Heni Hamidah Ungkap Strategi Baru Pelindungan WNI di Luar Negeri

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah menggelar pertemuan dengan awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan capaian terbaru serta strategi inovatif Kemenlu dalam memberikan perlindungan kepada sekitar 4,6 juta WNI yang tersebar di lebih dari 120 negara.

“Kami terus berupaya menghadirkan perlindungan maksimal bagi setiap WNI di manapun berada, terutama di tengah situasi global yang semakin kompleks,” ujar Heni membuka dialog.

Respons Cepat di Wilayah Konflik

Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan tim PWNI mengevakuasi 127 WNI dari wilayah Khartoum, Sudan, yang kembali memanas pada Juni lalu. Operasi Sandya Duta tersebut melibatkan koordinasi intensif dengan negara transit seperti Mesir dan Arab Saudi. Tim berhasil memindahkan para WNI ke tempat aman dalam waktu kurang dari 72 jam sejak eskalasi, termasuk 23 anak dan 7 lansia.

“Tantangan terbesar adalah menjamin akses dan keamanan di tengah ceasefire yang rapuh. Kami bekerja sama dengan Palang Merah Internasional dan PBB untuk memastikan jalur evakuasi aman,” jelas Heni.

Tidak hanya itu, Kemenlu juga mencatat peningkatan kasus WNI yang menjadi korban penipuan online scam syndicates di kawasan Asia Tenggara. Dalam semester pertama 2026, telah ditangani 298 kasus dengan 182 orang berhasil dipulangkan. Untuk itu, Kemenlu memperkuat kerja sama dengan Interpol dan kepolisian negara setempat.

Inovasi Layanan Digital: SafeTravel 2.0

Merespons kebutuhan pelindungan yang makin dinamis, Kemenlu meluncurkan portal SafeTravel 2.0 yang terintegrasi dengan aplikasi e-Consular. Platform ini memungkinkan WNI mendaftarkan perjalanan, melaporkan situasi darurat, dan mengakses informasi real-time mengenai daerah rawan konflik, bencana alam, hingga status pandemi.

• Pendaftaran perjalanan wajib bagi WNI yang akan menetap atau bekerja di luar negeri lebih dari 30 hari.
• Tombol darurat yang langsung terhubung ke KBRI/KJRI terdekat dan pusat krisis Kemenlu.
• Layanan chatbot berbasis AI untuk konsultasi awal kasus keimigrasian dan pidana ringan.
• Peta interaktif risiko global yang diperbarui setiap 6 jam oleh tim analis.

“Digitalisasi ini adalah lompatan besar. Sekarang WNI bisa mendapat bantuan hanya dengan satu sentuhan, di mana pun mereka berada, kapan pun,” tambah Heni sambil menunjukkan demo aplikasi di depan wartawan.

Sejak diluncurkan Januari lalu, SafeTravel 2.0 telah diunduh lebih dari 800.000 kali dan mencatat 15.000 laporan kasus yang ditangani secara end-to-end melalui sistem.

Kolaborasi Internasional dan Peningkatan SDM

Di level diplomatik, Kemenlu gencar menjalin MoU bilateral dengan negara-negara tujuan utama seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Australia. Fokus MoU meliputi penempatan pekerja migran yang aman, akses peradilan yang adil, serta mekanisme pemulangan bagi WNI bermasalah. Saat ini, negosiasi dengan pemerintah Taiwan untuk perluasan perlindungan pekerja domestik tengah memasuki tahap final.

Secara internal, Kemenlu juga menggandeng 14 perguruan tinggi untuk program magang dan rekrutmen diplomat muda yang akan ditempatkan di pos-pos rawan. Pelatihan khusus negosiasi sandera, manajemen krisis, dan bahasa daerah setempat menjadi bagian dari kurikulum baru yang mulai diterapkan.

“Kami tidak hanya butuh diplomat yang pintar berbahasa, tetapi juga yang paham medan dan punya ketahanan mental tinggi,” ujar Heni. “Tahun ini kami akan merekrut 200 diplomat baru dan menugaskan 50 di antaranya di pos pelindungan prioritas.”

Dalam sesi tanya jawab, ia juga menyampaikan bahwa anggaran pelindungan WNI pada APBN 2026 naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp1,2 triliun. Angka tersebut akan dialokasikan untuk operasi evakuasi darurat, peningkatan fasilitas shelter di KBRI, dan bantuan hukum.

Dengan strategi multidimensi ini, Kemenlu berharap seluruh WNI dapat merasakan kehadiran negara secara nyata, di mana pun mereka berada.