DPRD Sumut dan Medan Desak Transparansi Bantuan Banjir

MEDAN — Dua panggung politik di Sumatera Utara dalam sepekan ini menyuarakan keresahan yang sama: banjir yang tak kunjung terkelola dan bantuan yang masih samar-samar. Di Kota Medan, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan I, Dame Duma Sari Hutagalung, turun langsung menyerap keluhan warga soal banjir, sampah, dan penerangan jalan. Sementara di tingkat provinsi, Komisi E DPRD Sumatera Utara mendesak transparansi pendataan penerima bantuan pascabanjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Kedua gerakan ini menggarisbawahi satu hal: warga ingin kepastian, bukan sekadar janji.

Pada Sabtu (25/7/2026), Dame Duma menggelar Reses Masa Sidang VI Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Bahagia Gang Sada Arih No.321, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru. Hadir dalam pertemuan itu Lurah Titi Rantai Frank Toni Hutagalung, perwakilan kecamatan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, serta para kepala lingkungan. Reses ini bukan sekadar formalitas tahunan; ia menjadi cermin betapa akutnya persoalan dasar yang masih mendera permukiman padat di jantung kota.

Dari Lampu Jalan hingga Diskon PBB 50 Persen

Di tengah suasana hangat khas reses, warga satu per satu menyampaikan unek-unek. Banjir tetap menjadi keluhan nomor satu. Drainase yang tersumbat dan aliran air yang lambat membuat genangan bertahan lama bahkan setelah hujan reda. Dame Duma menanggapi dengan data di tangan: “Kami sudah koordinasikan dengan Dinas SDABMBK. Normalisasi drainase di beberapa titik prioritas akan dimulai Agustus ini,” ujarnya. Namun, ia mengakui bahwa solusi permanen membutuhkan perencanaan lintas sektor yang lebih matang.

Sampah menjadi biang kerok kedua. Warga mengeluhkan kurangnya armada pengangkut dan titik-titik pembuangan liar yang menggunung. Dame menyoroti perlunya penguatan peran bank sampah di tingkat kelurahan serta penambahan jadwal pengangkutan oleh Dinas Kebersihan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan truk sampah. Kesadaran memilah dari rumah tangga itu kunci,” tegasnya.

Masalah lain yang mencuat adalah lampu jalan mati di sejumlah ruas. Jalan Bahagia, yang menjadi lokasi reses, termasuk kawasan yang kerap gelap gulita di malam hari. Hal ini berdampak langsung pada keamanan dan mobilitas warga. Dame menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengajukan perbaikan ke Dinas Perhubungan, dan separuh dari titik yang dilaporkan telah masuk dalam jadwal pemeliharaan bulan depan.

“Saya ingin memastikan setiap keluhan yang masuk hari ini tidak berhenti di catatan. Harus ada tindak lanjut konkret, dan diskon PBB 50 persen yang kami janjikan untuk warga terdampak banjir itu serius kami kawal,” kata Dame Duma, disambut tepuk tangan hadirin.

Komisi E DPRD Sumut: Bantuan Banjir Jangan Jadi Polemik

Hampir bersamaan, di kantor DPRD Sumatera Utara, Komisi E menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, BPBD Sumut, dan Dinas Sosial Provinsi. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E HM Subandi ini menyoroti ketidakjelasan data penerima bantuan pascabanjir yang melanda Tapteng pada 2025. Anggota Komisi E, Rahmansyah Sibarani, secara terbuka meminta pemerintah daerah membuka data secara transparan.

“Kami banyak menerima laporan warga yang merasa berhak tapi tidak terdata, sementara ada juga yang justru menerima bantuan ganda. Ini memicu kecemburuan dan polemik berkepanjangan,” ungkap Rahmansyah. Ia menekankan bahwa transparansi bukan hanya tentang membuka angka, melainkan juga tentang membangun kembali kepercayaan publik yang sempat luntur akibat lambannya respons awal bencana.

Dalam RDP itu, BPBD Sumut mengakui adanya kendala dalam pendataan karena banyak warga yang mengungsi dan berpindah sementara. Namun, Dinas Sosial Sumut berjanji akan melakukan audit bersama dengan pihak desa dan kecamatan untuk memutakhirkan basis data terpadu. Rapat menghasilkan tiga rekomendasi kunci: pertama, pembukaan data penerima bantuan di setiap desa; kedua, pembentukan posko pengaduan di kantor camat; ketiga, evaluasi berkala setiap bulan oleh inspektorat.

“Kami di Komisi E tidak akan tinggal diam. Transparansi bantuan ini adalah harga mati. Jangan sampai bantuan untuk korban banjir malah menjadi sumber masalah baru,” tegas Rahmansyah Sibarani di hadapan peserta RDP.

Benang Merah: Infrastruktur dan Akuntabilitas

Jika ditarik benang merah, baik reses Dame Duma di Medan Baru maupun RDP Komisi E di tingkat provinsi mengarah pada dua isu fundamental: infrastruktur dasar yang masih rentan terhadap cuaca ekstrem, serta akuntabilitas penyaluran bantuan yang harus ditingkatkan. Banjir di Medan mungkin tidak separah di Tapteng, tetapi akumulasi genangan di kawasan padat penduduk menimbulkan dampak ekonomi mikro yang signifikan. Di sisi lain, transparansi bantuan di Tapteng adalah cermin bagaimana tata kelola bencana harus diperbaiki dari hulu ke hilir.

Kedua wakil rakyat ini menawarkan pendekatan berbeda namun saling melengkapi. Dame Duma lebih fokus pada solusi teknis jangka pendek—drainase, lampu, sampah, dan insentif pajak. Sementara Rahmansyah Sibarani dan Komisi E menyasar kebijakan struktural: data terbuka, audit berkala, dan mekanisme pengaduan. Jika kedua pendekatan ini disinergikan, bukan tidak mungkin Sumatera Utara bisa memiliki cetak biru penanganan banjir yang lebih manusiawi dan terukur.