Wacana Pemekaran Provinsi Berisiko Perburuk Tata Kelola dan Layanan Publik

Wacana pembentukan provinsi baru kerap digulirkan sebagai jimat ampuh untuk mengakhiri ketimpangan ekonomi dan merombak tata kelola pemerintahan yang buruk. Solusi ini selalu dijual kepada publik yang sudah lelah dengan minimnya kualitas layanan dasar. Namun, benarkah memecah wilayah menjadi unit-unit administrasi yang lebih kecil akan otomatis menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi yang lambat atau perbaikan fasilitas umum?

Berdasarkan penelusuran riset global dan pandangan para pakar reformasi tata negara, gagasan tersebut justru mendapat penolakan tajam. Pemekaran wilayah dinilai tidak menyentuh akar masalah. Penataan negara yang sehat membutuhkan kebijakan pertumbuhan yang tepat serta desentralisasi wewenang ke tingkat lokal, bukan sekadar membagi peta wilayah menjadi potongan-potongan baru.

1. Ilusi Kemajuan dan Kemunduran Tata Kelola

Kondisi reformasi di banyak negara berkembang sering kali diibaratkan seperti cerita klasik Lewis Carroll dalam Through the Looking-Glass: seseorang harus berlari kencang hanya untuk tetap berada di tempat yang sama, dan harus berlari dua kali lebih cepat jika ingin berpindah tempat. Ketika negara-negara tetangga berlari cepat menciptakan keajaiban abad ke-21, banyak penguasa justru masih mengejar fatamorgana abad ke-19.

Para ilmuwan politik menilai bahwa janji manis pemekaran provinsi sering kali hanyalah pengalihan isu dari kegagalan pembuatan kebijakan mendasar. Pemaksaan pemekaran tanpa kesiapan struktur justru memperlambat mobilitas pembangunan nasional.

2. Kronologi Temuan Riset: Membagi vs Menguatkan Lokal

Dalam menguji efektivitas pembentukan daerah otonom baru, riset menunjukkan perbedaan mendasar antara membagi wilayah (divide) dan mendesentralisasikan kekuasaan (devolve):

1. Fragmentasi Kebijakan: Pembentukan provinsi baru cenderung menciptakan lapisan patronase birokrasi baru yang korup. Hal ini memecah belah koordinasi kebijakan di area-area kecil dan menjaga kualitas layanan publik tetap rendah.
2. Tugas Utama Provinsi yang Terabaikan: Secara ideal, pemerintah tingkat provinsi harus berfokus pada perumusan kebijakan makro dan proyek infrastruktur skala besar. Namun, kenyataannya provinsi baru sering kali malah sibuk mengambil alih kontrol layanan lokal yang seharusnya diurus pemerintah daerah tingkat bawah.
3. Solusi Desentralisasi Hakiki: Mengalirkan kewenangan dan anggaran langsung ke tingkat pemerintahan paling bawah (kabupaten/kota/desa) terbukti lebih menjamin keselarasan kebijakan dan efisiensi layanan publik.

"Menambah unit provinsi baru tanpa reformasi sistemik hanya akan memperbanyak sarang patronase politik baru, tanpa pernah menyentuh perbaikan kualitas hidup warga di tingkat tapak."

3. Alasan Ancaman Berdasarkan Indeks Negara Rentan

Jika riset ilmiah memberikan penolakan secara teoritis, maka praktik empiris global memberikan sinyal bahaya yang nyata. Data dari Fragile States Index (Indeks Negara Rentan) menunjukkan pola yang sangat mengkhawatirkan terkait kebijakan pemekaran wilayah yang terburu-buru.

• 15 Negara Terbawah: Negara-negara yang berada di posisi 15 terbawah dalam indeks negara paling rentan ternyata memiliki unit administratif tingkat pertama lima kali lebih banyak daripada negara stabil, padahal jumlah populasinya hanya sepertujuh hingga seperlima dari negara normal.
• Pemekaran Serentak yang Gagal: Banyak negara miskin melahirkan belasan daerah otonom baru sekaligus dalam satu waktu. Hasilnya, mereka justru menjadi negara paling rapuh dan paling buruk dalam tata kelola pemerintahan.

4. Kapan Pemekaran Wilayah Masuk Akal?

Meski secara umum dipertanyakan, pemekaran wilayah secara politik dapat diterima jika bertujuan menjaga keseimbangan federal dan kesetaraan etnis yang realistis. Sebagai contoh kasus pada pembagian wilayah Punjab di Pakistan:

Wilayah Punjab menyumbang lebih dari separuh total populasi federasi. Di sisi lain, masyarakat penutur bahasa Seraiki yang populasinya tiga kali lipat dari etnis Baloch tidak memiliki provinsi sendiri. Pembentukan unit baru untuk komunitas Seraiki dipandang masuk akal secara politik karena dapat memangkas dominasi Punjab menjadi sekitar sepertiga, sekaligus menciptakan keseimbangan geopolitik yang lebih sehat.

Namun, di luar alasan keseimbangan politik yang krusial tersebut, membagi-bagi wilayah semata-mata dengan dalih perbaikan administrasi adalah langkah keliru. Tanpa penguatan anggaran dan kewenangan di tingkat lokal, pemekaran hanya akan melipatgandakan kegagalan tata kelola di masa depan.