andika-rivaldi
Langkah diplomatik besar kembali terjadi di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa. China secara terbuka membela hak Iran untuk mengembangkan program nuklir damai, bersamaan dengan langkahnya memblokir resolusi Amerika Serikat terkait pengawasan sanksi terhadap Teheran. Sikap ini menegaskan posisi Beijing yang konsisten menolak tekanan sepihak terhadap negara-negara berkembang di bawah naungan PBB.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB, Sun Lei, saat berbicara di hadapan Sidang Majelis Umum PBB. Dalam forum pleno yang membahas penggunaan hak veto itu, Sun Lei menegaskan bahwa Iran sebagai negara pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) memiliki hak sah yang harus dihormati oleh komunitas internasional.
"Sebagai negara pihak non-senjata nuklir dalam Traktat NPT, Iran harus menghormati komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dan hak sahnya untuk memanfaatkan energi nuklir secara damai harus dihormati," ujar Sun Lei dalam pernyataannya.
Blokir Resolusi AS dan Dampaknya
Pernyataan China ini muncul tak lama setelah Beijing dan Moskow bersama-sama memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat pada September lalu. Resolusi tersebut bertujuan memperpanjang mandat panel pengawas sanksi PBB terhadap Iran. Panel pemantau itu sebelumnya diaktifkan kembali sebagai bagian dari mekanisme 'snapback' yang digagas pada Agustus oleh Inggris, Prancis, dan Jerman atau yang dikenal dengan sebutan E3.
Mekanisme snapback sendiri dirancang untuk memulihkan sanksi internasional terhadap Iran yang sebelumnya telah dilonggarkan sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015. Namun, China dan Rusia menilai langkah tersebut secara hukum tidak valid dan menegaskan bahwa sanksi-sanksi itu tidak pernah benar-benar diberlakukan kembali.
Menurut Beijing, kebuntuan yang terjadi saat ini bukanlah kesalahan Iran. Tanggung jawab utama justru berada di tangan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis yang dinilai gagal menjaga semangat diplomasi multilateral dan lebih memilih jalur tekanan sepihak.
Poin-Poin Kunci Sikap China
- China menegaskan Iran memiliki hak sah atas program nuklir damai sesuai kerangka NPT.
- Beijing dan Moskow memblokir resolusi AS untuk memperpanjang mandat panel pengawas sanksi PBB.
- Mekanisme snapback yang digagas E3 dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah.
- China menuding AS, Inggris, Jerman, dan Prancis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebuntuan diplomasi.
- Sikap ini memperkuat poros geopolitik baru antara China, Rusia, dan Iran di kancah internasional.
Dinamika Geopolitik yang Semakin Panas
Langkah China ini tidak bisa dilepaskan dari konteks persaingan geopolitik global yang semakin memanas. Beijing dan Moskow terus memperkuat aliansi strategis mereka untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya, terutama di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi medan pengaruh Washington.
Dengan membela hak nuklir damai Iran, China secara tidak langsung mengirim pesan bahwa era diplomasi satu arah telah usai. Setiap keputusan yang menyangkut kedaulatan negara lain, menurut Beijing, harus diambil melalui jalur multilateral yang menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB.
Bagi Iran, dukungan China ini menjadi angin segar di tengah tekanan sanksi ekonomi yang belum juga mereda. Teheran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya murni untuk keperluan sipil seperti pembangkit listrik dan riset medis, bukan untuk pengembangan senjata pemusnah massal.
Ke depan, dinamika di Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan semakin alot. AS dan negara-negara Eropa kemungkinan akan mencari jalan lain untuk menekan Iran, sementara China dan Rusia siap menjadi tameng diplomatik bagi Teheran. Publik dunia pun menanti apakah ketegangan ini akan menemukan jalan tengah atau justru memperlebar jurang persaingan kekuatan besar di abad ke-21.
Comments (0)