Menteri Wihaji: Penyaluran MBG 3B Indramayu Capai 90 Persen

Kabar gembira datang dari program pemenuhan gizi nasional di daerah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, penyaluran bantuan gizi spesifik ini telah berjalan sangat progresif dengan capaian rata-rata menyentuh 80 hingga 90 persen.

Program MBG 3B sendiri merupakan intervensi gizi strategis yang menyasar tiga kelompok rentan utama, yakni Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), serta Balita non-PAUD. Keberhasilan distribusi ini tidak lepas dari kerja keras ribuan kader pendamping yang bergerak langsung dari pintu ke pintu warga.

Mandat Baru untuk Ribuan Kader Pendamping Keluarga

Dalam agenda Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Indramayu, Wihaji menerangkan bahwa pemerintah telah mengoptimalkan peran kader lokal melalui payung hukum regulasi terbaru. Hampir 4.000 kader TPK di seluruh pelosok Indramayu kini memegang peranan krusial sebagai garda terdepan distribusi makanan bergizi.

“Di Indramayu hampir ada 4.000-an Tim Pendamping Keluarga yang hari ini mendapat tugas baru berdasarkan Perpres Nomor 115. Kita diminta untuk mendayagunakan para Tim Pendamping Keluarga untuk mendistribusikan MBG 3B,” tegas Wihaji saat ditemui usai acara.

Kronologi dan Alur Distribusi MBG 3B di Lapangan

Penyaluran makanan bergizi bagi kelompok 3B dijalankan melalui koordinasi terstruktur agar bantuan tepat sasaran dan terjaga kualitasnya. Berikut adalah tahapan pelaksanaan yang berlangsung di lapangan:

1. Pemutakhiran Data Sasaran: Kader TPK melakukan verifikasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tingkat rukun tetangga dan desa.
2. Koordinasi dengan Dapur Gizi: Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan paket makanan bernutrisi seimbang sesuai standar kesehatan keluarga.
3. Distribusi Langsung (Door to Door): Kader TPK mengantarkan paket MBG langsung ke kediaman penerima manfaat untuk memastikan asupan benar-benar dikonsumsi sasaran.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Kader mencatat perkembangan status gizi balita dan kesehatan ibu untuk dilaporkan secara berkala ke sistem BKKBN.

Evaluasi Menyeluruh: Memacu SPPG yang Belum Optimal

Meski sebagian besar titik menunjukkan performa memuaskan, Wihaji menegaskan bahwa evaluasi ketat tetap berjalan. Pihak kementerian terus menyisir wilayah serta unit SPPG yang distribusinya masih belum maksimal agar seluruh target sasaran dapat terlayani secara merata tanpa terkecuali.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berkomitmen untuk segera menuntaskan kendala operasional yang dihadapi sebagian kecil SPPG tersebut. Beberapa langkah akselerasi yang disiapkan antara lain:

• Mengidentifikasi kendala logistik dan rantai pasok pada unit SPPG yang belum beroperasi penuh.
• Meningkatkan sinergi teknis antara kader TPK, perangkat desa, dan penyedia makanan lokal.
• Menjamin kualitas higienitas serta komposisi gizi makanan yang disalurkan tetap memenuhi standar tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu.

“Alhamdulillah lebih dari separuh sudah jalan, bahkan rata-rata sudah 80-90 persen. Ada beberapa yang belum, karena itu nanti yang belum akan kita tindak lanjuti, SPPG mana yang belum,” pungkas Wihaji.

Melalui pengawalan ketat dan keterlibatan aktif kader TPK, penyaluran MBG 3B di Indramayu ini diharapkan menjadi percontohan sukses pencegahan stunting terintegrasi di tingkat daerah.