DPRD Medan Serap Aspirasi, UMKM Sumut Raup Rp83 Miliar

Dua peristiwa strategis di Sumatera Utara pada penghujung Juli 2026 menegaskan komitmen bersama dalam membangun kesejahteraan dari level akar rumput hingga panggung ekonomi provinsi. Di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Anggota DPRD Kota Medan dr. Dimas Sofani Lubis menggelar reses yang mempertemukan warga dengan para pemangku kepentingan untuk membedah persoalan layanan kesehatan dan infrastruktur. Berselang beberapa hari, gemerlap Delipark Mall menjadi saksi puncak Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026, di mana Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengumumkan pencapaian business matching senilai Rp83 miliar bagi lebih dari 300 UMKM unggulan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera.

Reses Medan Sunggal: BPJS, UHC Premium, dan Sengketa Jalan Seroja I

Reses Masa Persidangan VI Tahun Sidang III Tahun Anggaran 2025–2026 yang digelar di Jalan Sunggal, Minggu (26/7/2026) sore itu berlangsung hangat namun penuh tuntutan. Lurah Sunggal Siti Arnisa, perwakilan Kecamatan Medan Sunggal, Kepala Puskesmas Sunggal, serta perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) dan Dinas Perhubungan turut hadir mendengarkan langsung aspirasi ratusan warga. Kehadiran lintas dinas ini menjadi sinyal bahwa persoalan yang dikeluhkan warga memang memerlukan penanganan terpadu.

“Kegiatan reses ini sangat penting sebagai wadah aspirasi langsung warga. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan harapan mereka tanpa sekat birokrasi, dan kami siap mencatat untuk ditindaklanjuti bersama,” ujar Siti Arnisa saat membuka sesi dialog.

Dari sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, tiga isu utama mencuat. Pertama, warga mengeluhkan rumitnya akses dan administrasi BPJS Kesehatan yang kerap menyulitkan pasien dari keluarga prasejahtera. Kedua, program Universal Health Coverage (UHC) Premium yang digadang-gadang sebagai solusi justru belum dirasakan pemerataan manfaatnya—banyak warga mengaku masih kebingungan dengan prosedur klaim dan cakupan layanan. Ketiga, sengketa akses Jalan Seroja I yang telah bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan antarwarga. Jalan yang seharusnya menjadi fasilitas umum itu masih dikuasai pihak tertentu, sehingga mobilitas warga sekitar terganggu. dr. Dimas Sofani Lubis berjanji akan mendorong dinas terkait untuk segera memediasi sengketa tersebut dan mengevaluasi implementasi UHC agar benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

KKSU 2026: Panggung Pembuktian UMKM Sumut Naik Kelas

Di tengah riuhnya pusat perbelanjaan Medan, KKSU 2026 menjadi etalase kebangkitan ekonomi kerakyatan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Gubernur Sumatera Utara M. Afif Bobby Nasution, dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ameriza M. Moesa hadir langsung menyaksikan penandatanganan kontrak perdagangan antara UMKM, aggregator, serta pelaku perhotelan dan restoran. Momentum ini merupakan puncak dari rangkaian business matching pembiayaan yang telah berlangsung sejak Januari hingga Juli 2026.

“KKSU 2026 membuktikan bahwa kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan perbankan mampu mendorong UMKM naik kelas. Angka transaksi Rp83 miliar ini adalah fondasi untuk membawa produk lokal Sumut menembus pasar global,” kata Thomas A.M. Djiwandono di sela acara.

Lebih dari 300 UMKM unggulan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera memamerkan produk kreatif mereka, mulai dari fesyen berbasis wastra, kuliner olahan, hingga kerajinan tangan berdesain kontemporer. KKSU 2026 tak hanya menjadi ajang transaksi, tetapi juga ruang edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar siap bersaing di era digital. Keberhasilan membukukan kontrak senilai puluhan miliar rupiah menjadi bukti bahwa potensi UMKM Sumut sangat besar jika didukung akses pasar yang luas dan pembiayaan yang inklusif.

Benang Merah Pembangunan Inklusif

Bila dicermati, dua peristiwa di atas mencerminkan spektrum pembangunan yang saling melengkapi. Di tingkat mikro, reses DPRD menjadi jembatan bagi warga untuk menyuarakan hak dasar mereka atas kesehatan dan infrastruktur. Di level makro, KKSU 2026 menunjukkan bagaimana intervensi kebijakan ekonomi dan kemitraan strategis bisa melipatgandakan nilai tambah produk lokal. Keduanya sama-sama menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Ke depan, sinergi antara aspirasi warga yang tertampung dalam reses dengan semangat pemberdayaan ekonomi seperti KKSU diharapkan bisa menciptakan efek domino: layanan kesehatan yang prima dan akses jalan yang terbuka akan mendukung mobilitas pelaku UMKM, sementara UMKM yang kuat akan menopang kemandirian ekonomi rumah tangga.