RUU Pusat Keuangan Internasional Dikhawatirkan Ganggu Investasi Hijau

Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) yang kini bergulir di Senayan memicu perdebatan tajam. Sejumlah kalangan menilai beleid yang semula digagas untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai hub keuangan global justru bisa menjadi batu sandungan bagi upaya transisi energi bersih. Kekhawatiran ini muncul karena dalam naskah akademik yang beredar, aspek keberlanjutan lingkungan belum mendapat porsi pengaturan yang memadai.

RUU PFII dirancang untuk menciptakan zona keuangan khusus yang menawarkan kemudahan perizinan, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi. Tujuannya mulia: menyedot modal asing, memperdalam pasar modal, dan menyaingi pusat keuangan mapan seperti Singapura dan Hong Kong. Namun, di tengah kondisi darurat iklim global, rancangan aturan ini dianggap abai terhadap prinsip pembiayaan hijau.

Kegamangan Regulasi dan Sinyal Negatif bagi Investor

Beberapa pasal krusial di RUU PFII disebut-sebut membuka celah bagi industri ekstraktif dan proyek padat karbon untuk leluasa mengakses pendanaan dengan dalih pengembangan kawasan keuangan. Tidak adanya kewajiban menerapkan taksonomi hijau atau standar ESG (environmental, social, governance) yang ketat dikhawatirkan justru mengundang investasi yang kontraproduktif terhadap target penurunan emisi nasional. “Kami melihat ada risiko besar bahwa kawasan keuangan ini akan menjadi tempat bersemayamnya investasi cokelat yang justru memperburuk krisis iklim,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari lembaga riset energi bersih.

Investor global saat ini semakin selektif. Dana pensiun Eropa dan sovereign wealth fund di Timur Tengah telah menerapkan kebijakan divestasi dari bahan bakar fosil. Jika RUU PFII tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin para pemodal itu akan mengurungkan niatnya menanamkan uang di Indonesia. Mereka membutuhkan kepastian bahwa portofolionya selaras dengan komitmen nol emisi yang sudah dicanangkan perusahaan.

Lebih jauh, ketidakjelasan aturan lingkungan di RUU PFII bisa memukul mundur pelaku usaha energi terbarukan. Pengembang proyek surya, bayu, dan panas bumi akan berpikir ulang jika bersaing dengan proyek-proyek konvensional yang justru mendapat insentif serupa di kawasan finansial tersebut. Situasi ini menciptakan level playing field yang timpang dan kontras dengan semangat transisi energi yang digaungkan pemerintah di berbagai forum internasional.

Suara Kritis dari Pegiat Lingkungan dan Ekonom

Sejumlah organisasi lingkungan hidup telah menyampaikan catatan resmi kepada Badan Legislasi DPR. Mereka mendesak agar RUU PFII mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan secara eksplisit. “RUU ini harus menjadi instrumen untuk mempercepat investasi hijau, bukan malah menjadi penghalang. Jangan sampai kita membangun pusat keuangan tetapi menghancurkan masa depan lingkungan,” tegas seorang juru kampanye iklim dalam diskusi virtual pekan lalu.

senada dengan itu, ekonom senior dari sebuah universitas terkemuka mengingatkan bahwa tren global sedang bergerak ke arah green finance. Pusat-pusat keuangan dunia seperti London, Shanghai, dan Luxembourg sudah sejak lama mengintegrasikan kriteria lingkungan dalam produk-produk investasi mereka. Jika Indonesia ingin serius menjadi pemain utama, maka mengabaikan dimensi hijau adalah langkah mundur yang fatal. “Dunia sedang berlomba-lomba menciptakan inovasi pembiayaan hijau, RUU PFII justru terlihat seperti mesin waktu yang membawa kita ke era keuangan kotor,” tuturnya.

Di sisi lain, pihak pemerintah melalui juru bicara kementerian terkait menyatakan bahwa RUU PFII masih sangat dinamis. Masukan dari publik akan ditampung dan pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkungan akan diperkuat. Namun, publik menunggu bukti, bukan sekadar janji. Keterbukaan dalam proses revisi menjadi kunci agar RUU ini benar-benar merepresentasikan kebutuhan zaman.

Membangun Pusat Keuangan yang Sejalan dengan Visi Hijau

Potensi investasi hijau di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai ekonomi dari proyek energi terbarukan dan ekonomi sirkular bisa mencapai ratusan miliar dolar. Namun, potensi itu hanya bisa terwujud jika kerangka regulasi memberi kepastian dan perlindungan. RUU PFII semestinya menjadi lokomotif yang menarik gerbong investasi ramah lingkungan, bukan gerbong yang penuh dengan batu bara dan deforestasi.

Beberapa usulan yang mengemuka antara lain memasukkan mandat obligasi hijau, memperjelas skema insentif untuk proyek rendah karbon, dan menerapkan uji tuntas lingkungan dalam setiap pemberian fasilitas di kawasan keuangan tersebut. Pemerintah juga bisa meniru praktik terbaik dari pusat keuangan lain yang telah sukses memadukan profit dan planet.

RUU PFII memiliki bobot strategis. Ia bisa menjadi tonggak sejarah jika dirumuskan dengan visi yang matang. Sebaliknya, ia bisa menjadi warisan buruk apabila disahkan dengan tergesa-gesa tanpa membenahi lubang-lubang yang dapat memerosokkan agenda pembangunan berkelanjutan. Masyarakat dan pelaku pasar menunggu kebijaksanaan para pembuat undang-undang.

Perdebatan ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi hari ini adalah penentu kualitas lingkungan esok hari. Pembahasan RUU PFII diharapkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menempatkan Indonesia di garda depan transisi energi global. Sebab, masa depan yang hijau bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan yang harus diperjuangkan bersama.

Baca juga:

• Presiden Soekarno Nyaris Ditembak Saat Salat Iduladha di Istana
• Perlengkapan Wajib untuk Bayi Baru Lahir yang Harus Disiapkan