Rupiah Tergelincir ke Rp17.721, ASPIRASI Desak Evaluasi Sistem Desil Bansos

Pekan baru pasar keuangan domestik langsung diuji tekanan yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tergelincir dan ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (24/8/2026) di level Rp17.721 per dolar AS. Mata uang Garuda merosot 27 poin atau sekitar 0,15 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya, melanjutkan tren pelemahan yang dalam beberapa pekan terakhir semakin sulit dibendung. Koreksi tipis ini sekaligus mengirim sinyal bahwa tekanan eksternal terhadap pasar keuangan Indonesia belum mereda, meskipun data ekonomi domestik dinilai masih relatif stabil.

Yang menarik, gejolak di sektor moneter itu berjalan paralel dengan kegaduhan di sektor sosial. Di hari yang sama, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) justru menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Kedua isu ini, meski berbeda ranah, sesungguhnya berbicara tentang satu hal yang sama: ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang kian menekan. Ketika nilai tukar melemah, harga kebutuhan pokok cenderung merangkak naik, dan pada saat itulah ketepatan sasaran bansos menjadi penentu utama daya beli kelompok rentan.

Rupiah Kembali Tertekan di Tengah Perkasa Dolar AS

Pelemahan rupiah sepanjang perdagangan Senin berlangsung gradual. Posisi penutupan Rp17.721 tercapai setelah rupiah kehilangan 27 poin dibandingkan level sebelumnya yang berada di kisaran Rp17.694 per dolar AS. Meski besaran koreksinya tergolong tipis, arah pergerakan tetap menunjukkan dominasi dolar AS di pasar global. Permintaan terhadap mata uang Paman Sam masih tinggi, didorong oleh ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang diperkirakan tetap ketat dalam waktu lebih lama.

Kondisi itu memaksa pelaku pasar di negara berkembang, termasuk Indonesia, bersikap hati-hati. Aliran modal asing yang masuk ke pasar surat berharga domestik cenderung melambat karena imbal hasil di AS dinilai lebih menarik. Analis pasar menilai tekanan terhadap rupiah akan terus berlanjut selama dolar AS belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan, sehingga volatilitas nilai tukar dalam beberapa pekan ke depan masih akan tinggi. Perbankan dan korporasi pun diminta memperkuat lindung nilai agar tidak terguncang oleh pergerakan kurs yang liar.

ASPIRASI Soroti Ketepatan Sasaran Bansos

Di tengah gejolak nilai tukar tersebut, ASPIRASI melayangkan kritik tajam terhadap tata kelola bantuan sosial. Organisasi serikat pekerja itu meminta pemerintah mengevaluasi secara total sistem penetapan desil yang selama ini dijadikan salah satu dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bansos. Desil, yang membagi penduduk ke dalam sepuluh lapisan berdasarkan tingkat kesejahteraan, dinilai terlalu kaku dan kerap tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

"Kami meminta pemerintah mengevaluasi total sistem penetapan desil yang digunakan sebagai salah satu dasar menentukan penerima bantuan sosial, karena dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat," demikian pernyataan sikap ASPIRASI yang mengemuka di awal pekan ini.

Kekhawatiran serikat pekerja bukan tanpa alasan. Data kesejahteraan yang digunakan dalam perhitungan desil sering kali tertinggal dari perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Seseorang yang setahun lalu tergolong mampu bisa saja jatuh miskin akibat kehilangan pekerjaan, tetapi datanya tidak serta-merta diperbarui. Sebaliknya, penerima manfaat yang kondisi ekonominya telah membaik kerap masih tercatat di desil bawah.

Desil yang Dianggap Tak Cerminkan Kondisi Riil

Persoalan mendasar yang diangkat ASPIRASI adalah ketimpangan antara data administratif dan realitas ekonomi. Sejumlah persoalan yang sering ditemukan di lapangan, antara lain:

• Data kemiskinan yang tidak diperbarui secara berkala sehingga sasaran bansos meleset;
• Penduduk miskin baru yang belum masuk dalam basis data dan justru tidak menerima bantuan;
• Nama penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat;
• Kurangnya mekanisme pengaduan yang cepat bagi warga yang merasa haknya tidak terpenuhi.

Akibatnya, tujuan utama bansos sebagai jaring pengaman sosial menjadi tumpul. Anggaran yang seharusnya melindungi kelompok paling rentan berisiko tidak tepat sasaran, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Para pengamat kebijakan sosial menilai evaluasi menyeluruh atas sistem desil sudah lama tertunda, terlebih ketika tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar mulai menggerus daya beli masyarakat kelas bawah. Perbaikan data, penyederhanaan prosedur, dan keterbukaan informasi dinilai menjadi tiga kunci yang harus dikerjakan pemerintah secara bersamaan.

Momentum Evaluasi di Tengah Tekanan Ekonomi

Melemahnya rupiah dan kritik terhadap sistem bansos sejatinya datang pada momentum yang saling menguatkan. Ketika nilai tukar tertekan, harga barang impor dan bahan baku ikut melonjak, yang pada gilirannya mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pada situasi seperti inilah akurasi data penerima bansos menjadi penentu apakah program perlindungan sosial benar-benar berfungsi sebagai penyangga ekonomi.

Pemerintah pun dihadapkan pada dua pekerjaan rumah sekaligus: menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global, dan memastikan setiap rupiah anggaran sosial tepat sasaran. ASPIRASI menegaskan bahwa evaluasi sistem desil harus dilakukan secara total, bukan sekadar penyesuaian kecil di sana-sini. Perbaikan data yang berbasis kondisi riil, pengawasan partisipatif dari masyarakat, serta sinergi antarinstansi menjadi syarat agar bansos benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Tanpa langkah itu, jaring pengaman sosial akan terus bocor di tengah badai ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda reda.