eko-saputra
Halo pembaca Beritaseputar.com! Ketegangan politik di panggung pemerintahan Filipina mendadak kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte. Pernyataan terbarunya yang mengaku tidak lagi mempercayai sistem peradilan domestik mendadak memicu gelombang kritik hebat dari para politisi di Manila. Salah satu kritik paling pedas datang dari anggota DPR Filipina perwakilan Manila, Rep. Joel Chua, yang menilai sikap sang Wakil Presiden sangat kontradiktif dan tidak konsisten.
Dalam konferensi pers yang digelar di gedung parlemen, Joel Chua menyoroti bagaimana narasi yang dibangun oleh kubu Duterte perlahan mulai runtuh akibat pernyataan mereka sendiri. Sebelumnya, kubu Sara Duterte selalu bergeming bahwa Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) tidak memiliki hak untuk mengadili ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang melawan narkoba. Alasan utamanya saat itu adalah karena sistem hukum dan pengadilan di Filipina masih berjalan dengan sangat baik.
Kritik Pedas Dari Gedung DPR Manila
Joel Chua menilai ada standar ganda yang sangat nyata dalam retorika politik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Sara Duterte. Di satu sisi, ia ingin melindungi ayahnya dari jeratan penyelidikan internasional, namun di sisi lain, ia justru meragukan integritas lembaga peradilan di negerinya sendiri.
"Sungguh sebuah kontradiksi yang nyata. Bagaimana mungkin Anda menolak yurisdiksi ICC dengan dalih bahwa sistem peradilan kita berfungsi dengan baik, tetapi pada saat yang sama Anda menyatakan secara terbuka bahwa Anda tidak percaya pada pengadilan Filipina?" tegas Rep. Joel Chua di hadapan awak media.
Menurut Chua, ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh Sara Duterte justru secara tidak langsung memperkuat argumen para pengkritik dan aktivis HAM. Jika seorang Wakil Presiden sendiri tidak percaya pada pengadilan lokal, maka tuduhan bahwa korban perang melawan narkoba tidak bisa mendapatkan keadilan di dalam negeri menjadi sangat beralasan.
Dinamika Kasus Perang Narkoba dan Yurisdiksi ICC
Untuk memahami inti permasalahan ini, kita perlu melihat kembali alur dinamika hubungan antara pemerintah Filipina, keluarga Duterte, dan ICC selama beberapa tahun terakhir:
- Penyelidikan Resmi ICC: Jaksa ICC memulai penyelidikan formal terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi pembantaian ribuan tersangka kasus narkoba pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte (2016–2022).
- Penarikan Diri Filipina: Di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte, Filipina secara sepihak menarik diri dari Statuta Roma pada Maret 2019 untuk menghindari jeratan hukum ICC.
- Argumen Komplementaritas: Kubu Duterte selalu mengagungkan prinsip komplementaritas, yaitu ICC hanya boleh bertindak jika peradilan nasional tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwilling) memproses hukum.
- Pernyataan Kontroversial Sara: Memasuki tahun 2024, di tengah memanasnya hubungannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Sara Duterte secara mengejutkan melontarkan pernyataan tidak percaya pada lembaga peradilan domestik.
Analisis Komparasi Sikap Politik Sara Duterte
Guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan narasi politik ini, berikut adalah tabel perbandingan antara klaim awal kubu Sara Duterte dengan kenyataan retorika terbaru yang memicu kontroversi:
| Parameter Komparasi | Klaim Awal Penolakan ICC | Pernyataan Terbaru Sara Duterte |
|---|---|---|
| Kepercayaan Pengadilan | Tinggi (Menilai pengadilan lokal independen & efektif) | Sangat Rendah (Menyatakan tidak percaya sistem hukum lokal) |
| Yurisdiksi ICC | Ditolak mentah-mentah karena mengganggu kedaulatan | Secara tidak langsung membuka alasan masuknya ICC |
| Posisi Hukum Ayah | Cukup diadili di dalam negeri jika ada bukti | Meragukan keadilan yang akan diterima di dalam negeri |
Implikasi Terhadap Peta Politik dan Keretakan Koalisi
Perselisihan ini bukan sekadar masalah retorika hukum semata, melainkan cerminan dari retaknya koalisi politik "UniTeam" yang sebelumnya menyatukan keluarga Marcos dan keluarga Duterte pada Pemilu 2022. Pengamat politik menilai bahwa ancaman proses hukum terhadap keluarga Duterte kini semakin nyata seiring menguatnya tekanan dari berbagai faksi di DPR.
Para analis politik di Manila menilai bahwa pernyataan keblinger ini bisa menjadi senjata bumerang bagi Sara Duterte. "Ketika seorang pejabat tinggi negara meragukan lembaganya sendiri demi beralasan politik, ia sebenarnya sedang merobohkan benteng pertahanan hukumnya sendiri," ungkap seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Filipina.
Kini, publik menunggu apakah ICC akan memanfaatkan celah retorika ini untuk mempercepat langkah penegakan hukum internasional, ataukah peradilan domestik Filipina mampu membuktikan independensinya di tengah kepungan tekanan politik yang kian sengit.
Comments (0)