Iran Klaim AS Sepakat Cairkan Aset Rp 214 Triliun yang Dibekukan

Ketua Parlemen Iran yang juga menjabat sebagai kepala negosiator utama negara tersebut, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyampaikan klaim mengejutkan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan. Nilai total aset yang dimaksud mencapai US$ 12 miliar atau setara dengan Rp 214,2 triliun.

Pernyataan ini disampaikan Ghalibaf menyusul rampungnya serangkaian pembicaraan teknis antara delegasi Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Swiss. Ia menegaskan bahwa kesepakatan pencairan aset tersebut merupakan hasil langsung dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang lebih luas antara Teheran dan Washington.

"Kesepakatan ini secara resmi telah ditandatangani dalam pertemuan teknis di Swiss pada hari Senin (22/6)," ujar Ghalibaf dalam keterangannya.

Ghalibaf menjelaskan bahwa pembicaraan yang berlangsung intensif tersebut berhasil menyelesaikan berbagai rincian teknis terkait mekanisme pencairan dana. Dana sebesar US$ 12 miliar itu selama ini tersimpan di sejumlah bank internasional dan tidak dapat diakses oleh Iran akibat sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Washington.

Jika klaim ini benar, pencairan aset tersebut akan menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara yang telah membeku selama beberapa dekade. Iran selama ini menghadapi tekanan ekonomi berat akibat pembekuan aset dan sanksi internasional yang membatasi aksesnya terhadap sistem keuangan global.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi resmi atas klaim yang disampaikan oleh Ghalibaf. Sejumlah pengamat menilai bahwa pengumuman sepihak dari pihak Iran ini perlu diverifikasi keabsahannya, mengingat proses normalisasi hubungan kedua negara masih menyisakan banyak poin sensitif yang belum terselesaikan.

Nota kesepahaman yang menjadi dasar klaim pencairan aset ini diyakini mencakup beberapa bidang kerja sama, meskipun rincian pastinya belum diungkapkan ke publik. Pertemuan di Swiss tersebut dikabarkan merupakan kelanjutan dari serangkaian dialog tidak langsung yang dimediasi oleh pihak ketiga.

Informasi selengkapnya mengenai perkembangan ini dapat diikuti melalui laporan Beritaseputar.com.