Pemerintah Buka Akses SBM untuk Tekan Biaya Pakan

Jakarta — Pemerintah membuka akses pembelian bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) bagi koperasi peternak melalui PT Berdikari. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu menekan biaya pakan yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam produksi unggas.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman. Pemerintah mengambil kebijakan itu setelah sejumlah peternak menyampaikan keluhan mengenai tingginya harga pakan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan yang berlangsung di Surabaya, Selasa, 11 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, pemerintah menilai persoalan biaya produksi tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Selain memengaruhi keuntungan usaha, tingginya harga pakan juga berpotensi menekan keberlangsungan peternakan rakyat dan meningkatkan harga produk unggas di tingkat konsumen.

“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,” kata Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Agustus 2026.

Akses Bahan Baku Diperluas Melalui Koperasi

SBM merupakan salah satu bahan baku penting dalam pembuatan pakan ternak, terutama karena kandungan proteinnya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan unggas. Komponen ini digunakan dalam industri pakan ayam pedaging, ayam petelur, serta berbagai jenis ternak lainnya.

Selama ini, harga SBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi biaya produksi pakan. Ketika harga bahan baku meningkat, kenaikan tersebut dapat berdampak langsung pada harga pakan yang dibeli peternak. Karena itu, pemerintah mendorong mekanisme pengadaan yang lebih terkoordinasi agar koperasi peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau.

PT Berdikari kemudian bekerja sama dengan Koperasi Produsen LPER untuk menyediakan SBM sebanyak 5.000 ton. Kerja sama penyediaan tersebut mulai dijalankan pada 18 Agustus 2026 sebagai tahap awal pelaksanaan kebijakan.

Skema pembelian selanjutnya diperluas dengan melibatkan koperasi peternak dari berbagai daerah. Dalam pertemuan daring pada 24 Agustus 2026, pemerintah, PT Berdikari, dan pihak koperasi membahas mekanisme distribusi serta penyediaan SBM secara langsung kepada koperasi.

PT Berdikari Siapkan Pasokan hingga Desember

PT Berdikari menyatakan kesiapannya menyediakan pasokan SBM hingga 30.000 ton sampai Desember 2026. Jumlah tersebut akan disalurkan melalui dua jalur utama guna menjangkau koperasi peternak di sejumlah wilayah Indonesia.

• 20.000 ton disiapkan melalui Cigading, Banten.
• 10.000 ton disiapkan melalui Teluk Lamong, Surabaya.
• Penyaluran dilakukan dengan melibatkan koperasi peternak dari berbagai daerah.
• Skema pengadaan diarahkan untuk memperpendek rantai pasok bahan baku pakan.

Dengan ketersediaan tersebut, pemerintah berharap koperasi dapat memperoleh SBM melalui saluran resmi dengan harga yang lebih kompetitif. Pengadaan secara kolektif juga dinilai dapat memperkuat posisi tawar peternak, khususnya peternak kecil yang selama ini memiliki keterbatasan dalam membeli bahan baku dalam jumlah besar.

Harga SBM Berada di Bawah Pasaran

Harga SBM dalam skema yang disiapkan pemerintah ditetapkan sekitar Rp8.630 per kilogram loco gudang. Harga tersebut berada di bawah kisaran harga sebelumnya, yakni sekitar Rp9.200 hingga Rp9.700 per kilogram.

Selisih harga tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan biaya produksi yang dihadapi peternak. Meski demikian, besarnya manfaat yang diterima peternak akan bergantung pada kelancaran distribusi, biaya transportasi, serta ketepatan penyaluran dari gudang menuju wilayah koperasi.

Istilah loco gudang merujuk pada harga barang di lokasi gudang, sehingga biaya pengangkutan menuju lokasi pembeli dapat menjadi komponen tambahan. Oleh sebab itu, koperasi peternak perlu memperhitungkan biaya logistik agar harga akhir yang diterima anggota tetap kompetitif.

Kebijakan ini diarahkan agar biaya produksi peternak tidak menjadi beban yang ditanggung sendiri, melainkan dapat ditekan melalui kerja sama pemerintah, badan usaha, dan koperasi.

Koperasi Menjadi Penghubung Utama

Keterlibatan koperasi menjadi bagian penting dalam skema pengadaan SBM tersebut. Melalui koperasi, pembelian dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga kebutuhan peternak dihimpun dalam volume yang lebih besar. Pola ini diharapkan membuat proses pengadaan lebih efisien dibandingkan pembelian secara individual.

Koperasi juga berperan dalam mendata kebutuhan anggota, mengatur distribusi, dan memastikan bahan baku diterima oleh peternak yang membutuhkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.

Sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain:

• Ketepatan data koperasi dan jumlah kebutuhan SBM.
• Transparansi harga serta biaya distribusi.
• Kecepatan pengiriman dari gudang ke wilayah peternak.
• Pengawasan agar pasokan tidak dialihkan untuk kepentingan spekulasi.

Diharapkan Menjaga Keberlanjutan Usaha Peternak

Penurunan biaya bahan baku pakan diharapkan dapat memperbaiki margin usaha peternak. Bagi peternak kecil, perubahan harga beberapa ratus rupiah per kilogram dapat berpengaruh terhadap keseluruhan biaya produksi, terutama ketika jumlah ternak yang dipelihara cukup besar.

Namun, harga SBM bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi usaha peternakan. Harga jagung, energi, transportasi, obat-obatan, bibit, serta kondisi permintaan pasar juga turut menentukan keuntungan peternak. Karena itu, akses SBM dengan harga lebih rendah perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk memperkuat industri perunggasan.

Pemerintah, PT Berdikari, dan koperasi peternak diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi hingga akhir 2026. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah pasokan telah menjangkau daerah yang membutuhkan dan apakah harga yang ditetapkan benar-benar memberikan dampak terhadap biaya pakan.

Melalui pembukaan akses pembelian SBM ini, pemerintah berupaya membangun rantai pasok yang lebih efisien dan melibatkan peternak secara langsung. Jika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, kebijakan tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan peternakan rakyat sekaligus mendukung stabilitas pasokan pangan asal unggas.