Hoaks Pigai Minta Warga Belanja Rp1 Juta di Kopdes Merah Putih

Jakarta — Sebuah narasi hoaks kembali beredar di media sosial Facebook dan mencatut nama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai. Dalam unggahan yang viral, Pigai disebut-sebut meminta masyarakat desa untuk mengeluarkan uang belanja sebesar Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau yang akrab disebut Kopdes. Setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut dipastikan tidak memiliki dasar faktual dan masuk kategori informasi palsu.

Asal Mula Narasi Hoaks yang Viral di Facebook

Berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta, narasi hoaks tersebut pertama kali disebarkan oleh akun Facebook bernama "Olisah Mansyur Iflani" pada Kamis, 9 Juli 2026. Akun tersebut mengunggah sebuah foto yang menampilkan kutipan palsu berisi pernyataan Pigai yang diklaim sebagai ajakan resmi kepada masyarakat desa.

Berikut isi narasi yang ditulis dalam unggahan tersebut:

"PIGAI: Masyarakat Desa diminta belanja Rp1 juta/bulan DI KOPDES agar omset Kopdes cepat meningkat."

Unggahan tersebut kemudian mendapat berbagai komentar warganet. Salah satunya justru datang dari akun pengunggah sendiri yang menulis, "Jangankan 1 juta… Memang agak aneh." Komentar tersebut secara tidak langsung memperkuat indikasi bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar faktual yang kuat dan kemungkinan besar dibuat-buat.

Fakta Sebenarnya: Tidak Pernah Ada Pernyataan Resmi

Setelah dilakukan verifikasi mendalam, tidak ditemukan bukti resmi berupa rilis pers, konferensi pers, maupun pernyataan terbuka dari Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Kopdes. Tidak ada pula dokumentasi pidato, wawancara, atau jumpa pers yang memuat pernyataan semacam itu.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif resmi pemerintah yang bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi desa melalui koperasi berbasis komunitas. Program ini tidak pernah disertai kebijakan yang mewajibkan atau meminta masyarakat untuk berbelanja dalam nominal tertentu setiap bulan. Setiap koperasi memiliki mekanisme pengelolaannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa masing-masing.

Modus Pencatutan Nama Pejabat dalam Hoaks

Ahli komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Atika Nashrillah, menjelaskan bahwa pencatutan nama pejabat negara merupakan salah satu modus penyebaran hoaks yang paling sering terjadi di Indonesia.

"Pelaku hoaks sering memanfaatkan nama pejabat atau tokoh publik karena dianggap memiliki bobot otoritas. Masyarakat awam cenderung mempercayai informasi yang dikaitkan dengan nama pejabat tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu," ujar Atika dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).

Menurut Atika, maraknya hoaks yang mencatut nama pejabat disebabkan oleh rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta minimnya kebiasaan untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai sebuah informasi.

Dampak Buruk Hoaks terhadap Program Pemerintah

Penyebaran hoaks semacam ini dinilai sangat berbahaya bagi kelangsungan program-program pemerintah, termasuk Kopdes Merah Putih. Beberapa dampak negatif yang dapat muncul antara lain:

• Menurunkan kepercayaan publik terhadap program resmi pemerintah yang sedang berjalan
• Menciptakan keresahan di tengah masyarakat desa yang menjadi sasaran program
• Mengganggu implementasi program di lapangan akibat disinformasi
• Merusak citra pejabat negara yang namanya dicatut tanpa izin
• Memicu polemik yang tidak berdasar di media sosial

Langkah Memverifikasi Informasi di Era Digital

Tim pemeriksa fakta Tirto.id mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan:

1. Periksa sumber berita — pastikan informasi berasal dari media kredibel dan terpercaya
2. Cek situs resmi — kunjungi website kementerian atau lembaga terkait untuk konfirmasi
3. Gunakan fitur fact-check — manfaatkan layanan verifikasi dari platform resmi seperti Turnbackhoax.id
4. Lapor hoaks — laporkan konten palsu ke platform media sosial agar dapat ditindaklanjuti

Peran Aktif Masyarakat dalam Melawan Hoaks

Di era digital saat ini, literasi informasi menjadi keterampilan yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap pengguna media sosial diharapkan mampu menjadi "penyaring" informasi yang bijak, bukan sekadar menjadi corong penyebaran berita palsu tanpa verifikasi.

Dengan meningkatnya kesadaran kolektif terhadap bahaya hoaks, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan produktif. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak jelas sumbernya, serta selalu mengutamakan kebenaran dalam berbagi informasi. Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait terus berupaya memberikan edukasi literasi digital secara masif ke seluruh penjuru negeri.