Polisi Metropolitan London Diselidiki karena Abaikan Pesta Lockdown di Downing Street

Kepolisian Metropolitan London (Met Police) resmi merujuk dirinya sendiri ke badan pengawas kepolisian Inggris setelah menerima tuduhan bahwa mereka dengan sengaja mengabaikan pesta-pesta ilegal di Downing Street yang melanggar aturan ketat penguncian wilayah (lockdown) Covid-19 pada tahun 2020. Langkah ini menjadi babak terbaru dari skandal "Partygate" yang telah mengguncang pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson.

Kronologi Skandal Pesta Downing Street

Kasus ini bermula dari laporan media pada akhir 2021 yang mengungkap bahwa sejumlah pertemuan sosial terjadi di kompleks kantor Perdana Menteri Inggris pada 18 Desember 2020, tepat saat pemerintah melarang warga berkumpul dari rumah tangga yang berbeda. Saat itu, jutaan warga Inggris harus merayakan Natal secara virtual, sementara di jantung kekuasaan, suasana pesta diduga berlangsung meriah.

Laporan tersebut memicu kemarahan publik yang luar biasa. Banyak yang mempertanyakan standar ganda antara aturan yang diterapkan kepada rakyat biasa dan para pejabat tinggi. Sorotan tidak hanya tertuju pada Boris Johnson dan stafnya, tetapi juga pada petugas Met Police yang bertugas di gerbang Downing Street.

Dugaan Pengabaian Tugas oleh Polisi

Baroness Jenny Jones, anggota House of Lords dari Partai Hijau, secara resmi mengajukan keluhan kepada Met Police. Dalam pengaduannya, ia menegaskan bahwa petugas yang berjaga di luar Gedung Nomor 10 Downing Street "pasti mengetahui" adanya pertemuan ilegal yang sedang berlangsung. Jones secara eksplisit menuduh polisi telah "dengan sengaja gagal menegakkan" aturan yang seharusnya mereka jaga.

"Jika rakyat biasa akan langsung ditindak karena mengadakan pesta kecil di rumah mereka, maka tidak masuk akal jika petugas di depan Downing Street tidak menyadari kerumunan dan aktivitas yang terjadi di dalam," ujar Jones dalam pernyataannya, menyuarakan kecurigaan publik.

Met Police menanggapi dengan merujuk kasus ini ke Independent Office for Police Conduct (IOPC), badan pengawas independen yang menangani keluhan terhadap kepolisian di Inggris dan Wales. Rujukan mandiri ini merupakan prosedur wajib ketika ada tuduhan serius mengenai pelanggaran integritas dan profesionalisme petugas.

Peran IOPC dan Kemungkinan Investigasi Formal

IOPC kini harus memutuskan apakah akan membuka penyelidikan formal terhadap penanganan kasus ini. Jika investigasi resmi digulirkan, para petugas yang bertugas pada malam pesta akan dimintai keterangan, dan potensi kesalahan pengawasan dapat terungkap secara mendetail. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan dan menambah panjang daftar persoalan hukum dan politik yang dihadapi Boris Johnson.

Keputusan Met Police untuk merujuk diri sendiri tidak secara otomatis menunjukkan pengakuan bersalah. Namun, langkah ini memperlihatkan bahwa skala tekanan publik dan politik sudah sedemikian besar sehingga institusi kepolisian tidak bisa mengabaikan tuntutan transparansi. Sebelumnya, Met Police juga menghadapi kritik karena dinilai lambat menyelidiki laporan-laporan pelanggaran lockdown di lingkungan pemerintahan.

Dampak Politik bagi Boris Johnson

Skandal "Partygate" telah membuat popularitas Boris Johnson merosot ke titik terendah sepanjang masa jabatannya. Berdasarkan jajak pendapat, tingkat kepuasan publik terhadap PM Johnson jatuh ke bawah 30%, sebuah rekor buruk bagi pemimpin Partai Konservatif. Selain itu, desakan dari dalam partai sendiri agar Johnson mundur semakin keras, menjadikan penyelidikan terhadap polisi ini sebagai potensi badai politik baru.

Rakyat Inggris yang telah berbulan-bulan mematuhi aturan ketat—termasuk tidak bisa mengunjungi anggota keluarga yang sakit atau menghadiri pemakaman dengan layak—merasa dikhianati. Ungkapan "One rule for them, another for us" (satu aturan untuk mereka, aturan lain untuk kita) menjadi viral di media sosial, memperdalam krisis kepercayaan publik.

Dengan IOPC yang kini menimbang langkah formal, sorotan terhadap kepolisian dan pemerintah Inggris akan terus berlanjut. Apapun hasil penyelidikan, skandal ini sudah meninggalkan noda serius pada kredibilitas lembaga-lembaga penegak aturan di Inggris dan menambah ketidakstabilan politik di era pascapandemi.