Herman Suherman: Profil dan Kinerja Bupati Cianjur

Herman Suherman: Profil dan Kinerja Bupati Cianjur

Herman Suherman, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjabat sebagai Bupati Cianjur sejak 26 April 2021. Ia sebelumnya mendampingi Irvan Rivano Muchtar sebagai Wakil Bupati Cianjur periode 2016–2021. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Cianjur menghadapi ujian terberat dalam sejarah modern daerah ini: gempa bumi magnitudo 5,6 yang mengguncang pada 21 November 2022, yang menewaskan lebih dari 600 orang dan merusak puluhan ribu bangunan. Herman Suherman kemudian memimpin proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi sambil tetap menjalankan program pembangunan jangka menengah daerah. Profil ini mengulas latar belakang, rekam jejak, program unggulan, serta tantangan yang ia hadapi sepanjang masa jabatan.

Profil dan Latar Belakang

Herman Suherman lahir di Cianjur pada 13 November 1967. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Pemerintahan dan meraih gelar Magister Administrasi Publik. Karier politiknya terbentuk di akar rumput sebagai kader PDIP. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur selama dua periode, sejak 2009 hingga 2015, sebelum akhirnya dipercaya mendampingi Bupati Irvan Rivano Muchtar sebagai Wakil Bupati Cianjur periode 2016–2021. Pada Pilkada 2020, Herman Suherman maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Tb. Mulyana Syahrudin. Pasangan ini memenangi kontestasi dengan perolehan suara di atas 50 persen dan dilantik pada 26 April 2021. Sebagai pemimpin daerah, ia dikenal dengan pendekatan yang dekat dengan warga, sering turun langsung ke lapangan, terutama saat menangani bencana alam yang kerap melanda Cianjur.

Program Unggulan dan Kinerja

Di bawah kepemimpinan Herman Suherman, dua poros utama kebijakan yang paling menonjol adalah percepatan rekonstruksi pascagempa dan peningkatan layanan dasar kesehatan. Gempa bumi Cianjur 2022 menghancurkan lebih dari 67.000 unit rumah, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran rekonstruksi senilai lebih dari Rp10 triliun melalui kebijakan relokasi dan pembangunan hunian tetap (huntap) tahan gempa. Herman Suherman mengawal langsung distribusi stimulan dan pembangunan huntap, termasuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga awal 2026, tercatat lebih dari 6.200 unit hunian tetap telah terbangun di sembilan kecamatan terdampak, sementara ribuan rumah lainnya direhabilitasi melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Progres ini menjadikan Cianjur sebagai salah satu daerah dengan pemulihan pascabencana paling cepat di Pulau Jawa dalam dua dekade terakhir. Di bidang kesehatan, Herman Suherman melanjutkan dan memperkuat program “Cianjur Sehat” yang menekankan pada akses layanan primer. Selama periode 2022–2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan alokasi anggaran kesehatan rata-rata sebesar 17 persen per tahun. Hal ini antara lain digunakan untuk membangun kembali dan merevitalisasi 28 puskesmas yang rusak akibat gempa, menyediakan ambulans desa di seluruh kecamatan, serta mengintegrasikan program penurunan stunting yang akhirnya mencatat penurunan prevalensi dari 32,3 persen pada 2022 menjadi 21,8 persen pada akhir 2025. Selain itu, layanan administrasi kependudukan dan perizinan didorong secara digital melalui aplikasi “Cianjur Digital Melayani” (Cidila), yang berhasil memangkas waktu pengurusan izin mikro dan kecil hingga menjadi maksimal tiga hari kerja.

Tantangan dan Kontroversi

Tantangan paling berat yang dihadapi Herman Suherman adalah gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tahun kedua masa jabatannya. Bencana ini memicu pengungsian massal, krisis logistik, serta tekanan fiskal daerah yang seketika naik tajam karena belanja darurat. Pemerintah kabupaten sempat dikritik publik dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat karena dianggap lamban dalam mendistribusikan bantuan pada pekan awal tanggap darurat, dengan keluhan masih adanya desa terisolasi yang tak tersentuh bantuan hingga hari ketujuh. Herman Suherman secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan menyebut kendala teknis di lapangan sebagai penyebab utama. Selain bencana, kebijakan penataan kembali permukiman pascabencana juga memicu friksi. Beberapa kelompok warga menolak relokasi ke huntap karena dianggap jauh dari lahan pertanian dan sumber mata pencarian. Meski demikian, pemerintah kabupaten mengklaim bahwa lebih dari 90 persen warga terdampak akhirnya menerima skema relokasi setelah melalui proses sosialisasi dan mediasi. Pada tataran politik, hubungan harmonis antara eksekutif dan DPRD sempat diuji saat pembahasan revisi beberapa peraturan daerah strategis, tetapi tidak sampai mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Secara umum, masyarakat menilai Herman Suherman mampu bertahan dan tetap menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi krisis yang berkepanjangan.