Hakim AS Temukan Trump Langgar Putusan soal Aturan Surat Suara

BOSTON — Seorang hakim federal di Massachusetts menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump telah melanggar perintah pengadilan terkait aturan baru surat suara pos yang tengah digodok administrasinya. Putusan yang dibacakan Selasa ini menegaskan bahwa pihak White House tidak boleh bersembunyi di balik dalih ketidakpahaman atas cakupan amanat pengadilan.

Hakim Distrik Federal Amerika Serikat Indira Talwani secara tegas menulis dalam berkas lima halaman bahwa para tergugat tidak dapat berdalih salah paham mengenai lingkup putusan yang telah dikeluarkannya sebelumnya. Menurutnya, langkah administrasi Trump yang memfinalisasi aturan overhaul surat suara pos jelas-jelas bertentangan dengan injeksi nasional yang masih berlaku sampai hari ini.

Inti Putusan Pengadilan

"Para tergugat tidak dapat mengklaim bahwa mereka salah memahami lingkup perintah pengadilan," tulis Hakim Talwani dalam berkas resminya pada Selasa sore. Kalimat itu menjadi fondasi dari temuan bahwa pemerintahan Trump benar-benar melanggar preliminary injunction atau penetapan awal yang melarang segala perubahan drastis terhadap mekanisme suara lewat pos.

"Meskipun para tergugat bersikeras bahwa 'Amerika Serikat menjalankan kewajibannya untuk mematuhi perintah pengadilan dengan sangat serius,' pengadilan menemukan bahwa tergugat telah melanggar penetapan awal dalam perkara ini."

Temuan tersebut lahir dari gugatan darurat yang diajukan oleh League of Women Voters of Massachusetts, organisasi pemilih nonpartisan yang meminta Talwani menegakkan putusan lamanya. Organisasi ini menilai finalisasi aturan baru oleh administrasi merupakan pelanggaran nyata yang harus direspons cepat oleh pengadilan, mengingat Pemilu Paruh Waktu 2026 semakin dekat.

Perlu dicatat, injeksi nasional yang dikeluarkan pengadilan memuat dua larangan pokok. Pertama, pemerintahan Trump dilarang mengarahkan Dinas Pos Amerika Serikat atau USPS untuk menolak surat suara yang tidak sesuai dengan persyaratan desain baru sampai setelah pemilu paruh waktu 2026 usai. Kedua, administrasi dilarang memulai maupun menyelesaikan proses rulemaking untuk menerapkan kriteria baru tersebut.

Apa Arti Putusan Ini bagi Pemilu 2026

Meskipun dianggap melanggar perintah pengadilan, administrasi Trump tetap mendapatkan satu ruang gerak: mereka boleh menerbitkan aturan tersebut pada hari Rabu. Namun demikian, USPS tetap dilarang keras melakukan perubahan dramatis terhadap surat suara pos yang berpotensi mengganggu jutaan pemilih yang bergantung pada jalur pos untuk mencoblos.

Situasi ini menciptakan kondisi hukum yang unik. Aturan bisa saja terbit di atas kertas, tetapi implementasinya beku total. Bagi pegiat pemantau pemilu, konfigurasi seperti ini adalah kemenangan bagi kelompok pemilih yang khawatir suara mereka dibuang hanya karena masalah teknis desain amplop.

Konteks Sengketa Hukum Surat Suara

Pertarungan hukum ini bukan hal baru. Sejak awal, rencana overhauling aturan surat suara pos oleh administrasi Trump menuai keberatan tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai persyaratan desain baru berisiko menambah jumlah suara ditolak, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah terpencil yang sangat bergantung pada layanan pos.

Injeksi nasional semacam ini jarang terjadi dan menunjukkan betapa seriusnya pengadilan melihat potensi kerugian tak tergantung bagi pemilih, ujar seorang analis hukum pemilu yang dimintai tanggapannya. Menurutnya, putusan Selasa memperkuat prinsip bahwa tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang berdiri di atas perintah yudikatif.

• Putusan Selasa: Pengadilan menemukan administrasi Trump melanggar preliminary injunction secara langsung.
• Ruang terbatas: Aturan boleh diterbitkan Rabu, namun tanpa kekuatan implementasi di USPS.
• Jangka waktu perlindungan: Larangan berlaku hingga Pemilu Paruh Waktu 2026 selesai.
• Penggugat: League of Women Voters of Massachusetts memicu penegakan putusan lewat mosi darurat.

Sampai berita ini disusun, Gedung Putih belum memberikan respons resmi atas temuan pelanggaran tersebut. Yang pasti, keputusan Hakim Talwani menjadi rem penting yang menjaga sistem suara pos tetap stabil menjelang kontestasi politik besar tahun depan di Amerika Serikat.