Jakarta — Yusril Tegaskan Aparat Penegak Hukum Wajib Jadi Teladan Moral

Beritaseputar.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum harus tampil sebagai teladan moral bagi masyarakat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan awak media di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Minggu (19/7/2026). Menurutnya, kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada integritas dan perilaku para penegaknya sehari-hari.

Yusril menjelaskan bahwa aparat penegak hukum adalah manusia pilihan yang mendapat kewenangan langsung dari negara untuk menegakkan aturan. Oleh karena itu, mereka harus menjadi contoh nyata dalam menaati norma hukum di tengah masyarakat. Tanpa keteladanan dari aparat, penegakan hukum akan kehilangan wibawa dan masyarakat tidak akan merasa terikat untuk patuh.

“Aparat penegak hukum harus lebih dulu memberi teladan kepada masyarakat dalam mematuhi dan menaati norma-norma hukum. Keteladanan aparat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Yusril.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat keras bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada bunyi pasal dan prosedur formal, melainkan juga pada martabat moral yang melekat pada para penegaknya. Yusril menekankan, jika aparat justru menampilkan perilaku yang bertentangan dengan hukum, maka efeknya akan merusak kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

“Kalau aparat penegak hukum bobrok, jangan berharap masyarakat patuh terhadap kaidah-kaidah hukum. Keteladanan aparat menjadi syarat utama terciptanya kepatuhan hukum dan kepercayaan publik,” ucapnya dengan nada tegas.

Moralitas dan Etika sebagai Pondasi Hukum Nasional

Lebih jauh, dalam kesempatan itu Yusril juga menguraikan bahwa pembangunan hukum tidak bisa dilepaskan dari landasan etika dan moralitas. Ia menyebut keterkaitan antara norma hukum, norma etik, dan nilai-nilai agama merupakan inti dari filsafat hukum yang tidak pernah dapat dipisahkan. Hal ini, menurutnya, sangat relevan bagi Indonesia sebagai bangsa yang religius.

“Hukum kita bangun, tetapi hukum itu harus dilandaskan kepada etika dan moralitas. Bagaimana kaitan norma hukum dengan norma etik, dan norma etik dengan ajaran agama, itu sangat penting,” ujarnya.

Yusril menambahkan bahwa cita-cita membangun hukum nasional harus membebaskan rakyat dari kejahatan, korupsi, penindasan, dan ketidakadilan. Penguatan karakter bangsa dan penanaman etika publik harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Ia mengajak semua elemen bangsa untuk terlibat dalam upaya ini, bukan hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata.

Poin Utama Pernyataan Menko Yusril

Dari pernyataan lengkap Menko Kumham Imipas, dapat dirangkum sejumlah poin penting yang menjadi penekanan:

• Keteladanan Aparat sebagai Syarat Utama — Tanpa contoh perilaku patuh hukum dari penegak hukum, kepatuhan masyarakat tidak akan terbentuk.
• Integritas Penegak Hukum Menentukan Kepercayaan Publik — Wibawa hukum bergantung pada sejauh mana polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan dapat dipercaya.
• Keterkaitan Hukum, Etika, dan Agama — Norma hukum harus mencerminkan moralitas yang hidup dalam masyarakat dan bersesuaian dengan nilai ketuhanan.
• Pembangunan Hukum Berbasis Karakter Bangsa — Reformasi hukum bukan hanya soal peraturan, melainkan juga menyangkut perbaikan mental dan etika kolektif.
• Kolaborasi Seluruh Elemen Bangsa — Membebaskan masyarakat dari kejahatan dan ketidakadilan bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama seluruh komponen bangsa.

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra ini muncul di tengah sorotan publik terhadap beberapa kasus yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang diduga melanggar hukum. Pesan tentang keteladanan dan integritas diharapkan dapat menjadi pemicu bagi instansi penegak hukum untuk terus melakukan perbaikan internal dan memperkuat pengawasan.

Pengamat hukum menilai, pernyataan tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di sektor penegakan hukum yang telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi di lapangan dan konsistensi dalam menindak aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

Dengan demikian, pesan Menko Kumham Imipas ini menjadi penegasan bahwa membangun sistem hukum yang adil dan dipercaya rakyat memerlukan pondasi moral yang kokoh dari para penegaknya sendiri. Tanpa itu, setiap upaya perbaikan regulasi akan sulit mencapai tujuan besarnya: keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.