DPRD Medan Minta APBD 2027 Kembali untuk Rakyat

Gedung DPRD Kota Medan menjadi pusat perhatian pada Senin (5/10/2026), ketika Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen itu berlangsung khidmat, sekaligus penuh tensi politik yang konstruktif.

Fraksi Minta Anggaran Bukan Sekadar Angka

Dalam pandangan umumnya, para anggota dewan sepakat menegaskan satu prinsip dasar: APBD 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata. Pernyataan ini menjadi nada dominan yang menggema sepanjang paripurna.

Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan langsung oleh Dame Dumasari Hutagalung, menekankan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka administratif, melainkan uang rakyat yang harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan dan pembangunan. Posisi ini sekaligus menjadi teguran halus agar pemerintah kota tidak kehilangan arah dalam mengelola keuangan daerah.

"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah," tegas Dame Dumasari Hutagalung mewakili Fraksi Gerindra.

Pernyataan tegas tersebut menggambarkan kekhawatiran dewan terhadap pola belanja yang selama ini kerap dinilai lebih mengutamakan serapan angka dibanding dampak nyata di lapangan.

Tuntutan Transparansi Setiap OPD

Gerindra meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menjelaskan penggunaan anggaran, output, serta manfaatnya bagi masyarakat. Tuntutan ini bukan tanpa alasan, mengingat selama ini sejumlah program pemerintah kota sulit diukur secara konkret.

Selain itu, evaluasi juga diminta dilakukan terhadap belanja seremonial dan program-program yang manfaatnya sulit dirasakan warga. Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah sektor prioritas yang menjadi persoalan klasik warga Medan, antara lain:

• Penanganan banjir yang masih menjadi keluhan rutin setiap musim hujan
• Pemberantasan kemiskinan di wilayah pesisir dan kota tua
• Pendidikan dan kesehatan yang menuntut pemerataan layanan
• BRT Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) yang belum optimal beroperasi

Kepala daerah diminta mengukur keberhasilan program dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran yang terlihat menggembirakan di atas kertas.

APBD sebagai Cermin Prioritas Kota

Secara politis, paripurna ini menjadi momen penting karena menandai awal proses pembahasan anggaran tahunan Kota Medan. Momentum ini menjadi ujian komitmen eksekutif dan legislatif dalam menerjemahkan janji pembangunan menjadi alokasi dana yang terukur.

Berikut ringkasan fokus utama yang memantul dalam pandangan fraksi:

Kehadiran Wali Kota Rico Waas dalam paripurna ini menunjukkan keseriusan eksekutif untuk menjalin komunikasi dengan legislatif. Namun, publik tentu menunggu bukti: apakah APBD 2027 benar-benar akan kembali ke rakyat, atau sekadar retorika politik di ruang sidang.