admin
MEDAN, Beritaseputar.com — Dua wajah Sumatera Utara tersingkap dalam dua peristiwa yang nyaris bersamaan pekan ini. Satu sisi memperlihatkan pekerjaan rumah tata kelola kebencanaan yang masih compang-camping, sisi lain memancarkan optimisme sebagai magnet investasi regional. Ironi ini menjadi cermin bahwa provinsi dengan potensi ekonomi raksasa ini masih harus bertarung melawan masalah-masalah mendasar: transparansi dan akuntabilitas.
Komisi E DPRD Sumut membuka kotak pandora itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E, HM Subandi, dan dihadiri anggota seperti Rahmansyah Sibarani, Fajri Akbar, Meryl Rouli Saragih, serta dr. Mustafa Kamal Adam, berubah menjadi forum pengaduan atas carut-marut penyaluran bantuan korban banjir yang belum lama merendam Tapteng. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah justru absen dari rapat krusial tersebut, sebuah ketidakhadiran yang menimbulkan tanda tanya besar dari para wakil rakyat.
Ketika Bantuan Jadi Tanda Tanya
Dari arah yang berbeda, Bank Indonesia justru menggelar Sumatra Investment Day (SID) 2026 pada Kamis (23/01/2026) di Medan. Forum investasi bergengsi ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsul jenderal dari berbagai negara, serta investor dari Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Jepang, dan India. Kepala KPw BI Sumut, Ameriza M. Moesa, menegaskan bahwa Sumatera memiliki “berbagai keunggulan” sebagai destinasi investasi. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, bahkan hadir langsung, sementara Gubernur Sumut diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sulaiman Harahap.
“Sumatera memiliki potensi besar di sektor hilirisasi, energi terbarukan, dan pariwisata terintegrasi. Forum ini menjembatani investor global dengan proyek-proyek konkret di daerah,” kata Ameriza M. Moesa saat membuka acara yang juga dihadiri Deputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnain, serta Plt Deputi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani.
Namun, kontras tidak bisa dielakkan. Di ruang rapat Komisi E DPRD Sumut, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani bersama jajaran anggota—termasuk Musliadi Simanjuntak, Willy Saputra Silitonga, Ardino Tarihoran (Fraksi NasDem), Deni Herman Hulu (Ketua Fraksi Gerindra), Heni Sartika Simanjuntak (Ketua Fraksi Golkar), dan Pence Sihotang (Fraksi Golkar)—membeberkan keluhan warga. Bantuan yang dinantikan korban banjir justru menjadi sumber keresahan baru.
“Kami mendengar langsung aspirasi masyarakat, ada indikasi bantuan tidak tepat sasaran. Transparansi data penerima bantuan sangat minim. Ini yang kami desak untuk dibuka ke publik,” ungkap HM Subandi dalam RDP yang dihadiri BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Ketidakhadiran Pemkab Tapteng menambah daftar panjang pertanyaan. Apakah ini bentuk penghindaran? Atau sekadar lemahnya koordinasi antar-lembaga? Komisi E DPRD Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan pascabencana, termasuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan penyaluran bantuan rehabilitasi yang belum tuntas dijelaskan.
Investasi Butuh Kepercayaan, Kepercayaan Butuh Transparansi
Kedua peristiwa ini sesungguhnya saling terhubung. Investasi global yang diincar dalam gelaran SID 2026 membutuhkan fondasi kepercayaan. Sementara itu, kepercayaan dibangun dari hal-hal elementer seperti keterbukaan data bantuan bencana. Investor asal Tokyo atau Seoul tidak akan peduli pada potensi hilirisasi Sumatera jika berita yang mereka baca justru tentang bantuan banjir yang tidak jelas ujungnya.
Hadirnya Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta Direktur Departemen Regional BI Tri Yanuarti dalam SID 2026 menunjukkan keseriusan pada sisi data dan perencanaan ekonomi. Tapi data yang sama presisinya juga dibutuhkan dalam penanganan bencana—siapa penerima, berapa jumlah, dan bagaimana penyalurannya.
“Sumatera tidak bisa hanya jago di panggung investasi tetapi loyo di panggung kemanusiaan. Dua-duanya adalah cermin tata kelola,” demikian inti kekhawatiran yang tersirat dari pernyataan sejumlah anggota DPRD Sumut dalam RDP.
Publik menanti langkah konkret. Akankah Komisi E DPRD Sumut benar-benar membongkar dugaan penyimpangan? Akankah Pemkab Tapteng akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi? Sementara investor global mulai melirik Sumatera, pekerjaan rumah di dalam rumah sendiri masih menggunung.
[SOCIAL_TWEET]: Dua wajah Sumut dalam sepekan: Komisi E DPRD Sumut desak transparansi bantuan banjir Tapteng yang diduga menyimpang, sementara Bank Indonesia gelar forum investasi global SID 2026. Investasi butuh kepercayaan, kepercayaan dibangun dari transparansi. Baca selengkapnya: [Link][SOCIAL_TG]: 🔴 Sumut di Persimpangan: Komisi E DPRD Sumut desak audit transparan bantuan banjir Tapteng—Pemkab mangkir dari rapat. Di sisi lain, Bank Indonesia sukses gelar Sumatra Investment Day 2026, undang investor dari 8 negara. Bisakah Sumut jadi magnet investasi kalau tata kelola bencana saja masih bermasalah?
Comments (0)