Jakarta — Presiden Marah dan Bentak Menteri Ekonomi di Kediaman

Suasana kediaman pribadi Presiden di kawasan Menteng berubah menjadi ruang sidang darurat pada Selasa malam lalu. Presiden diketahui mengumpulkan seluruh jajaran menteri bidang ekonomi—mulai dari Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PUPR, hingga Menteri BUMN—dan memarahi mereka dengan suara lantang. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kemarahan itu dipicu oleh mandeknya realisasi anggaran proyek strategis nasional (PSN) yang hingga akhir kuartal pertama baru mencapai 37,4%, jauh dari target 62% yang diamanatkan dalam Rapat Kabinet sebelumnya. “Presiden sampai membentak, ‘Ini uang rakyat, bukan uang kalian! Kenapa tidak bisa jalan?’” ujar sumber tersebut menirukan ucapan Presiden.

Pertemuan mendadak itu berlangsung selama hampir tiga jam tanpa ponsel dan dokumen resmi, hanya data ringkas yang dipegang Presiden. Proyek yang menjadi sorotan utama adalah pembangunan pelabuhan hub di Kalimantan Utara, jalur kereta api Makassar–Parepare, dan bendungan multiguna di Nusa Tenggara Timur—semuanya adalah 10 PSN senilai total Rp 678 triliun yang diharapkan tuntas sebelum akhir masa jabatan. Penyerapan rendah terjadi karena lambatnya proses pengadaan lahan, tumpang-tindih regulasi antarkementerian, serta penundaan penerbitan surat jaminan oleh Kementerian Keuangan. Akibatnya, kontraktor menunda mobilisasi alat dan tenaga kerja, memicu efek domino pada serapan tenaga kerja lokal.

Kronologi dan Akar Masalah Anggaran Tersendat

Berdasarkan dokumen evaluasi internal yang bocor ke redaksi, masalah berawal sejak awal tahun ketika revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di tingkat kementerian teknis memakan waktu rata-rata 45 hari kerja, melampaui batas ketentuan 14 hari. Kementerian PUPR, misalnya, baru menerima pengesahan DIPA akhir Februari, padahal lelang proyek dijadwalkan pada Januari. Sumber lain menyebutkan, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan LKPP dalam penerbitan kontrak payung (framework contract) tersendat karena perbedaan interpretasi aturan. “Surat edaran Menteri Keuangan tentang cash management berbenturan dengan Permen LKPP, ujungnya semua menunggu,” kata seorang pejabat eselon I.

Di sisi lain, ruang fiskal yang sempit akibat pembayaran subsidi energi dan bunga utang membuat Kementerian Keuangan memprioritaskan belanja rutin, bukan belanja modal. Data sementara menunjukkan, dari pagu belanja modal Rp 910 triliun dalam APBN 2025, baru Rp 340 triliun yang telah dicairkan per Maret 2026. Padahal, proyek strategis umumnya memerlukan pencairan front-loading agar tidak terhambat musim hujan.

Analisis Penyerapan Anggaran per Kementerian

Untuk melihat sebaran keterlambatan, berikut perbandingan penyerapan anggaran proyek strategis di bawah tiga kementerian utama hingga akhir Maret 2026:

Data ini memperlihatkan bahwa masalah tidak terpusat di satu lembaga, melainkan sistemik—mulai dari planning hingga eksekusi. Kemarahan Presiden diyakini sebagai upaya memecah kebuntuan koordinasi yang selama ini hanya berputar di rapat-rapat formal tanpa keputusan.

Dampak dan Respons Pasar

Setelah kabar bentakan Presiden merebak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini sempat terkoreksi 1,2% sebelum menguat kembali, menandakan investor mencermati konsistensi pengelolaan fiskal. Sementara itu, rupiah menguat tipis ke level Rp15.750 per dolar AS, didorong ekspektasi percepatan belanja infrastruktur. “Ini sinyal positif bahwa Presiden tidak mentoleransi inersia birokrasi. Tapi pasar butuh bukti konkret dalam 30 hari ke depan,” ujar Dr. Andry Satrio, Ekonom Senior Lembaga Riset Ekonomi-Policy (LSPR). Andry menambahkan, jika penyerapan membaik dalam dua minggu pasca-insiden, realisasi PSN bisa kembali ke jalur dan menyumbang hingga 0,7% pada pertumbuhan PDB kuartal II.

Namun, ada pula yang skeptis. “Bentakan saja tidak cukup kalau tidak diikuti sanksi tegas bagi pejabat yang mangkir dari timeline. Budaya wait-and-see sudah terlalu mengakar,” komentar Rini Kartika, pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada. Ia merujuk pada tiga proyek terbaru yang molor hingga 18 bulan tanpa konsekuensi berarti bagi penanggung jawabnya.

Langkah Perbaikan Darurat

Menindaklanjuti insiden tersebut, Presiden langsung menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2026 yang memangkas rantai birokrasi pada PSN. Isinya antara lain: (1) anggaran PSN langsung dikuasai Kantor Staf Presiden (KSP) dengan mekanisme monitoring harian, (2) semua satuan kerja dilarang merevisi DIPA yang menghambat lelang, dan (3) pembentukan Satgas Khusus di bawah Jaksa Agung untuk mengawasi dan menindak unsur mal-administrasi. Menteri Sekretaris Negara membenarkan bahwa seluruh menteri ekonomi telah menandatangani komitmen pribadi di hadapan Presiden untuk merealisasikan target kuartal II minimal 78%.

Langkah ini disambut kalangan pengusaha konstruksi. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) menyatakan, kepastian jadwal dan jaminan pembayaran lebih penting daripada insentif fiskal. “Kami siap bekerja 24 jam asal kontrak jelas dan uangnya pasti turun,” kata Ketua Umum Gapensi, H. Rustam Effendi.

Kini publik menanti apakah kemarahan di kediaman pribadi itu benar-benar mampu membalikkan tren penyerapan anggaran yang kian terseok. Pekan depan, KSP akan merilis dashboard publik untuk memantau kemajuan harian tiap PSN—langkah transparansi yang diharapkan memutus kebiasaan birokrasi menyembunyikan data buruk di balik laporan triwulanan yang tebal. Bila gagal lagi, bukan tidak mungkin reshuffle menteri ekonomi akan menjadi babak selanjutnya.