BUMN Kelola Kawasan Industri Garam di Rote Ndao NTT untuk Percepat Swasembada

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggandeng BUMN PT Garam (Persero) untuk mempercepat pencapaian swasembada garam nasional melalui pengelolaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memaksimalkan potensi produksi garam dalam negeri, sekaligus mengejar target kemandirian pangan strategis.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dan Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (2/7) lalu. Melalui kolaborasi ini, kedua pihak akan bersinergi dalam pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan K-SIGN, sehingga dapat dikelola secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Swasembada Garam Lewat Sinergi BUMN dan KKP

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, optimistis dengan masuknya PT Garam sebagai BUMN yang memiliki pengalaman panjang di industri pergaraman, sentra industri garam di Rote Ndao akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional. "Dengan dukungan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis program K-SIGN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional yang mampu mendukung percepatan swasembada garam," ujar Koswara dalam keterangan resminya, dikutip media kami, Minggu (5/7/2026).

Kawasan K-SIGN di Rote Ndao memiliki potensi besar karena didukung oleh kondisi geografis dan iklim yang ideal untuk produksi garam. Dengan dikelola oleh PT Garam, diharapkan kawasan tersebut tak hanya menghasilkan garam konsumsi, tetapi juga garam industri yang selama ini masih banyak diimpor. Rincian pelaksanaan kerja sama, termasuk pembagian peran dan investasi yang dibutuhkan, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun setelah penandatanganan kesepakatan ini.

Langkah ini sejalan dengan program prioritas KKP yang terus mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. Di samping K-SIGN, KKP juga mempercepat pembangunan kampung nelayan dan kawasan tambak udang sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi pesisir terintegrasi. Kehadiran PT Garam diharapkan mampu memperkuat rantai pasok garam nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan membuka lapangan kerja di wilayah timur Indonesia.

"Kolaborasi ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri garam yang modern dan berdaya saing," tambah Koswara.

Dengan pengalaman PT Garam yang membentang puluhan tahun, manajemen kawasan industri garam di NTT diproyeksikan akan mengadopsi teknologi terkini dan praktik tata kelola yang baik. Target swasembada garam yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat tercapai lebih cepat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mampu memenuhi kebutuhan garam dari sumber daya sendiri.