Pengadilan Tunda Dekrit Gender Milei, Caputo Minta Rakyat Sabar

Dua dinamika kontras mewarnai Argentina dalam 24 jam terakhir: di satu sisi, pengadilan federal menangguhkan kebijakan kontroversial Presiden Javier Milei yang melarang akses terapi hormonal pergantian gender bagi anak di bawah 18 tahun; di sisi lain, Menteri Ekonomi Luis Caputo menyerukan “kesabaran dan ketekunan” kepada rakyat setelah pertemuan penting dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva. Kedua peristiwa ini menjadi potret nyata betapa pemerintahan Milei tengah berjalan di atas tali yang rapuh—antara ambisi reformasi ekonomi radikal dan perlawanan konstitusional terhadap sejumlah kebijakan sosialnya.

Penangguhan Dekrit Kontroversial

Ruang V dari Kamar Banding Administratif Federal (Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal) pada Senin mengabulkan permohonan perlindungan sementara yang diajukan oleh Federasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans Argentina (FALGBT). Keputusan ini secara otomatis menangguhkan pelaksanaan Dekrit Keperluan Mendesak (DNU) Nomor 62/2025 yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Milei. Dekrit tersebut mengubah secara sepihak Undang-Undang Identitas Gender dengan menghapus hak akses perawatan hormon dan prosedur bedah pergantian gender bagi individu di bawah usia 18 tahun.

Dengan putusan ini, seluruh penyedia layanan kesehatan—baik asuransi sosial (obras sociales), perusahaan asuransi swasta (prepagas), maupun rumah sakit publik—diwajibkan segera memulihkan dan menjamin kelangsungan terapi yang telah atau sedang dijalani oleh pasien di bawah umur. “Putusan ini memiliki cakupan umum di seluruh wilayah nasional, sehingga melindungi semua anak di bawah umur di negara ini. Perusahaan asuransi, penyedia layanan kesehatan swasta, dan rumah sakit publik harus segera menjamin keberlanjutan dan akses terhadap perawatan,” tegas pernyataan resmi FALGBT.

“Ini kabar yang sangat baik. Sama sekali tidak bisa sebuah Dekrit Keperluan Mendesak mengubah undang-undang nasional yang disahkan oleh mayoritas besar parlemen. Undang-Undang Identitas Gender disetujui hampir dengan suara bulat,” ujar Maria Rachid, Presiden FALGBT, merujuk pada legitimasi legislatif yang mendasari gugatan mereka.

Di sisi berlawanan, Aliansi Kristen Gereja-Gereja Injili Republik Argentina (ACIERA) menyatakan keprihatinan mendalam. Mereka mengutip berbagai studi ilmiah yang memperingatkan risiko signifikan dari terapi hormon pada masa pertumbuhan. “Sejumlah spesialis dan publikasi ilmiah telah memperingatkan tentang potensi risiko dan konsekuensi, yang dalam banyak kasus bersifat ireversibel, yang dapat ditimbulkan oleh perawatan hormon tertentu, terutama bila diterapkan selama masa kanak-kanak dan remaja,” demikian sikap ACIERA. Kontroversi ini dipastikan masih akan berlanjut di ranah hukum maupun publik.

Seruan Sabar di Tengah Tekanan Ekonomi

Hampir bersamaan, di Casa Rosada, Milei menerima kunjungan Kristalina Georgieva. Pertemuan tatap muka pertama di Buenos Aires itu menjadi momen krusial bagi pemerintah untuk meyakinkan lembaga keuangan global bahwa program stabilisasi dan reformasi struktural Argentina berada di jalur yang benar. Menteri Caputo, yang mendampingi presiden, lantas menyampaikan pesan utama dari diskusi tersebut: perubahan besar memerlukan waktu.

“Semua perubahan ini memakan waktu. Kita harus memiliki kesabaran dan ketekunan, seperti yang dikatakannya [Georgieva],” ujar Caputo dalam wawancara televisi, seraya menambahkan bahwa ia memahami “ketidaksabaran rakyat untuk melihat hasil yang segera.” Menurut sang menteri, Georgieva menekankan bahwa ketika perbaikan mulai tampak, justru kecemasan publik untuk mempercepat laju kemajuan semakin meningkat. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai antisipasi pemerintah terhadap potensi gejolak sosial jika target-target pemulihan—terutama inflasi dan daya beli—tidak segera terwujud.

Caputo mengklaim bahwa Direktur Pelaksana IMF “sangat terkesan” dengan capaian program ekonomi Argentina, mencakup penurunan inflasi bulanan dan reformasi deregulasi yang dijalankan dengan cepat. Meski demikian, angka kemiskinan yang melonjak dan melemahnya konsumsi domestik tetap menjadi beban politik. Pesan “sabar” dari Caputo terasa kontradiktif dengan realitas keseharian warga yang harus menghadapi lonjakan harga-harga kebutuhan pokok.

Tarikan Antara Reformasi dan Hak-Hak Sipil

Kedua peristiwa ini bukanlah sekadar kebetulan waktu. Mereka mencerminkan pola yang kian mengental dalam era Milei: agresivitas pemerintah dalam mendesain ulang tatanan ekonomi dan sosial melalui instrumen darurat seperti DNU, yang kemudian berhadapan dengan mekanisme kontrol yudisial dan penolakan kelompok masyarakat sipil. Penangguhan dekrit gender oleh pengadilan menunjukkan bahwa parlemen—yang semula menjadi sumber legitimasi UU Identitas Gender—tidak dapat dengan mudah dikesampingkan.

Sementara itu, ketergantungan Argentina pada dukungan finansial dan sinyal positif dari IMF membuat retorika “kesabaran” menjadi semacam benteng komunikasi politik. Pemerintah seolah ingin mengunci persepsi internasional bahwa program mereka kredibel, sekaligus meredam tuntutan domestik akan hasil instan. Tarik-menarik ini akan mendefinisikan enam bulan ke depan, terutama menjelang putaran negosiasi lanjutan dengan Dewan Direktur IMF dan potensi mobilisasi massa dari kelompok yang merasa hak-haknya dirampas.

Dalam konteks yang lebih luas, Argentina sedang memasuki fase uji tekanan: bisakah sebuah pemerintahan yang dipilih dengan mandat perubahan radikal menavigasi batasan konstitusional tanpa kehilangan momentum kebijakan? Penangguhan DNU 62/2025 dan seruan Caputo memberikan jawaban awal bahwa setiap langkah maju akan selalu dibayangi oleh dialog sengit antara hukum, politik, dan harapan publik.