Filipina — Anggaran 2027 Diprediksi Menanggung Utang Besar

Suasana ruang sidang DPR Filipina mendadak hangat ketika isu penganggaran belanja negara kembali mencuat ke permukaan. Deputi Pemimpin Minoritas sekaligus Perwakilan ACT Teachers, Antonio Tinio, secara terbuka memberikan peringatan keras terkait arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai semakin bergantung pada pinjaman utang luar negeri maupun domestik.

Dalam keterangannya di Manila, Tinio menyoroti rancangan anggaran untuk tahun 2027 yang memperlihatkan angka defisit sangat mengkhawatirkan. Hampir seperempat dari total program belanja negara diperkirakan harus dibiayai melalui penarikan utang baru, sebuah keputusan yang dinilai memicu sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi nasional Filipina dalam jangka panjang.

Lonjakan Ketergantungan Utang dari Masa ke Masa

Menurut data fiskal yang dipaparkan, pembiayaan yang bersumber dari utang pada anggaran 2027 mendatang diproyeksikan mencapai angka fantastis sebesar P1.69 triliun (peso Filipina). Angka ini menyerap sekitar 24 persen dari total seluruh anggaran belanja negara yang sedang dirancang oleh pemerintah.

Jika Kawan Berita membandingkannya dengan kondisi keuangan negara pada dekade sebelumnya, lonjakan ini terbilang sangat drastis dan menunjukkan pergeseran kebijakan yang cukup berisiko.

Pada tahun 2016 lalu, porsi utang dalam menutup defisit anggaran negara tercatat berada di angka 13 persen. Kenaikan yang hampir mencapai dua kali lipat pada 2027 mendasari kekhawatiran bahwa pemerintah setempat semakin kesulitan mengoptimalkan penerimaan mandiri dari sektor pajak dan non-pajak.

"Kita tidak bisa terus-menerus menutup defisit anggaran dengan menggali lubang utang baru. Ketika hampir seperempat anggaran disokong oleh pinjaman, yang kita pertaruhkan adalah kedaulatan fiskal dan masa depan rakyat," tegas Antonio Tinio dengan nada prihatin.

Dampak Nyata Bagi Sektor Publik dan Pendidikan

Ketergantungan yang makin mendalam pada instrumen utang tentu membawa konsekuensi logis yang tidak sederhana bagi masyarakat awam. Sebagai perwakilan dari aliansi guru dan tenaga pendidik, Tinio menggarisbawahi bahwa kewajiban membayar bunga utang yang membengkak berpotensi menggerus alokasi dana untuk sektor-sektor publik yang sangat vital.

Sektor pendidikan, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dasar berisiko mengalami stagnasi atau bahkan pemangkasan anggaran. "Sangat ironis ketika rakyat dituntut membayar pajak, tetapi sebagian besar penerimaan negara justru habis hanya untuk membayar bunga pinjaman, bukan untuk memperbaiki sekolah atau fasilitas kesehatan," tambah Tinio melempar kritik tajam.

Beberapa risko utama yang disuarakan terkait pembengkakan utang ini meliputi:

• Penyempitan Ruang Fiskal: Sebagian besar pendapatan negara terkunci untuk membayar kewajiban bunga utang tahunan.
• Potensi Kenaikan Pajak Baru: Pemerintah berisiko membebankan pajak tambahan kepada rakyat demi mengejar target penerimaan.
• Penurunan Kualitas Layanan Sosial: Anggaran pendidikan dan fasilitas kesehatan terancam tidak menjadi prioritas utama pembiayaan.

Tuntutan Evaluasi dan Reformasi Fiskal

Menyikapi situasi keuangan ini, kelompok oposisi di parlemen mendesak pemerintah Filipina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi manajemen utang. Pembenahan pada sistem perpajakan, penutupan kebocoran anggaran, serta transparansi belanja pemerintah menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

Tanpa adanya langkah korektif yang nyata, rancangan anggaran 2027 dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal krisis keuangan yang membebankan generasi mendatang. Kini publik Filipina menanti langkah konkret tim ekonomi pemerintah untuk membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan tanpa harus mengorbankan ketahanan ekonomi negara.