SINTANG — Warga Muakan Petinggi Keluhkan Pasokan Listrik dan Bansos

Halo pembaca Beritaseputar.com! Kehidupan masyarakat di wilayah pelosok perbatasan Kalimantan Barat ternyata masih diselimuti berbagai tantangan mendasar. Kali ini, sorotan tertuju pada Desa Muakan Petinggi, sebuah kawasan di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Warga di daerah tersebut hingga saat ini masih harus berjuang keras demi mendapatkan fasilitas publik yang layak, mulai dari penerangan jaringan listrik hingga transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Meskipun daerah perbatasan kerap digadang-gadang sebagai teras depan negara, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih membayangi warga lokal. Kebutuhan paling vital seperti listrik yang menyala 24 jam penuh dan keadilan bantuan pemerintah masih menjadi impian yang belum sepenuhnya terwujud secara merata di Muakan Petinggi.

Minim Akses Listrik: Malam Hari Masih Diselimuti Kegelapan

Persoalan pertama yang paling mengemuka adalah masalah pasokan listrik. Bagi masyarakat di kota-kota besar, listrik adalah hal biasa yang mengalir tanpa henti setiap hari. Namun bagi warga Desa Muakan Petinggi, menikmati aliran listrik secara stabil masih menjadi barang mewah. Keterbatasan jaringan listrik dari PT PLN (Persero) memaksa sebagian besar warga mengandalkan mesin genset mandiri atau alat penerangan seadanya yang memakan biaya operasional sangat tinggi.

Kondisi ini tentu berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat serta anak-anak sekolah yang kesulitan belajar saat malam tiba. Banyak orang tua meratapi kondisi anak-anak mereka yang harus menuntut ilmu di bawah remang-remang cahaya lampu pelita.

"Kami di sini sangat merindukan aliran listrik yang lancar seperti di daerah lain. Anak-anak kami butuh penerangan yang cukup untuk belajar malam, dan usaha warga juga terhambat karena keterbatasan daya," ujar salah seorang warga lokal saat menyuarakan aspirasi masyarakat desa.

Karut-Marut Penyaluran Bantuan Sosial yang Tak Tepat Sasaran

Tak berhenti pada urusan penerangan, persoalan lain yang memicu keresahan warga adalah mekanisme penyaluran bantuan sosial. Program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang seharusnya menyasar warga kurang mampu, dinilai kerap salah sasaran dan tidak transparan. Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi warga saat ini.

Beberapa poin utama keluhan warga terkait penyaluran bansos di Muakan Petinggi antara lain:

• Data Penerima Usang: Banyak warga miskin yang sangat membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
• Kurangnya Verifikasi Lapangan: Proses pembaruan data secara berkala jarang dilakukan oleh pihak terkait secara riil di tingkat desa.
• Transparansi Penyaluran: Informasi mengenai kriteria dan ketersediaan kuota bansos dinilai kurang terbuka bagi masyarakat desa.

Kondisi ini menimbulkan rasa cemburu sosial dan rasa ketidakadilan di tengah pemukiman warga. Mereka sangat berharap ada tindakan tegas dari dinas sosial serta pemerintah kabupaten untuk segera meninjau ulang dan melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan.

Mendesak Langkah Konkret Pemerintah Kabupaten Sintang

Menanggapi rentetan persoalan tersebut, warga Desa Muakan Petinggi sangat berharap Pemerintah Kabupaten Sintang, pihak PLN, serta instansi terkait tidak menutup mata. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini harus menjadi prioritas utama agar kesejahteraan warga tercapai secara merata.

Penanganan cepat atas masalah listrik dan perbaikan data bansos diharapkan bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat demi menjamin hak-hak dasar masyarakat di pelosok Ketungau Hulu.