DPR Dorong Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola MBG

Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendorong kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikannya secara tegas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut Zainul, setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk institusi sehingga pertanggungjawabannya juga harus bersifat kelembagaan, bukan pribadi individu. Pernyataan ini menjadi sorotan penting mengingat program MBG menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia dan tengah menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

Latar Belakang Pertemuan DPR dan BGN

Rapat Dengar Pendapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Program MBG yang selama ini menghadapi tantangan, mulai dari distribusi, kualitas menu, hingga konsistensi standar gizi. Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BGN menilai perlu ada penyegaran pendekatan dalam tata kelola organisasi, terutama pasca dinamika kepemimpinan di tubuh BGN.

Dalam forum tersebut, Zainul Munasichin menegaskan bahwa kepemimpinan baru BGN tidak boleh terjebak pada pola kerja berbasis figur pemimpin. Sebaliknya, seluruh kebijakan harus dilandaskan pada sistem yang melembaga agar keberlanjutannya terjamin, terlepas dari siapa pun yang memimpin di masa depan.

Pentingnya Perspektif Kelembagaan

Zainul menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan harus memiliki kesinambungan dan tidak bergantung pada individu tertentu. Dengan kata lain, pergantian pucuk pimpinan tidak boleh membuat program berhenti atau berubah drastis karena hanya mengandalkan satu figur.

"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul dalam RDP tersebut.

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur tersebut meminta jajaran pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan di lapangan. Ia menilai berbagai dinamika dalam pelaksanaan Program MBG membutuhkan ruang dialog dan kolaborasi, khususnya dengan para mitra pelaksana di daerah.

Kuliner Legendaris sebagai Inspirasi Tata Kelola

Dalam konteks memperkuat program nutrisi nasional, kekayaan kuliner legendaris Indonesia bisa menjadi referensi penting. Di Jakarta sendiri, terdapat banyak tempat makan legendaris yang telah bertahan puluhan tahun dengan menu-menu khas yang kaya gizi dan harga terjangkau.

Beberapa di antaranya antara lain Bubur Ayam Barito di Kebayoran Baru yang terkenal dengan tekstur kental dan topping berlimpah dengan harga terjangkau Rp 16 ribu hingga Rp 40 ribu per porsi. Ada pula Bakso Kumis Lapangan Blok S yang telah berdiri sejak 1970 dengan ciri khas bakso urat besar dan bumbu yang bisa diracik sendiri, dengan harga mulai dari Rp 10 ribu. Sementara Bakmi Boy didirikan oleh Bapak Adi pada 1963 dengan cabang pertamanya di Pasar Mayestik.

Keberhasilan tempat makan legendaris tersebut bertahan lintas generasi menjadi bukti bahwa resep institusional—bukan sekadar figur pemilik—yang membuat usaha kuliner tetap lestari. Prinsip yang sama, menurut Zainul, harus diterapkan dalam pengelolaan program MBG berskala nasional.

Analisis: Mengapa Kelembagaan Lebih Penting

Program MBG yang menyasar jutaan pelajar dan masyarakat rentan gizi di seluruh Indonesia membutuhkan sistem tata kelola yang kuat. Tanpa landasan kelembagaan yang solid, perubahan kepemimpinan berpotensi menimbulkan diskontinuitas dalam implementasi program.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Subagyo, menilai bahwa keberhasilan program sebesar MBG sangat bergantung pada tiga pilar utama: kepemimpinan visioner, kapasitas kelembagaan yang mumpuni, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

"Jika program hanya bergantung pada satu figur, maka saat figur tersebut berganti, program akan goyah. Sebaliknya, jika sudah melembaga, pergantian apapun tidak akan mengganggu keberjalanan program," kata Subagyo saat dimintai keterangan terpisah.

Rekomendasi Komisi IX untuk BGN

Berdasarkan RDP tersebut, Komisi IX DPR RI merekomendasikan beberapa hal strategis kepada BGN untuk memperkuat tata kelola kelembagaan:

1. Memperkuat sistem manajemen internal berbasis kelembagaan, bukan personal
2. Membangun dialog intensif dengan mitra pelaksana di lapangan
3. Menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap siklus kebijakan
4. Mengintegrasikan sistem data dan monitoring berbasis teknologi digital
5. Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan program

BGN sendiri sebelumnya telah menyerahkan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas 10 rekomendasi KPK untuk Program MBG. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memperbaiki tata kelola pasca berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada sosok pemimpin, melainkan pada sistem yang melembaga. Dengan pendekatan ini, program diharapkan mampu bertahan melampaui satu periode kepemimpinan dan menjadi bagian dari ekosistem nutrisi nasional yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, integrasi antara program MBG dengan kekayaan kuliner lokal—termasuk tempat makan legendaris yang telah teruji waktu—dapat menjadi strategi untuk memastikan keberagaman menu sekaligus kelestarian budaya makan Indonesia. Sinergi antara program pemerintah dan kekayaan kuliner nusantara diyakini akan memperkuat ekosistem gizi nasional dari hulu ke hilir.