Di Balik Sidang PK Nikita Mirzani: Bukti Digital dan Pasal yang Dipertanyakan

Di sudut ruang sidang yang hening, sorot mata Nikita Mirzani menerawang jauh ke arah meja majelis hakim. Ia menggenggam erat tangan kuasa hukumnya, seolah mencari pegangan di tengah badai hukum yang tak kunjung reda. Hari itu, ruang sidang bukan sekadar arena adu argumen—ia menjadi panggung sunyi bagi perjuangan seorang perempuan yang mempertanyakan keadilan di negerinya.

Di luar, puluhan pendukung setianya berdesakan di trotoar, membawa poster dukungan dengan tinta yang mulai luntur diterpa gerimis. Namun di dalam, yang bergema hanyalah suara lirih penasihat hukum yang membacakan poin demi poin keberatan. Momen ini bukan sekadar sidang Peninjauan Kembali—ini adalah sebuah pengakuan akan kerapuhan sistem pembuktian digital yang selama ini dianggap sakral.

Ketika Alat Bukti Digital Kehilangan Rohnya

Tim kuasa hukum Nikita Mirzani membuka kembali luka lama: keabsahan alat bukti digital yang menjerat kliennya. Mereka tidak sekadar bicara pasal, melainkan menyentuh inti keadilan prosedural. "Bagaimana mungkin sebuah tangkapan layar yang tidak pernah diautentikasi forensik bisa menjadi dasar perampasan kemerdekaan seseorang?" tanya salah seorang pengacara dengan suara bergetar. Kutipan itu bukan gimik ruang sidang—ia adalah jerit hati yang mewakili banyak terdakwa kasus digital di Indonesia.

Dalam memori mereka, ada kisah tentang bukti percakapan yang diserahkan tanpa metadata lengkap, tanpa hash value, tanpa rantai custodinya. Seperti membangun rumah tanpa fondasi, dakwaan berdasarkan bukti digital yang cacat prosedur itu rawan rubuh kapan saja. Namun ironisnya, atas dasar itulah vonis dijatuhkan. Tim hukum menyoroti bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering diterapkan dengan tafsir yang melompat, mengabaikan kebutuhan teknis verifikasi yang ketat. Mereka mengingatkan, alat bukti digital bukanlah foto copy-an biasa—ia memiliki roh yang harus diuji keasliannya.

Kisah di Balik Pasal yang Terseret

Hal yang lebih menyentuh justru terletak pada bagaimana penerapan pasal berlapis bisa membutakan mata hati penegak hukum. Nikita, yang belakangan lebih dikenal sebagai sosok ibu yang berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri, harus menghadapi dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menurut tim hukumnya tumpang tindih. "Seperti menembak nyamuk dengan meriam," ujar sumber dekat tim hukum sambil menggeleng pelan. "Klien kami dijerat pasal yang seharusnya dipakai untuk kejahatan luar biasa, sementara akar persoalannya adalah ketidakjelasan transaksi digital biasa."

Kata-kata itu bukanlah pembelaan kosong. Di hadapan majelis hakim, tim hukum memaparkan bagaimana predikat TPPU seharusnya membutuhkan pembuktian asal-usul harta yang diperoleh dari kejahatan serius, bukan sekadar aliran dana yang belum jelas peruntukannya. Mereka membeberkan kerancuan dalam surat dakwaan jaksa yang seolah memaksakan konstruksi hukum tanpa untai benang merah yang logis. Setiap lembar bukti yang mereka sodorkan seperti potongan puzzle yang dipaksakan menyatu, menciptakan gambar yang tak pernah ada di dunia nyata.

Panggung Keadilan yang Mengharukan

Entah sudah berapa kali perempuan itu duduk di kursi pesakitan dengan mata sembab. Namun hari itu, ia memilih untuk tidak menangis. Ia memandang lurus ke depan, seakan berkata dalam hati, "Lawanku bukan manusia, melainkan sistem yang berlubang." Momen mengharukan terjadi ketika salah satu pengacaranya membacakan testimoni dari anak sulung Nikita—sepotong surat pendek yang isinya sederhana: "Mama, aku rindu masakanmu." Ruang sidang yang biasanya riuh dengan adu argumen seketika sunyi. Para jurnalis menunduk. Jaksa termenung. Di situlah kita sadar, bahwa di balik tumpukan berkas dan pasal karet, ada hati yang remuk redam menanti kepastian.

Perjuangan ini bukan hanya tentang Nikita. Ia adalah potret dari ribuan wajah lain yang tersandung pasal serupa tanpa perlindungan prosedural yang memadai. Tim hukumnya berharap, Peninjauan Kembali kali ini menjadi momentum bagi para penegak hukum untuk berkaca: sudahkah keadilan substantif ditegakkan, ataukah kita masih terlena dengan formalitas dakwaan yang indah di atas kertas? Di sudut ruangan berukuran 3x4 meter itu, ketika ketua majelis mengetukkan palu menunda sidang, Nikita berdiri dan menatap jendela kecil yang membiaskan cahaya jingga senja. Ada sebersit harapan di matanya—bahwa kali ini, kebenaran digital tak lagi dibunuh oleh frasa-frasa hukum yang bisu. Dan bagi banyak orang yang menyaksikan kisahnya dari luar, perjalanan ini adalah pengingat: di negeri ini, membuktikan keaslian sebuah chat bisa jadi lebih sulit daripada mencuri uang rakyat.

Baca juga:

• Prabowo Lantik 25 Pejabat Negara dan 10 Dubes pada Oktober 2025
• Ole Romeny Bicara Target Bersama Fortuna Sittard Setelah Resmi Bergabung