EEF — Pakar Peringatkan Kemajuan AI Berisiko Perlebar Kesenjangan Global

Laju perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini melesat begitu kencang hingga melampaui kemampuan regulator dunia untuk mengawasinya. Dalam gelaran Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang berlangsung di Vladivostok, Rusia, sejumlah pakar internasional membunyikan alarm peringatan: jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang terancam semakin melebar drastis jika akses serta tata kelola AI tidak segera diatur bersama.

Forum ekonomi yang menjadi magnet kerja sama kawasan Asia-Pasifik ini secara khusus membedah masa depan tata kelola teknologi lewat sesi bertajuk "Future of AI Governance". Fokus utamanya bukan sekadar memacu inovasi, melainkan merumuskan cara agar teknologi mutakhir ini tetap aman, terpercaya, dan tidak meninggalkan negara-negara miskin di belakang garis kemiskinan digital baru.

Regulasi Tertinggal Jauh dari Laju Algoritma

Kekhawatiran terbesar para ahli bermuara pada satu fakta nyata: kemampuan AI bertumbuh secara eksponensial, sementara birokrasi perumusan kebijakan bergerak linier dan lambat. Kondisi timpang ini membuat pembuat kebijakan di berbagai belahan dunia gagap dalam memetakan dampak risiko yang ditimbulkan.

Wakil Kepala Direktorat Ahli Kepresidenan Rusia, Svetlana Lukash, secara gamblang menggarisbawahi kegentingan situasi tersebut saat berbicara di sela-sela forum.

"Kemampuan AI berkembang jauh lebih cepat dan menjadi jauh lebih kuat daripada kemampuan pemerintah mana pun untuk memahami, menilai, dan mengendalikannya," tegas Svetlana Lukash.

Menurut Lukash, komunitas global kini berada di persimpangan jalan krusial. Perlu ada kesepakatan internasional yang mengikat agar pengembangan AI tetap selaras dengan nilai kemanusiaan, etika moral, dan perlindungan hak asasi.

Dilema Kesiapan: Negara Maju vs Negara Berkembang

Ketika negara-negara kaya menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk infrastruktur komputasi awan dan superkomputer, negara berkembang masih berkutat dengan infrastruktur dasar internet dan keterbatasan literasi digital. Dampaknya, disrupsi lapangan kerja serta pergeseran pendapatan global berpotensi terkonsentrasi hanya di segelintir kekuatan ekonomi besar.

Mendorong Tata Kelola Tanpa Batas Geopolitik

Tantangan terbesar dalam menciptakan tata kelola AI yang inklusif adalah ketegangan geopolitik yang sedang melanda panggung dunia. Meski aliansi multilateral seperti BRICS berpeluang merintis kerangka kerja bersama, upaya tersebut dinilai belum cukup jika tidak melibatkan seluruh tatanan dunia secara universal.

Lukash menekankan bahwa sifat dasar kecerdasan buatan tidak mengenal batasan teritorial suatu negara. Oleh karena itu, fragmentasi tata kelola justru akan memperlemah kontrol keamanan global.

"AI tidak mengenal batas negara. Jika perselisihan geopolitik tidak menghalangi dan seluruh dunia dapat mencapai kesepakatan bersama, tata kelola ini akan jauh lebih efektif," pungkasnya.

Tanpa dialog terbuka dan kemauan untuk berbagi standar teknologi secara adil, revolusi AI dikhawatirkan bukan menjadi mesin pemerataan kesejahteraan, melainkan instrumen baru yang memperparah polarisasi ekonomi di masa depan.