Netanyahu Terjepit Kesepakatan Perlucutan Senjata Gaza dari Trump

YERUSALEM — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah berjalan di atas tali ketat politik paling berbahaya dalam kariernya. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan agar fase kedua kesepakatan Gaza — yang menuntut perlucutan senjata Hamas — segera dijalankan. Di sisi lain, sekutu kanan-jauh dalam koalisi pemerintahannya mengancam mundur jika ia memberikan konsesi apa pun kepada Hamas.

Posisi dilematis ini menempatkan Netanyahu pada persimpangan: memenuhi tuntutan sekutu terpentingnya di Washington, atau menyelamatkan pemerintahannya dari kehancuran di dalam negeri.

Peta Jalan 20 Poin ala Trump

Kesepakatan ini bermula dari rencana 20 poin yang diumumkan Trump di Gedung Putih saat menjamu Netanyahu. Rencana itu mencakup gencatan senjata menyeluruh, pembebasan seluruh sandera, penarikan bertahap pasukan Israel, pemerintahan teknokratis di Gaza, dan syarat paling krusial: Hamas harus melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza.

Kronologi Menuju Kesepakatan

1. September 2025 — Trump mengumumkan rencana 20 poin di Gedung Putih bersama Netanyahu; Hamas diberi ultimatum menerima atau menghadapi konsekuensi.
2. Awal Oktober 2025 — Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan mediasi Mesir, Qatar, dan Turki.
3. 10 Oktober 2025 — Gencatan senjata fase pertama berlaku; sandera Israel dibebaskan bertukar dengan tahanan Palestina, bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.
4. Akhir 2025 — Pembahasan fase dua dimulai: perlucutan senjata Hamas, pembentukan pasukan stabilisasi internasional, dan pemerintahan sementara Gaza.
5. Januari 2026 — Trump meluncurkan lembaga "Dewan Perdamaian" untuk mengawasi rekonstruksi dan transisi Gaza.

Tuntutan Trump: Senjata Hamas Harus Diserahkan

Washington berulang kali menegaskan bahwa gencatan senjata tidak akan berlanjut ke fase berikutnya tanpa perlucutan senjata yang dapat diverifikasi. Trump bahkan menyampaikan ancaman terbuka.

"Hamas akan melucuti senjata. Jika mereka tidak melakukannya, maka kamilah yang akan melucutinya — dengan cepat, dan mungkin dengan kekerasan," tegas Trump, menggarisbawahi bahwa kesabaran Amerika ada batasnya.

Tekanan Koalisi Kanan-Jauh di Dalam Negeri

Di Yerusalem, Netanyahu justru menghadapi tekanan berlawanan. Menteri keamanan dan keuangan dari sayap kanan-jauh — yang menjadi penyangga mayoritas tipis pemerintahannya — menuntut penghancuran total Hamas dan menolak kehadiran pasukan internasional atau badan Palestina mana pun di Gaza. Mereka mengancam menarik dukungan dari koalisi, langkah yang bisa menjatuhkan pemerintahan dan memicu pemilu dini.

"Israel tidak akan berhenti sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya — dengan cara mudah atau dengan cara keras," ujar Netanyahu, mencoba menenangkan kedua arah sekaligus: Washington dan para sekutunya di dalam negeri.

Sikap Hamas dan Kendala di Lapangan

Hamas sendiri memberi sinyal beragam. Para pemimpinnya menyatakan bersedia melepaskan kekuasaan atas Gaza kepada pemerintahan teknokratis, namun soal senjata, mereka menuntut jaminan politik — termasuk jalur menuju negara Palestina merdeka. Sementara itu, negara-negara yang diminta mengirim pasukan stabilisasi masih ragu tanpa mandat yang jelas, khawatir terjebak dalam pertempuran melawan sisa-sisa pejuang Hamas.

Di lapangan, situasi tetap rapuh. Pasukan Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza di balik garis penyangga, sementara bentrokan sporadis dan tudingan pelanggaran gencatan senjata terus bergema dari kedua pihak.

Taruhan Politik yang Menentukan Nasib Netanyahu

Dengan pemilu Israel yang harus digelar selambatnya akhir 2026, setiap langkah Netanyahu di Gaza menjadi perhitungan politik elektoral. Terlalu lunak, ia kehilangan basis kanan. Terlalu keras, ia mempertaruhkan hubungan dengan Gedung Putih dan kelanjutan gencatan senjata yang mengembalikan para sandera.

Para pengamat menilai, beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah rencana Trump benar-benar mengakhiri perang Gaza — atau justru menjadi babak baru ketidakpastian, baik bagi Gaza maupun bagi karier politik perdana menteri terlama dalam sejarah Israel itu.