Pemerhati Hukum Minta Kapolres Samosir Terapkan RJ Kasus Pemerasan

Pematangsiantar — Kasus dugaan pemerasan yang menjerat empat orang warga Sumatera Utara kembali menjadi perbincangan publik. Seorang pemerhati hukum yang akrab disapa Alvin meminta Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., mengupayakan mediasi dan penerapan Restoratif Justice terhadap keempat terduga pelaku yang telah diamankan pihak kepolisian beberapa hari lalu.

Keempat orang tersebut adalah PMS (60) dan ZK (48) asal Pematangsiantar, serta AP (53) dan AA (43) asal Simalungun. Mereka diamankan terkait dugaan pemerasan terhadap seorang kepala desa. Perkara ini mencuat ke permukaan dan viral di media sosial sejak Jumat, 18 September 2026.

Alih-alih Penjara, Mediasi Diminta

Dalam pernyataannya, Alvin menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Samosir. Namun ia menilai publik berhak menuntut kejelasan perkembangan kasus, bukan sekadar pernyataan bahwa penyelidikan masih berlangsung.

"Setelah adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, tentu publik berhak menunggu kejelasan," ujar Alvin.

Menurut Alvin, Restoratif Justice merupakan jalur yang tepat jika memenuhi syarat. Pendekatan ini menempatkan korban dan pelaku dalam satu meja perundingan untuk mencapai kesepakatan, alih-alih memenjarakan pelaku. Dalam konteks perkara ini, dimensi konflik antardesa dan hubungan sosial warga menjadi pertimbangan penting.

Memahami Kasus Dugaan Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan melawan hukum dengan memaksa orang lain melalui kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Hukum Indonesia mengatur praktik ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yang cukup berat.

Kasus ini punya beberapa variabel yang menarik untuk dianalisis:

1. Empat tersangka dari dua daerah — dua warga Pematangsiantar dan dua warga Simalungun, menunjukkan dugaan pelaku yang terorganisir lintas wilayah.
2. Korban seorang kepala desa — posisi korban sebagai pejabat desa membuat kasus ini menyentuh isu kekuasaan lokal dan integritas pemerintahan desa.
3. Usia para terduga pelaku berkisar 43–60 tahun — rentang usia yang matang, mengindikasikan pelaku yang sudah mapan secara sosial.
4. Proses hukum masih berjalan — kepolisian menyatakan penyelidikan belum selesai, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Yuridis: Peluang Restoratif Justice

Restoratif Justice bukan sekadar kompromi hukum. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta memastikan kerugian korban benar-benar dipulihkan. Kejaksaan dan kepolisian Indonesia telah menerapkan mekanisme ini pada berbagai perkara ringan dengan nilai kerugian terbatas dan korban yang bersedia berdamai.

"Jika korban bersedia memaafkan dan kerugian dapat dikembalikan, RJ bisa menjadi jalan tengah yang adil bagi semua pihak," kata Alvin menggambarkan harapannya.

Langkah Berikutnya bagi Polres Samosir

Beberapa hal kini menjadi sorotan publik. Pertama, hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan terduga pelaku. Kedua, apakah korban bersedia menempuh jalur damai. Ketiga, bagaimana kepolisian menyeimbangkan kepentingan hukum dengan stabilitas sosial di dua daerah yang terlibat.

Kapolres Samosir beserta jajaran belum memberikan pernyataan resmi tambahan terkait permintaan penerapan Restoratif Justice ini. Namun sorotan publik terhadap perkara ini diprediksi akan terus berlanjut mengingat kasusnya melibatkan seorang kepala desa sebagai korban.

Bagi warga Pematangsiantar dan Simalungun, kasus ini bukan sekadar urusan pidana. Ia menjadi ujian bagi penegakan hukum di Sumatera Utara: apakah hukum hanya soal hukuman, atau juga soal keadilan yang menyembuhkan.

Pertanyaan Umum