JAKARTA — Purbaya Bantah Airlangga Soal Anggaran Rekening Rp 11 Triliun

Suasana Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, mendadak hangat. Silang pendapat antarpejabat publik kembali menjadi sorotan utama publik saat pembahasan rencana penyediaan anggaran program inklusi keuangan nasional skala masif.

Pejabat senior bidang keuangan, Purbaya, secara tegas membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk pembukaan 200 juta rekening bank baru bagi masyarakat.

Dalam keterangannya usai rapat kerja tersebut, Purbaya menekankan bahwa angka belasan triliun rupiah yang beredar di publik masih sebatas usulan awal dan belum mendapatkan persetujuan final dari pihak kementerian teknis maupun DPR RI.

"Anggaran untuk pembukaan 200 juta rekening itu belum final sama sekali. Angka Rp 11 triliun yang disampaikan sebelumnya masih dalam tahap perhitungan kasar dan harus melalui penyaringan ketat di Banggar," tegas Purbaya di hadapan para anggota dewan.

Silang Pendapat Anggaran Rekening Massal di DPR

Wacana pembukaan 200 juta rekening secara masif ini sejatinya dirancang untuk mempercepat tingkat inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memaparkan bahwa langkah ini merupakan terobosan besar agar bantuan sosial (bansos) dan akses perbankan digital dapat tersalurkan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Namun, besarnya angka Rp 11 triliun memicu gelombang pertanyaan dari para anggota parlemen. Banyak pihak menilai bahwa alokasi biaya yang cukup besar untuk pembuatan rekening baru membutuhkan transparansi yang sangat detail, mengingat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sedang mengutamakan efisiensi.

Analisis Skema dan Perhitungan Anggaran

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika perbedaan data ini, berikut adalah perbandingan estimasi anggaran yang tengah digodok oleh pemerintah dan parlemen:

Purbaya menambahkan bahwa audit mendalam atas kebutuhan operasional perbankan harus dilakukan sebelum mengambil keputusan akhir. Pembukaan rekening dalam skala ratusan juta unit tidak sekadar memindahkan angka, melainkan melibatkan perbankan Himbara (Himpunan Bank Negara) dan pihak swasta yang membutuhkan kepastian sistem keamanan data.

Uang Rakyat Harus Dikelola Secara Hati-hati

Isu efisiensi anggaran memang menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBN tahun ini. Para pengamat ekonomi menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan pagu anggaran yang fantastis tanpa didasari oleh analisis kelayakan yang rinci.

"Tujuan inklusi keuangan memang sangat mulia, tetapi dalam kondisi fiskal yang dinamis, setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan secara ketat dan efisien," ungkap salah satu analis ekonomi makro yang mengamati jalannya rapat parlemen.

Dengan adanya bantahan dari Purbaya ini, bola kini berada di tangan Banggar DPR RI untuk memutuskan apakah alokasi anggaran Rp 11 triliun tersebut akan dipangkas, disetujui sebagian, atau diajukan revisi total skema pelaksanaannya dalam rapat pleno mendatang.