Pesanan Seragam Sekolah di Depon Anjlok Pascakemendikbud Ubah Aturan

Industri konveksi seragam sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, mengalami penurunan drastis pada tahun ajaran baru 2026/2027. Di rumah konveksi Fia Busana Sawangan, para pekerja terlihat menyelesaikan produksi dalam volume yang jauh lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemilik usaha menyebut penurunan pesanan mencapai 60 persen.

Kronologi Perubahan Kebijakan

1. Maret 2026 – Kemendikbud Ristek menerbitkan SE bahwa seragam tidak wajib dibeli dari sekolah, boleh dari pedagang bebas.
2. April 2026 – Sekolah mulai mengurangi pemesanan massal ke konveksi langganan.
3. Mei–Juni 2026 – Konveksi menengah kecil di Depok kebingungan karena kontrak tahunan dibatalkan sepihak.
4. Juli 2026 – Puncak musim seragam hanya menghasilkan 30 persen pendapatan normal.

Fia Busana yang biasanya memproduksi 12.000 setel seragam per bulan, kini hanya mengerjakan 4.500 setel. “Tahun lalu kami bahkan menambah shift malam, sekarang karyawan kami kurangi jam kerja supaya tidak ada PHK,” ujar Nur Hasanah (45), pemilik Fia Busana, Rabu (8/7).

Dampak pada Mata Rantai Produksi

Penurunan pesanan ini tidak hanya memukul pengusaha konveksi, tetapi juga ratusan penjahit rumahan, pemasok kain, dan toko aksesoris di sekitar Depok. Pasar Kemiri Muka yang merupakan sentra penjualan seragam juga sepi pembeli. Para pedagang mengeluh stok seragam SD dan SMP menumpuk karena orang tua memilih menjahit mandiri atau membeli di pasar daring dengan harga lebih murah.

“Saya sudah 15 tahun jadi pemasok kain drill ke konveksi-konveksi di Sawangan. Baru kali ini pesanan seragam sesepi ini. Biasanya Juli itu panen, sekarang malah banyak kain dikembalikan,” kata Suhendar, distributor kain di Pasar Kemiri.

Faktor Ekonomi Tekan Daya Beli

Selain perubahan aturan, kondisi ekonomi turut memperburuk situasi. Inflasi kebutuhan pokok membuat keluarga memprioritaskan pengeluaran lain. Survei BPS Kota Depok Juni 2026 menunjukkan konsumsi sandang rumah tangga turun 12 persen secara tahunan. Orang tua cenderung menggunakan kembali seragam kakak kelas atau membeli seragam bekas yang masih layak pakai. Toko daring juga menawarkan harga 20–30 persen lebih murah dibandingkan konveksi konvensional karena rantai pasok yang lebih pendek.

Di sisi lain, program bantuan seragam gratis dari Pemkot Depok yang menyasar 25.000 siswa tidak mampu juga mengurangi potensi pasar konveksi swasta. Meski membantu warga, program ini menggunakan pemasok dari luar daerah yang menang lelang sehingga konveksi lokal tidak merasakan dampaknya.

Adaptasi Konveksi Lokal

Menghadapi situasi sulit, para pelaku usaha mulai berinovasi. Fia Busana kini memperluas produksi ke seragam kerja, almamater kampus, dan maskot acara. Nur Hasanah juga meluncurkan lini busana anak non-seragam melalui platform e-commerce. “Kami tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Harus jemput bola ke korporasi dan komunitas,” imbuhnya. Beberapa konveksi lain beralih memproduksi pakaian olahraga dan tekstil rumah tangga.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Depok menggelar pelatihan desain digital dan pemasaran internet bagi 60 pelaku konveksi pada Juni lalu. “Kami mendorong mereka go online dan memanfaatkan media sosial,” ujar Kepala Dinas KUKM, Rina Marlina. Namun, para pengusaha berharap ada keberpihakan kebijakan, misalnya kewajiban sekolah tetap memesan seragam lewat koperasi atau UMKM setempat.

Proyeksi ke Depan

Dengan tren kebijakan yang memberi kebebasan, para konveksi memprediksi pola pesanan massal seragam akan terus menurun dalam dua tahun mendatang. Asosiasi Konveksi Indonesia (AKI) tengah mengajukan usulan ke Kemendikbud agar model pengadaan seragam memperkuat ekosistem lokal, misalnya melalui platform belanja pemerintah daerah. Sementara itu, pekerja konveksi yang bergantung pada musim seragam harus mencari penghasilan tambahan dari sektor informal.

“Kami bukan anti perubahan, tapi butuh transisi yang manusiawi. Kalau aturan berubah mendadak begini, kami yang di bawah harus bertahan tanpa jaring pengaman,” ujar Nur Hasanah menutup perbincangan.