Prabowo Berantas Penyelundupan, Laba PT Timah Melonjak 900 Persen

Langkah tegas pemerintah dalam menutup celah kebocoran penerimaan negara mulai membuahkan hasil konkret. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa penindakan masif terhadap praktik penyelundupan timah ilegal berhasil memulihkan kinerja keuangan PT Timah Tbk (TINS) secara dramatis, dengan kenaikan laba bersih hingga menembus angka 900 persen.

Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sesi dialog bersama para jurnalis senior dan pakar ekonomi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor. Penertiban tata niaga timah di Kepulauan Bangka Belitung terbukti menjadi titik balik kebangkitan emiten pertambangan pelat merah tersebut setelah bertahun-tahun dirugikan oleh aktivitas tambang ilegal.

Kronologi Pemberantasan Penyelundupan dan Penertiban Tata Niaga

Penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap rantai pasok timah nasional dijalankan melalui beberapa tahapan strategis:

1. Pengusutan Kasus Korupsi Tata Niaga: Aparat penegak hukum membongkar jejaring mafia timah yang selama bertahun-tahun mengalihkan hasil tambang dari wilayah konsesi negara ke smelter swasta ilegal.
2. Pengetatan Pengawasan Jalur Laut: Satuan tugas gabungan TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai memperketat patroli di perairan Selat Bangka guna memutus jalur penyelundupan pasir timah ke luar negeri.
3. Sentralisasi dan Digitalisasi Izin: Pemerintah memperketat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta mewajibkan verifikasi digital asal-usul bijih timah yang masuk ke pasar industri.

"Begitu kita hentikan kebocoran dan penyelundupan, hasilnya langsung terasa. PT Timah yang tadinya tertekan, sekarang bisa mencatatkan lonjakan keuntungan hingga 900 persen. Ini bukti bahwa kekayaan kita jika dijaga dengan benar akan kembali untuk rakyat," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Dampak Finansial dan Pemulihan Ekosistem Industri Tambang

Sebelum adanya penertiban terpadu, maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) membuat produksi bijih timah PT Timah anjlok drastis. Pasokan dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik negara justru bocor dan diekspor secara ilegal, sehingga negara kehilangan potensi devisa dan penerimaan pajak triliunan rupiah.

Kini, dengan terkendalinya arus komoditas, smelter milik negara kembali beroperasi optimal. Kenaikan laba signifikan ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

• Peningkatan Volume Produksi Resmi: Pasokan bijih timah dari mitra penambang resmi kembali masuk ke jalur PT Timah Tbk.
• Efisiensi Biaya Operasional Smelter: Fasilitas Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt milik PT Timah dapat beroperasi dengan kapasitas penuh berkat ketersediaan bahan baku yang stabil.
• Stabilisasi Harga Global: Penurunan pasokan ilegal dari Indonesia ke pasar dunia mendorong kenaikan harga acuan timah internasional di London Metal Exchange (LME).

Komitmen Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penertiban sektor timah akan menjadi cetak biru bagi penataan komoditas strategis lainnya, seperti nikel, bauksit, hingga tembaga. Komitmen ini selaras dengan agenda besar hilirisasi nasional yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga demi memastikan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.