JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan melakukan audit menyeluruh terhadap jajaran

Dasco menegaskan bahwa DPR tidak menutup diri terhadap upaya pembersihan BUMN dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintahan saat ini untuk memperkuat fundamental ekonomi negara. Namun, politisi asal Gerindra itu mengingatkan agar investigasi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak melanggar asas legalitas.

Prabowo Tegaskan Komitmen Bongkar Masalah BUMN

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik tidak bersih di tubuh BUMN. Presiden menyatakan bahwa banyak perusahaan pelat merah yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian nasional justru berkinerja buruk dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah berniat mengusut jejak keputusan direksi sejak 30 tahun silam untuk menemukan akar permasalahan kerugian negara.

"Kami mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di BUMN. Namun, proses hukum harus tetap diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dasar. Yang terpenting adalah ada bukti kuat dan prosedur yang jelas," ujar Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta.

Prabowo sendiri dalam orasinya menekankan bahwa audit historis diperlukan untuk memastikan akuntabilitas. Ia menilai bahwa tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan masa lalu, pembenahan BUMN tidak akan tuntas. Langkah ini, menurutnya, bukan semata-mata balas dendam politik, melainkan upaya restorasi keuangan negara yang diduga terkuras triliunan rupiah akibat kebijakan tidak transparan di masa lalu.

Tantangan Hukum dan Politik Pemeriksaan 30 Tahun

Meski cukup populis di kalangan masyarakat, rencana mengusut direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang menghadapi sejumlah tantangan hukum. Pakar hukum tata negara menyebut bahwa penerapan asas non-retroaktif dalam hukum pidana bisa menjadi kendala jika investigasi bermuara pada tuntutan pidana. Selain itu, banyaknya direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya atau bahkan telah meninggal dunia membuat proses penegakan hukum semakin kompleks.

Dari sisi politik, langkah Prabowo juga menuai pro dan kontra. Sejumlah pengamat menilai audit mendalam dapat menjadi momentum membersihkan BUMN dari oligarki dan kepentingan politik yang selama ini mengakar. Namun, pihak lain mengkhawatirkan langkah tersebut dapat disalahgunakan sebagai alat politisasi aparatur negara.

• Audit forensik keuangan di seluruh BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan Garuda Indonesia menjadi prioritas awal pemerintah.
• Evaluasi kebijakan divestasi dan investasi yang dilakukan direksi dari periode ke periode untuk melacak alur kerugian negara.
• Penguatan peran Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi tata kelola perusahaan pelat merah.

Sementara itu, DPR menyatakan siap mengawal proses tersebut melalui fungsi legislasi dan anggaran. Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa komisi terkait di parlemen akan memastikan setiap temuan audit ditindaklanjuti dengan regulasi yang mencegah terulangnya praktik-praktik merugikan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar transformasi BUMN tidak sekadar retorika, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola korporasi negara.

Dengan mengusut 30 tahun tata kelola BUMN, pemerintah diharapkan dapat memetakan secara komprehensif permasalahan struktural yang selama ini menghambat kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pembangunan nasional. Langkah ini juga diharapkan menjadi sinyal kuat bagi jajaran direksi saat ini dan masa depan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah kunci utama dalam memimpin entitas strategis milik negara.

[SOCIAL_TWEET]: Prabowo mau usut direksi BUMN 30 tahun ke belakang! Sufmi Dasco Ahmad: Dukung asal tetap pada koridor hukum. #BUMN #Prabowo #Indonesia [SOCIAL_TG]: Prabowo ingin audit direksi BUMN 30 tahun ke belakang. DPR dukung tapi ingatkan soal asas legalitas dan non-retroaktif. Baca selengkapnya. Let me check word count... The draft seems around 500-600 words. Let me count more carefully. Para 1: ~45 words Para 2: ~45 words Para 3: ~65 words Quote: ~25 words Para 4: ~55 words Para 5: ~60 words Para 6: ~50 words List (3 items): ~40 words Para 7: ~65 words Para 8: ~55 words Total: roughly 455 words. That's below 600. I need to expand more. Let me add more meat to the paragraphs. Expanded draft:

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan melakukan audit menyeluruh terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjabat dalam tiga dekade terakhir. Rencana tersebut disampaikan dalam konteks pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah yang sel