rina-wulandari
Kawasan Jakarta Pusat mendadak dipadati oleh gelombang kedatangan aliansi masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu. Berlayar jauh dari daerah asal mereka di Jawa Barat, ratusan warga ini sengaja merangsek ke ibu kota untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan mereka terkait jalannya roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Titik aksi unjuk rasa terbagi di dua lokasi strategis, yakni kawasan historis Patung Kuda Monas hingga area depan Gedung DPR RI Senayan. Kedatangan massa ini membawa misi besar: menarik perhatian para wakil rakyat di tingkat pusat agar mau meninjau kembali kondisi kepemimpinan dan birokrasi yang dinilai sedang tidak baik-baik saja di daerah mereka.
Gelombang Kekecewaan Diboyong Hingga ke Senayan
Langkah ekstrem mendatangi ibu kota ini diambil bukan tanpa alasan. Perwakilan massa menyampaikan bahwa berbagai jalur dialog di tingkat lokal dirasa sudah tidak lagi efektif untuk menampung jeritan hati masyarakat. Oleh karena itu, memboyong isu daerah ke tingkat nasional dianggap sebagai jalan terbaik untuk membuka mata para pemangku kebijakan pusat.
Dengan memboyong spanduk, poster, dan pengeras suara, massa bergantian menyampaikan orasi di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka menyoroti stagnasi pembangunan, isu transparansi anggaran, hingga efektivitas kinerja aparatur sipil negara yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Bandung Barat.
"Kami datang jauh-jauh dari Bandung Barat ke Senayan bukan untuk sekadar bersenang-senang, melainkan demi menyuarakan aspirasi masyarakat yang merindukan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro-rakyat," tegas salah satu orator aksi di sela-sela orasinya di depan Kompleks Parlemen.
Evaluasi Kinerja Sekda Jadi Sorotan Utama
Dari sekian banyak poin yang disuarakan, desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat menjadi isu paling krusial. Posisi Sekda sebagai panglima tertinggi birokrasi dinilai sangat menentukan arah kebijakan eksekutif dan kualitas pelayanan publik.
Massa menilai bahwa diperlukan langkah tegas untuk meninjau kembali peran dan pencapaian Sekda KBB saat ini. Pengawasan dan penilaian yang objektif diharapkan mampu membenahi ritme kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Berikut adalah poin-poin utama tuntutan massa Bandung Barat Bersatu:
- Evaluasi Total Kinerja Sekda: Mendorong adanya audit dan penilaian kinerja secara transparan terhadap jajaran birokrasi tertinggi di Kabupaten Bandung Barat.
- Transparansi Tata Kelola Anggaran: Menuntut keterbukaan publik mengenai alokasi dan pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB.
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Mendesak penyelesaian berbagai proyek jalan dan fasilitas umum yang terhambat di beberapa wilayah kecamatan.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Meminta perbaikan efisiensi birokrasi agar pelayanan administrasi masyarakat dapat berjalan cepat tanpa hambatan.
Desakan Kepada Pemerintah Pusat dan Kementerian Terkait
Tidak hanya menyasar legislator di DPR RI, aliansi Bandung Barat Bersatu juga meminta perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut mereka, intervensi pengawasan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memastikan dinamika politik dan pemerintahan lokal tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kondisi Kabupaten Bandung Barat yang terus menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir membuat warga semakin kritis. Pergerakan ini disebut sebagai langkah awal dari rangkaian perjuangan warga dalam mengawal arah pembangunan daerah agar tidak semakin melenceng dari cita-cita pemekaran wilayah tersebut.
Massa berharap DPR RI dapat merespons aksi ini secara konkret, salah satunya dengan memanggil pihak-pihak terkait dari Pemkab Bandung Barat untuk dimintai keterangan. Warga menginginkan adanya perubahan nyata demi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, bersih, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.
Comments (0)