Tim Hukum Nikita Mirzani Persoalkan Validitas Bukti dan Dakwaan di Sidang PK

Ruang sidang yang biasanya dingin oleh tata hukum dan prosedur, siang itu terasa lebih hidup oleh perdebatan yang menyangkut nasib seorang publik figur. Di hadapan majelis hakim, tim kuasa hukum artis Nikita Mirzani menyampaikan sejumlah keberatan yang menjadi landasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Bukan sekadar banding atas putusan, melainkan gugatan terhadap fondasi perkara itu sendiri: penerapan pasal, keabsahan bukti, dan logika dakwaan.

Dengan nada yang tegas namun terukur, para pengacara secara bergantian membacakan memori PK. Mereka bukan hanya berbicara soal hitam di atas putih undang-undang, tetapi juga soal bagaimana sebuah proses hukum bisa berjalan di atas landasan yang dianggap rapuh. Fokus utama yang mereka soroti adalah tiga hal krusial yang, menurut tim, telah menjebak klien mereka dalam pusaran hukum yang kontroversial.

Penerapan Pasal ITE yang Dipermasalahkan

Salah satu keberatan paling mendasar yang diajukan adalah terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim hukum menilai bahwa pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani tidak tepat dan cenderung multitafsir. Dalam perspektif mereka, pasal tersebut lebih sering digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat atau melaporkan dugaan tindak pidana.

"Kami melihat ada kekeliruan penerapan unsur-unsur pasal yang sangat fundamental. Perbuatan yang didakwakan seharusnya tidak memenuhi sebagian besar elemen delik dalam pasal yang dikenakan. Ini bukan perkara teknis kecil, melainkan inti dari keseluruhan dakwaan," ujar salah seorang pengacara di sela-sela persidangan, tanpa menyebutkan detail spesifik untuk menjaga etika proses hukum. Tim juga merujuk pada sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung yang dinilai relevan untuk memperkuat dalil bahwa pasal ITE tidak boleh digunakan secara serampangan.

Mereka menekankan bahwa jika unsur-unsur pasal itu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka seluruh konstruksi hukum yang membebani klien mereka seharusnya runtuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, penerapan pasal ini menjadi salah satu pilar utama dalam permohonan PK yang mereka ajukan.

Ketidaksahan Alat Bukti Digital

Perdebatan semakin memanas ketika tim hukum memasuki wilayah teknis yang sangat sensitif: keabsahan alat bukti digital. Dalam era komunikasi modern, bukti elektronik seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, dan unggahan media sosial seringkali menjadi barang bukti utama. Namun, justru di sinilah tim Nikita Mirzani menemukan celah yang mereka anggap fatal.

Mereka mempertanyakan prosedur pengambilan dan pengamanan bukti digital yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Menurut tim, bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun UU ITE itu sendiri. Ketidakutuhan rantai penguasaan barang bukti, atau chain of custody, menjadi poin yang berulang kali disinggung. Tanpa jaminan integritas dan otentikasi yang kuat, sebuah bukti digital bisa saja rusak, termodifikasi, atau bahkan direkayasa.

"Ketika kita bicara bukti digital, ia sangat rentan terhadap perubahan. Layar ponsel bisa disunting, tanggal percakapan bisa dimanipulasi, tangkapan layar bisa dengan mudah dibuat di luar konteks sebenarnya. Maka dari itu, prosedur forensik menjadi mutlak. Dan kami menemukan bahwa prosedur itu tidak diindahkan secara benar," jelas salah satu anggota tim, menekankan bahwa alat bukti yang cacat prosedural seharusnya tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permohonan PK ini meminta majelis untuk menilai kembali dan bahkan mengesampingkan alat bukti digital yang dianggap tidak sah tersebut.

Kerancuan Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Puncak dari serangkaian keberatan adalah menyoroti dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dianggap membingungkan. Tim hukum Nikita Mirzani menyebut dakwaan ini tidak memiliki keterkaitan logis dengan tindak pidana asal yang dituduhkan. Dalam doktrin hukum, TPPU tidak bisa berdiri sendiri; ia harus berasal dari hasil tindak pidana tertentu. Inilah yang menjadi perdebatan hangat.

Mereka berargumen bahwa aliran dana yang coba dijadikan sebagai bukti pencucian uang tidak menunjukkan adanya upaya untuk menyamarkan atau mengubah bentuk harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Transaksi-transaksi yang terjadi, menurut tim, adalah transaksi yang wajar dan sah, serta tidak ada indikasi berasal dari aktivitas kriminal. "Kerancuan ini sangat merugikan karena seolah-olah kami menghadapi dakwaan yang mengambang, tanpa kejelasan mengenai perbuatan apa yang sebenarnya dikualifikasikan sebagai pencucian uang," tegas mereka.

Lebih jauh, tim menunjukkan bahwa uraian dakwaan TPPU tidak secara rinci menyebutkan bagaimana perhitungan nominal yang diduga sebagai hasil kejahatan. Ketiadaan rincian yang presisi ini, menurut mereka, melanggar prinsip kejelasan dakwaan yang merupakan hak setiap terdakwa untuk membela diri secara efektif. Dengan demikian, mereka memohon agar majelis PK membebaskan kliennya dari dakwaan TPPU yang dianggap cacat hukum ini.

Sidang PK ini masih akan berlanjut dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Meski begitu, satu hal yang pasti: tim hukum Nikita Mirzani telah meletakkan batu ujian yang serius bagi proses peradilan ini. Mereka tidak sekadar mencari kemenangan prosedural, tetapi mendorong agar hukum ditegakkan dengan presisi, mulai dari penerapan pasal yang tepat hingga pengujian bukti yang sah. Bagi mereka, ini adalah pertarungan untuk memastikan bahwa tidak ada nyawa dan nama baik yang terenggut oleh ruang sidang yang bekerja dalam ketergesa-gesaan dan kelalaian prosedur.

Baca juga:

• Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Produksi Beras Naik Satu Juta Ton
• Prabowo Resmikan Lima Bendungan Baru, Investasi Tembus Rp9,79 Triliun