DPRD Jabar Pastikan Korban KM Virgo Asal Garut Terima Bantuan

Kabar duka yang menyelimuti keluarga anak buah kapal (ABK) KM Virgo asal Kabupaten Garut mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menyiapkan skema bantuan komprehensif bagi para korban maupun keluarga yang ditinggalkan.

Langkah ini diambil guna meringankan beban ekonomi serta memberikan kepastian pendampingan psikologis kepada keluarga korban insiden kecelakaan laut tersebut. Pemerintah daerah dinilai perlu hadir secara nyata di tengah masa-masa sulit yang dihadapi warganya.

Kronologi Penanganan dan Respons Terpadu

Sejak informasi mengenai insiden KM Virgo mencuat ke publik, koordinasi lintas instansi langsung ditingkatkan untuk memantau proses evakuasi serta pendataan korban. Berikut adalah tahapan respons yang dilakukan oleh otoritas terkait:

1. Verifikasi Data Korban: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama instansi terkait melakukan pencocokan data identitas para nelayan dan ABK yang tercatat sebagai warga Kabupaten Garut.
2. Komunikasi dengan Tim SAR Gabungan: Pemantauan intensif bersama Badan SAR Nasional (Basarnas) guna memperoleh laporan berkala mengenai operasi pencarian dan evakuasi di titik koordinat kapal.
3. Penjangkauan Keluarga: Tim Dinas Sosial langsung diterjunkan untuk mengunjungi rumah duka guna memberikan asesmen kebutuhan awal dan bantuan logistik darurat.

"Kami di Komisi V DPRD Jabar memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemkab Garut sudah menyiapkan langkah nyata, baik dari sisi santunan, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, hingga pendampingan kepulangan korban," tegas Aten Munajat dalam keterangannya.

Skema Bantuan dan Perlindungan Sosial

Bantuan yang disiapkan tidak hanya bersifat materi jangka pendek, melainkan mencakup hak-hak ketenagakerjaan maritim yang wajib dipenuhi oleh pihak pemilik kapal dan agen penyalur. DPRD Jabar menekankan pentingnya pengawasan agar hak asuransi para ABK cair tepat waktu tanpa hambatan birokrasi.

Beberapa poin prioritas dalam penanganan korban KM Virgo ini meliputi:

• Santunan Kematian dan Biaya Pemakaman: Alokasi bantuan pembiayaan logistik pemulangan jenazah hingga proses pemakaman di kampung halaman.
• Pendampingan Psikososial (Trauma Healing): Dukungan konseling dari dinas sosial untuk anak-anak dan istri korban yang mengalami trauma mendalam.
• Advokasi Asuransi Ketenagakerjaan: Pengawalan pencairan hak jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun asuransi pelayaran terkait.

Dorongan Peningkatan Standar Keselamatan Nelayan

Tragedi yang menimpa KM Virgo menjadi alarm keras bagi pengawasan standar keselamatan kapal perikanan di wilayah pesisir Jawa Barat dan sekitarnya. DPRD Jabar mendorong dinas kelautan untuk memperketat uji kelaikan kapal (ramp check) sebelum kapal diizinkan berlayar mengarungi perairan terbuka.

Dengan adanya komitmen kuat dari legislatif dan eksekutif, diharapkan seluruh proses pendampingan keluarga korban KM Virgo asal Garut berjalan lancar, transparan, dan tuntas hingga pemenuhan seluruh hak korban terpenuhi secara adil.