Hanura Minta Menkeu Baru Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Kondisi keuangan di tingkat pemerintah daerah kini tengah menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) secara terbuka meminta Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk mengambil langkah konkret dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Desakan ini mencuat menyusul derasnya keluhan dari berbagai kepala daerah terkait kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menutup mata terhadap dinamika keuangan yang dihadapi para bupati, wali kota, hingga gubernur di berbagai penjuru tanah air. Kebijakan fiskal nasional dinilai perlu dievaluasi agar tidak menekan ruang gerak pembangunan di daerah.

Kronologi Penyampaian Aspirasi Fiskal Daerah

Aspirasi dan evaluasi terhadap kebijakan fiskal ini disampaikan langsung saat agenda konsolidasi internal partai berlangsung di Yogyakarta. Berikut rangkuman garis waktu dan poin penting dalam konsolidasi tersebut:

1. Konsolidasi Task Force Hanura di Yogyakarta: Bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jajaran pimpinan Hanura menggelar pertemuan strategis untuk memetakan persoalan riil masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
2. Penyerapan Keluhan Kepala Daerah: Forum tersebut menyoroti banyaknya laporan kepala daerah yang mengalami kesulitan likuiditas akibat penyesuaian anggaran transfer dari pusat.
3. Penyampaian Pernyataan Resmi: Hanura secara resmi meminta Menteri Keuangan mengambil terobosan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan fiskal daerah demi menjaga stabilitas pelayanan publik.

“Harapan kita Bapak Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur soal dana bagi hasil. Kami meyakini Suahasil Nazara dapat mengambil kebijakan yang lebih arif dan bijak terhadap kebutuhan daerah,” ujar Patrice Rio Capella dalam keterangannya.

Dampak Nyata Pemangkasan Transfer Anggaran

Ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat saat ini masih tergolong sangat tinggi. Ketika alokasi transfer dan DBH mengalami pengurangan signifikan, dampak operasional langsung dirasakan oleh aparatur sipil negara maupun masyarakat luas.

Rio Capella memaparkan sejumlah dampak krusial yang terjadi di lapangan akibat keterbatasan ruang fiskal tersebut:

• Beban Belanja Pegawai: Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota menghadapi kendala likuiditas serius hanya untuk menuntaskan kewajiban rutin pembayaran gaji pegawai.
• Stagnasi Proyek Infrastruktur: Anggaran belanja modal untuk perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum terpaksa ditunda atau dipangkas habis.
• Perlambatan Ekonomi Lokal: Berkurangnya peredaran uang belanja pemerintah daerah secara langsung menurunkan daya beli serta denyut perekonomian warga di daerah.

Mendorong Solusi dan Kebijakan Fiskal Berkeadilan

Partai Hanura mendorong Kementerian Keuangan untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Kebijakan fiskal yang harmonis dinilai menjadi kunci utama agar target pertumbuhan ekonomi nasional tidak mengorbankan kapasitas fiskal di tingkat akar rumput.