Mimika Tetapkan APBD Perubahan Rp6,1 Triliun untuk Gerakkan Ekonomi Rakyat

Timika — Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp6,1 triliun. Angka fantastis ini langsung menjadi sorotan publik, mengingat Mimika merupakan salah satu daerah dengan pendapatan asli daerah terbesar di Papua berkat keberadaan tambang emas dan tembaga Grasberg. Namun, pertanyaan besarnya sederhana: apakah anggaran sebesar itu benar-benar akan terasa manfaatnya bagi rakyat kecil?

Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Rampeani Rachman, menegaskan bahwa penetapan APBD Perubahan ini tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok yang melambung, terbatasnya lapangan kerja, hingga minimnya infrastruktur di sejumlah distrik terpencil.

"APBD perubahan sebesar Rp6,1 triliun ini harus diikuti program yang jelas, terukur, dan memberi dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Jangan sampai anggaran besar hanya habis di belanja rutin, sementara rakyat tetap kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari."

— Rampeani Rachman, Anggota DPRD Kabupaten Mimika

Pernyataan tersebut menyiratkan kritik halus terhadap pola belanja daerah yang selama ini dianggap belum sepenuhnya berpihak pada sektor produktif. Rampeani mendorong agar pemerintah daerah memperbesar porsi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seperti penguatan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang membuka akses pasar bagi warga di wilayah pedalaman.

Dorongan untuk Program yang Terukur

Dalam pandangan Rampeani, persoalan utama bukan terletak pada besarnya angka anggaran, melainkan pada kualitas perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Ia menyoroti pentingnya indikator kinerja yang jelas agar setiap program dapat dievaluasi secara objektif.

• Pemberdayaan UMKM: Alokasi modal usaha dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di distrik-distrik.
• Pelatihan kerja: Program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.
• Infrastruktur penghubung: Perbaikan jalan dan akses transportasi untuk memperlancar distribusi barang.
• Pengawasan ketat: Memastikan tidak ada kebocoran anggaran di setiap tahap realisasi.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bukan sekadar formalitas. Musyawarah rencana pembangunan di tingkat distrik dan kampung harus menjadi kanal nyata bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung, bukan hanya memenuhi syarat prosedural.

Harapan Besar di Tengah Tantangan Fiskal

Meski nilai APBD Perubahan terbilang besar, tantangan tetap membayangi. Fluktuasi harga komoditas global, ketidakpastian kebijakan fiskal pusat, serta kebutuhan belanja yang mendesak dapat mempersempit ruang gerak pemerintah daerah. Karena itu, efektivitas belanja menjadi kunci agar target pertumbuhan ekonomi inklusif di Mimika dapat tercapai.

Rampeani menutup dengan harapan agar APBD Perubahan ini tidak hanya menjadi dokumen resmi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang menggerakkan roda ekonomi rakyat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sejatinya diukur dari seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah, bukan dari besarnya angka yang tertulis dalam laporan keuangan.

Dengan pengawasan yang ketat dari legislatif dan partisipasi aktif masyarakat, alokasi Rp6,1 triliun ini berpotensi menjadi titik balik bagi perekonomian Mimika — asalkan dikelola dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan yang nyata pada rakyat kecil.