan. Karena pelayanan yang bersih hanya bisa terwujud jika kita semua ikut menjaga,” kata Seto. Kanal pengaduan itu ibarat jembatan yang menghubungkan harapan warga dengan komitmen lembaga. Setiap laporan yang masuk dicatat, diverifikasi, dan dijadikan bahan perbaikan. Bahkan, tidak jarang sebuah pengaduan sederhana mampu mengungkap celah yang selama ini tidak terpantau oleh atasan langsung. Dari situlah lahir sejumlah inovasi, seperti antrean online dan layanan jemput bola untuk lansia, yang lahir dari masukan warga.

Di balik layar, tim khusus bekerja dengan satu prinsip: setiap laporan adalah alarm yang harus segera direspons. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memastikan bahwa pelayanan esok hari lebih baik dari hari ini. “Transparansi itu menakutkan bagi yang tidak siap. Tapi bagi kami, justru menyenangkan karena menunjukkan bahwa kami bekerja sesuai amanat,” ujar salah seorang staf yang enggan disebut namanya.

Dari Warga, Untuk Warga

Kembali ke ruang tunggu yang sama, si ibu paruh baya akhirnya dipanggil ke loket. Proses yang ia bayangkan akan memakan waktu berjam-jam dan penuh drama, ternyata selesai hanya dalam waktu 45 menit. Tidak ada permintaan uang tambahan, tidak ada kode-kode aneh. Hanya senyum petugas yang berkata, “Berkas Ibu sudah lengkap, silakan cek kembali ya.” Ia beranjak keluar dengan rasa syukur yang membuncah. Di benaknya, pelayanan seperti ini adalah mimpi yang kini menjadi kenyataan. “Saya baru percaya kalau mengurus tanah bisa semudah ini. Biasanya suami yang urus karena takut digetok, eh ternyata sekarang bisa sendiri,” katanya sambil terkekeh.

Kisah serupa bukan hanya miliknya. Di grup-grup WhatsApp warga, cerita tentang layanan Kantah Tangsel yang bersih dan profesional mulai menggantikan keluhan-keluhan lama. Seorang pemuda yang baru pertama kali mengurus balik nama rumah warisan orang tuanya mengaku kaget karena tidak bertemu calo sama sekali. “Saya sudah siapkan uang lebih buat jaga-jaga, ternyata enggak kepakai. Malah jadi uang jajan anak,” candanya. Tawa kecil itu menyimpan makna besar: kepercayaan publik pada pelayanan pertanahan mulai pulih.

Perjalanan memang belum selesai. Masih ada segelintir oknum yang mencoba memanfaatkan kelengahan sistem. Namun, dengan sinergi antara komitmen pimpinan dan peran aktif masyarakat lewat kanal pengaduan, Kantah Tangsel optimistis bisa terus membudayakan pelayanan bebas pungli. Seperti yang sering diucapkan Seto, “Kami tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat adalah mitra kami dalam menjaga amanah ini.” Kini, setiap warga yang datang tidak hanya membawa dokumen, tapi juga harapan—bahwa pelayanan publik yang manusiawi, jujur, dan transparan bukanlah sekadar slogan di spanduk, melainkan napas dari setiap proses yang mereka jalani.

Baca juga:

• EST School Resmi Beroperasi, Angkat Mutu Pendidikan Indramayu
• SEA V-Cup 2026 Resmi Lahir, Turnamen Voli ASEAN Berevolusi